13 Tahun HDA, Menatap Masa Aceh

13 Tahun HDA, Menatap Masa Aceh
Ilustrasi | pixabay

Oleh: Hasballah, S.Ag.
Deputi Kajian dan Kebijakan Strategis BP2A, 2014

ACEH tanpa jam malam, tanpa ada blokade-blokade jalan di depan pos-pos militer, dentuman dan retetan senjata, penggeledahan, pemeriksaan kartu tanda pengenal, dan was-was di malam hari, suasana mencekam tersebut telah hilang seiring damai datang. Diganti hiruk pikuk perkotaan dan keramaian di jejeran warung kopi (okezone.com,15/8/18).

Aceh telah berubah dan keadaan semakin kondusif, seperti itu kira-kira pesan yang hendak disampaikan pada peringatan 13 tahun Hari Damai Aceh (HDA) setiap tanggal 15 Agutus ini. Aceh yang dulu kelam semasa konflik bersenjata, perlahan mulai membangun diri dan menampilkan wajah yang lebih humanis.

Jika sebelumnya tanggal 15 Agustus diperingati sebagai Hari Penandatanganan MoU Helsinki, maka melalui kerja Kedeputian I Bidang Kajian dan Kebijakan Strategis Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) diperkuat dengan Peraturan Gubernur Aceh No. 21 Tahun 2014 tentang Hari Damai Aceh. Konflik yang telah berlangsung selama tiga dasawarsa telah berakhir secara damai.

Pada 15 Agustus 2005, bertempat di Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia dan GAM bersepakat mengakhiri konflik, kemudian menciptakan perdamaian menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat untuk semua pihak melalui sebuah MoU (Memorandum of Understanding), kelak dikenal dengan MoU Helsinki.

Selain itu, hak-hak istimewa provinsi Aceh mendapatkan legalitas formal melalui transformasi amanat klausul MoU Helsinki ke dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tanggal 15 Agustus 2005 merupakan tonggak bersejarah bagi masyarakat dan daerah Aceh untuk memulai kehidupan lebih baik. 

Hasballah. | Foto: Ist.

Perubahan Aceh yang terlihat signifikan ini tidak terlepas dari Penguatan Perdamaian Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Reintegrasi Aceh, pasal 1 menjelaskan, Penguatan Perdamaian adalah suatu upaya sistematis dan berkesinambungan dalam membangun sebuah kondisi aman, nyaman, dan tentram yang diharapkan masyarakat untuk memenuhi hak dasar di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

Pada pasal 3, juga dijelaskan bahwa reintegrasi dan penguatan perdamaian bertujuan untuk menciptakan dan menguatkan perdamaian abadi di Aceh. Upaya-upaya tersebut dilakukan berdasarkan asas dan prinsip yang ditekankan sedari awal. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan, Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian berasaskan: a. keislaman; b. kemanusiaan; c. keadilan; d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; e. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; f. ketertiban dan kepastian hukum; dan g. kebersamaan.

Kemudian, pada ayat (2) dijelaskan, Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian dalam bekerja menerapkan prinsip: a. cepat dan tepat sasaran; b. prioritas; c. koordinasi dan keterpaduan; d. berdaya guna dan berhasil guna; e. transparansi dan akuntabilitas; f. kemitraan; g. pemberdayaan; dan h. Nondiskriminatif.

Qanun yang dibidani oleh BP2A yang sebelumnya beroperasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penguatan Perdamaian Aceh, telah memperkokoh landasan pembangunan dan penguatan perdamaian Aceh yang berkelanjutan.

Konsiderans pengaturan tentang badan khusus yang menangani peguatan perdamaian Aceh melalui Qanun No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh (BRA), berangkat dari hal-hal substansial yang menjadi awal mula perubahan di Aceh, sehingga, program kerja Badan Penguatan Perdamaian Aceh menjadi sangat penting dalam sukses Aceh yang lebih baik, khususnya dalam Hari Damai Aceh (HDA) yang ke-13 ini.

Adapun konsiderans yang dimaksud adalah, nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, yang kemudian dikenal sebagai MoU Helsinki. Dalam nota kesepahaman tersebut, ditegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua.

Kemudian konsiderans kedua, reintegrasi ke dalam masyarakat harus dilaksanakan oleh pemerintah melalui pemerintah Aceh terhadap mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka dan tahanan politik yang memperoleh amnesti serta masyarakat yang terkena dampak konflik.

Melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA), kita akan menunggu dan melihat bagaimana perubahan Aceh ini juga menjalar kepada transformasi pengalaman kelam di masa lalu menjadi sumber pengetahuan bagi generasi muda. Memori tersebut tidak boleh terputus, yang berakibat generasi muda tidak paham sejarahnya, karena penguatan perdamaian adalah suatu upaya sistematis dan berkesinambungan. ***

 

Komentar

Loading...