Abu Doto dan Jejak Wali Nanggroe

Abu Doto dan Jejak Wali Nanggroe
Hasan Tiro (kiri), Zaini Abdullah, dan Karim | Foto; Ist

Dan Zaini muda ketika berada di Halimon tak pernah menyangka, bahwa pada 22 Desember 1976, Hasan Tiro telah menyebut dirinya seorang pemimpin Aceh masa depan. Zaini yang lebih berkarakter, tulis Hasan Tiro dalam The Price of Freedom

KBA.ONE, Banda Aceh - Rumah di Jalan Fatahillah, Geuceu, Banda Aceh, terlihat sepi. Senja telah tertinggal beberapa jam sebelumnya. Pijar dari lampu kuning di tepi jalan membantu menerangi gerbang rumah yang tertutup rapat. Ketika didorong, salah satu pintunya ternyata tak terkunci.

Tak ada penghuni rumah yang menyambut di depan. Bale-bale di dekat gerbang tak dipasang lampu. Di depan bale-bale, bunga-bunga di taman rumah redup dalam remang. Hanya suara kendaraan lewat yang membuat berisik. Atau, bila kerikil-kerikil di halaman terpijak kaki.

Yang berisi hanya garasi, itu pun "penghuninya" cuma mobil dan sepeda motor. Dari sini sudah terdengar sayup suara orang berbincang.

Lalu, dua langkah berbelok ke kanan, seseorang menanti depan pintu. Lampu dari ruangan ikut memperjelas senyumnya yang khas. Pria itu berkemeja batik lengan panjang. Sepasang sandal melekat di kakinya. Dialah Zaini Abdullah, mantan Gubernur Aceh yang akrab disapa Abu Doto; tuan rumah yang sepi tersebut.

Jarum jam mulai melewati angka sembilan ketika Abu menghempaskan tubuhnya ke sofa di ruangan. Kurang jelas apakah itu ruang tamu. Di salah satu sudut dinding, foto almarhum Teungku Hasan Tiro terbingkai dalam figura besar. Dari posisi duduknya yang membelakangi pintu masuk, pandangan Abu langsung tertuju ke foto tersebut. Sementara di sudut agak jauh, sebuah kursi pijat elektrik terconggok.

Di rumah itulah, Abu Doto "menyepi" bersama segala kesederhanannya setelah purna tugas sebagai Gubernur Aceh periode 2012-2017. Tak ada penjagaan khusus, begitu juga ketika ia menghabiskan subuh di masjid. Yang kentara terlihat hanya Ustad Muzakir, kerabat Abu sekaligus mantan pembantu khusus Teungku Hasan Tiro, dan Niazah Hamid, istri Abu. Selain itu, ada dua orang lagi yang terlihat malam itu di sana.

Di hari-hari lain, rumah itu juga kerap kedatangan tamu-tamu penting. Ada tamu yang khusus datang menjenguk, ada juga yang ingin membicarakan hal tertentu. Mulai dari bekas bawahan di pemerintahan, hingga kolega-kolega eks GAM.

Abu Doto salah satu tokoh GAM terpenting setelah Hasan Tiro, Malik Mahmud, Ilyas Leube, dan beberapa orang lainnya. Sebelum dengan GAM, Zaini lebih dulu bersinggungan dengan paham DI/TII yang dicetuskan Daud Beureueh. Penyebabnya, sang ayah, Abdullah Hanafiah, pengikut DI/TII Daud Beureueh. Karena itu, pada usia yang masih belia, Zaini telah diajak ayahnya "naik gunung" melawan Jakarta; hal serupa yang kemudian dilakukannya kelak bersama GAM.

Ketika memutuskan bergerilya ke rimba Halimon Pidie, Zaini melakukan perubahan besar dalam hidupnya. Kuliahnya di kedokteran Universitas Sumatera Utara ditinggalkan demi mencari jalan lain; jalan yang bagi banyak orang begitu penuh marabahaya. Kesadaran politik Zaini kian membuhul acapkali ia mendengar Hasan Tiro mengupas alasan-alasan kenapa Tanoh Indatu layak diperjuangkan untuk menentukan nasib sendiri ke mata dunia.

Dan Zaini muda ketika berada di Halimon tak pernah menyangka, bahwa pada 22 Desember 1976, Hasan Tiro telah menyebut dirinya seorang pemimpin Aceh masa depan. Zaini yang lebih berkarakter, tulis Hasan Tiro dalam The Price of Freedom. “Saya di asrama komando bersama wali dan lainnya,” kenang Zaini mengingat kejadian-kejadian awal kebersamaannya dengan Wali Hasan Tiro dan anggota Aceh Merdeka lainnya. Saat itu, ia sedang melihat wali sibuk mengetik naskah buku The Price of Freedom.

Hasan Tiro dan Zaini Abdullah. | Foto: Ist.

Hasan Tiro membangun University of Atjeh. Kampus ini sebagai sarana membangun pengetahuan di kalangan kader dan simpatisan Aceh Merdeka. “Materi kuliah meliputi administrasi masyarakat, hukum internasional, tak berperang gerilya, sistem ekonomi, mahkamah internasional, seluk-beluk diplomasi, peran UNHCR, dan lain-lain,” ujar Zaini.

