17 Tahun Tamiang; Yang Terpuruk di Antara "Tinta Merah"  

17 Tahun Tamiang; Yang Terpuruk di Antara "Tinta Merah"  
Sudut Kota Tamiang di waktu malam. | KBA.ONE: Trisno

“Saya melihat kondisi Aceh Tamiang saat ini babak belur, seperti tak tentu arah." | Syariful Alam.

KERAJAAN TAMIANG pernah berjaya di era Raja Muda Setia yang sangat berkuasa (1330 - 1366 M).  Pada masa itu, teritori kerajaan dibatasi Sungai Raya, Selat Malaka di bagian utara,  Besitang di bagian selatan, Selat Malaka di bagian timur, dan Gunung Segama (Gunung Bendahara/Wilhelmina Gebergte) di bagian barat.

Kini, berabad tahun kemudian, setiap tanggal 10 April, hari jadi Kabupaten Aceh Tamiang diperingati penuh riang gembira. Hanya saja, Tamiang kini bukan lagi kewedanaan Raja Muda Setia, tapi sebuah kabupaten yang berdiri di atas kaki sendiri setelah dimekarkan dari Kabupaten Aceh Timur pada 2002.

Di  Haul (HUT)- nya kali ini, Rabu, 10 April 2019, usia kabupaten berjuluk Bumi Muda Sedia itu, telah mencapai 17 tahun. Sebuah usia yang mulai terukur. Tapi, apakah Anda tahu kala memasuki usia dewasa itu Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Tamiang kian terpuruk dan belepotan "tinta merah"?

Lazimnya, di usia dewasa itu eksistensi kabupaten di ujung timur Aceh itu tidak lagi tertindih keterpurukan. Apalagi daerah ini kaya dan memiliki potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berjibun dari sektor-sektor menjanjikan seperti perkebunan, perikanan, perdagangan, pariwisata dan masih banyak lagi. 

Bangunan peninggalan kerajaan di Tamiang. | Foto: Ist.

Alih - alih semua itu dieksplor untuk kesejahteraan rakyat,  kini perekonomian masyarakat Aceh Tamiang malah semakin anjlok dan miris. Gerak tata kelola pemerintahan Aceh Tamiang seperti tak berarah sehingga menyulitkan langkah perubahan di semua lini.

Tentu ini tidak bisa dijauhkan dari style kepemimpinan H. Mursil dan Isyahfuddin, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang.  Sepanjang dua tahun kepemimpinan Mursil dan Isyahfuddin, sejak Pilkada 2017, banyak janji politiknya belum direalisasikan, di antaranya subsidi kepada petani karet dan sawit untuk menaikan harga komoditas tersebut.

Selain itu, memberikan beras ramos kepada masyarakat pengganti beras miskin (raskin). Bahkan, lima hari setelah dilantik jadi bupati dan wakil bupati, keduanya berjanji akan membawa pulang uang dari pemerintah pusat ke Aceh Tamiang. Tapi, hingga kini, janji itu “menguap”, seperti isapan jempol belaka.

Tidak cuma janji politik yang tergerus, dalam mengelola manajemen pemerintah dan tata kelola birokrasi boleh dibilang pasangan ini tak cakap. Lihat saja di tahun pertama memimpin Aceh Tamiang pada 2018, APBK-P Aceh Tamiang dibatalkan Pemerintahan Aceh.

Ini semua gara-gara keterlambatan pengesahaan APBK-P sehingga pembangunan infrastruktur mengalami stagnan.  Nasib serupa menimpa bantuan Dana Intensif Daerah (DID) pada 2018. Karena lambannya laporan keuangan daerah, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pun lepas dari genggaman. Padahal, WTP ini adalah “tradisi” paling bergengsi di tataran birokrasi.

Kebijakan Mursil dan wakilnya soal bongkar pasang kabinet juga tak luput dari celaan. Pasalnya, dalam menempatkan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Mursil dan wakilnya diduga  menyalahi aturan Aparatur Sipil Negera(ASN). Seperti pejabat lama eselon II yang di-non job kan (bangku panjang). Kemudian ada yang  diangkat menjadi Plt kepala kantor maupun Plt kepala dinas, dan tak lama menjadi plt, mereka ini diangkat menjadi Pj kepala kantor dan kepala dinas.

Di tahun kedua (2019), kinerja  Mursil dan Insyafuddin dinilai masih menorehkan "tinta merah" hampir di segala lini. Selain perekonomian sulit, sejumlah program dan kegiatan pelelangan pembangunan infrastruktur dan Pengadaan Langsung (PL) di lingkungan Pemkab Tamiang hingga kini belum terlaksana. 