Menurut Zaini, materi-materi tersebut sesuai dengan strategi perang non-combatant yang diciptakan Hasan Tiro. “Perjuangan tanpa kekuatan militer, menyiasati logika tanpa pertempuran dan kekerasan. Pendidikan politik adalah modal perjuangan pembebasan Aceh dari kezaliman. "Saya tidak suka pada kekerasan. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Wali. Aceh Merdeka adalah gerakan politis bukan gerakan bersenjata. Jika akhirnya menjadi gerakan bersenjata itu hanya untuk mempertahankan diri kami,” ujar Zaini.

Zaini sudah belajar dari Hasan Tiro banyak hal, bekal yang kuat menjadi sosok pemersatu layaknya wali nanggroe. Saat perdamaian Aceh diteken di Helsinki, Zaini juga terlibat banyak. Dia mengawal proses perundingan dan melaporkan kepada Hasan Tiro. 

Sebelum Helsinki, ada beberapa perundingan lain yang melibatkan GAM seperti CoHA dan Jeda Kemanusiaan. Abu Doto terlibat ke dalam semua perundingan tersebut.

Di mata sahabat dan kerabatnya, Abu Doto itu sosok pendiam. "Orangnya lurus, tidak banyak bicara, cuma seperlunya saja," ujar kerabat dekatnya. Tapi, di balik diamnya itu, Zaini juga sosok yang humoris dan pekerja keras. “Bisa dibayangkan kemudian beliau bisa menjadi dokter di sana sambil membantu perjuangan Aceh Merdeka lalu menjadi diplomat mewakili GAM pada beberapa perundingan,” ujar kerabat itu.

Perundingan Helsinki melahirkan memorandum yang kemudian menjadi pijakan lahirnya regulasi turunan yakni Undang Undang Pemerintah Aceh atau UUPA. Saat mendapatkan kepercayaan menjadi Gubernur Aceh, Abu Doto sudah menyadari belum tercerminnya MoU Helsinki secara keseluruhan di dalam UPPA.

Misalnya,  Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 yang menyangkut implementasi MoU kepada pihak-pihak terkait, salah satunya kepada gubernur, yaitu mempersiapkan UUPA, masalah batas wilayah Aceh, simbol, himne, lambang, bendera, dan Lembaga Wali Nanggroe.

Namun, Abu bertekad menyelesaikan hal itu. Salah satu yang perlu dilakukan adalah menyisir kembali hal-hal yang belum terakomodasi tersebut. Perlu proses dan lobi-lobi ke pusat untuk dapat mewujudkan implementasi MoU Helsinki secara total. Dan itu dilakukan oleh Abu Doto.

Abu membuktikan hal itu. Soal lembaga Wali Nanggroe misalnya. Ia berhasil melobi DPR Aceh untuk sepakat pada Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Wali Nanggroe.

Setelah itu, memang terjadi polemik soal jabatan Wali Nanggroe, yang harus dipangkas dari delapan tahun menjadi lima tahun. Abu ikut sepakat. Tapi, ketika lahir qanun baru, nomor 9 Tahun 2013, Menteri Dalam Negeri mengirim 21 poin keberatan. Jakarta menganggap pasal-pasal di qanun melanggar UUPA.

Pengalaman politik menghadapi Jakarta sejak dulu membuat Abu Doto diam saja. Ia tak bereaksi terhadap respon Jakarta tersebut. Pada 16 Desember 2013 Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al-Haytar dilantik sebagai Wali Nanggroe Aceh kesembilan.

Pelantikan digelar meriah tanpa kehadiran utusan Mendagri. Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abu Bakar yang berasal dari Aceh serta Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Pandu Wibowo dan Kapolda Irjen Pol Herman Effendi, ikut hadir ke acara.

Sebagai gubernur saat itu, Abu Doto menyebutkan keberadaan Wali Nanggroe Aceh hendaknya dapat memersatukan masyarakat dan memperkuat segala bentuk adat dan kebudayaan yang ditinggalkan leluhur. “Wali Nanggroe haruslah bisa memegang amanah sebagai lembaga pemersatu menurut adat bukan menurut politik,” ujar Abu Doto.

Pemerintah Aceh dan masyarakat, menurut Abu Doto, senantiasa mendukung keberadaan Wali Nanggroe, sebagai bentuk amanah yang lahir dari proses perdamaian Aceh. "Kelembagaan Wali Nanggroe haruslah menjadi lembaga pemersatu tempat rakyat mencari solusi, dan bertanya seputar adat istiadat. Kita bisa mencari segala solusi di sini, sehingga Aceh bisa terus aman dan tidak lagi bergejolak," ujar Abu.

Akhir tahun ini, masa jabatan Malik Mahmud berakhir dan akan ada pemilihan Wali Nanggroe baru. Sosok Abu Doto dinilai cocok melanjutkan tugas Malik di lembaga tersebut. Abu kenyang pengalaman menghadapi gejolak politik di Aceh maupun berhadapan langsung dengan Jakarta. Apalagi jejak Wali Nanggroe itu “senyawa” dengan kehidupan Abu Doto sejak dari Halimon Pidie hingga perjuangan berikutnya. ***

Komentar

Loading...