Kantor Bupati Aceh Tamiang. | Foto: Ist.

Ditambah lagi Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang 2019 masih betah “diparkir” di salah satu bank tertentu. Sehingga mengundang rumor bahwa uang daerah yang disimpan di bank itu dijadikan simpanan deposito dengan bunga yang lumayan besar.

Kemudian, centang prenang tata kelola birokrasi pemerintahan Aceh Tamiang juga bisa ditengok dari proses pengangkatan Basyahruddin, sebagai Sekrataris Daerah (Sekda) Aceh Tamiang, menggantikan Razuardi Ibrahim.

Ada anggapan Bupati Mursil memaksa kehendak karena tidak mengacu pada aturan ASN.  Apalagi Basyahruddin hampir 4 tahun tidak menduduki posisi jabatan apapun alias non job, hingga di penghujung jabatan Hamdan Sati, Bupati Aceh Tamiang, pendahulu Mursil.

Ironinya, di pemerintahan Bupati Mursil, Bahsyaruddin bisa diangkat dan dilantik menjadi Sekda Aceh Tamiang, menggantikan Razuardi [kini Plt Kepala BPKS Sabang]. Banyak kalangan di daerah itu menilai pengangatan Sekda Bahsyaruddin cacat dan tak patut .

Di mata rakyatnya, kepemimpinan Mursil dan wakilnya, semakin melorot. Lihat saja bagaimana hampir sebagian besar warga Tamiang tidak percaya melihat proses fit and proper test untuk jabatan eselon II di lingkup Pemkab Aceh Tamiang menjelang hari jadi Aceh Tamiang ke 17 tahun, pada 10 April 2019. “Ini ecek-ecek saja, siapa yang bakal menjadi kepala SKPK kita sudah tahu,” kata seorang pemerhati birokrasi Aceh Tamiang.

Kamal Ruzaman, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Aceh (LSM TA), menilai kondisi perekonomian dan pengelolalaan birokrasi Pemda Aceh Tamiang saat ini masih lebih baik pada era pemerintahan sebelumnya.

"Dulu,  kondisi perekonomian dan tata kelola pemerintahan masih terbilang baik. Tapi saat ini, ekonomi kami di sini anjlok parah dan tatakelolah permerintahan birokrasinya cukup amburadul.Menurut saya, Tamiang berjalan mundur," kata Kamal, kepada KBA.ONE, Selasa 9 April 2019, di Karang Baru.

Kamal memprediksi terjadinya berbagai persoalan di Aceh Tamiang karena kuatnya tarik menarik kepentingan politik. Baik itu mengenai penempatan posisi jabatan para pejabat di eselon-eselon, maupun lambatnya penyerapan anggaran APBK.

Jika situasi ini terus dibiarkan oleh Bupati Mursil dan wakilnya, diperkirakan ini akan membuat kondisi perekonomian dan kesejahtraan masyarakat ke depannya kian terpuruk. “Bupati harus segera menyikapi semua ini dengan cepat, dan semua pihak harus mendukung. Sebab, Bupati Mursil bukan milik timses, golongan atau kelompok tertentu," ujarnya. 

Pendapat serupa disampaikan Syariful Alam, salah seorang pemerhati pembangunan Aceh Tamiang. “Saya melihat kondisi Aceh Tamiang saat ini babak belur, seperti tak tentu arah. Ini semua gara-gara pihak pemda setempat tidak pandai mengelola managemen pemerintahan. Sehingga seluruh program termasuk percepatan pembangunan lamban untuk dilaksankan,” jelas Syariful Alam kepada KBA.ONE.

Hari ini, Rabu 10 April 2019,  Kabupaten Aceh Tamiang bersiap menyudahi langkah politik dan pembangunan ekonominya yang ke 17 tahun dengan happy fun. Kelesuan dan keterpurukan ekonomi belakangan ini hendaknya bisa menjadi cemeti untuk menatap masa depan Tamiang yang lebih baik.

Mari singsingkan lengan baju untuk menyingkirkan kerikil-kerikil tajam ekonomi ini.  Agar para pemimpin di Aceh Tamiang bekerja satu rasa dengan rakyatnya, seperti Raja Muda Setia, penuh karya dan kerja nyata. Bukan seperti mereka, selalu mengumbar cerita di atas “tinta merah”! | TRISNO, Kontributor KBA.ONE, Aceh Tamiang.

Komentar

Loading...