Abu Razak: Jangan Ada Pengibaran Bendera di Milad GAM

Abu Razak: Jangan Ada Pengibaran Bendera di Milad GAM
Demonstran mengibarkan Bendera Bulan Bintang. Foto: islamtimes.org

Pemerintah Pusat diminta bersikap tegas soal Bendera Bulan Bintang. Bendera ini telah disahkan menjadi Bendera Aceh sesuai Qanun Nomor 3 Tahun 2013.

KBA.ONE, Banda Aceh – Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh dan Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar, meminta peringatan Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke-41, besok, tidak dirayakan dengan pengibaran Bendera Bulan Bintang. Abu Razak--sapaan Kamaruddin--tak ada gunanya memaksakan pengibaran bendera jika nanti, bendera tersebut, diturunkan.

“(Bendera) itu harga diri kita,” kata Abu Razak kepada KBA, Ahad, 3 Desember 2017.

Abu Razak juga meminta seluruh elemen PA/KPA di daerah tidak mengibarkan Bendera Bulan Bintang. Peringatan Milad GAM, kata Abu Peringatan Milad GAM tidak ada pengibaran bendera (Bulan Bintang). Dia berharap pengibaran bendera hanya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

“Untuk masalah bendera, kami harap masyarakat Aceh bersabar dahulu,” kata Abu Razak. “Acaranya hanya doa bersama dan santunan anak yatim saja seperti biasa.”

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Tengku Muharuddin, meminta pemerintah pusat bersikap tegas soal Bendera Bulan Bintang yang disahkan menjadi Bendera Aceh sesuai Qanun Nomor 3 Tahun 2013.

“Aceh butuh kepastian hukum. Kalau boleh bilang boleh, kalau tidak katakan tidak,” ungkap Muharuddin dalam pertemuan dengan Tim Otonomi Khusus DPR RI yang dipimpin Fadli Zon, akhir 23 Oktober 2017.

Selain itu, kata Muharuddin, DPRA keberatan dengan penilaian Bendera Bulan Bintang masih dicap sebagai bendera separatis. GAM dan RI sudah berdamai. Jadi, kata dia, tidak ada lagi istilah separatis. Semoga perdamaian ini dijunjung tinggi oleh semua pihak.

Muharuddin juga meminta pemerintah pusat menghargai Aceh yang memiliki aturan hukum khusus. “Jadi kami harap, pasal-pasal Undang-Undang Pemerintah Aceh yang telah dicabut dapat dikembalikan seperti semula,” ujarnya.

Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyatakan akan kembali mengkaji penyebab menggantungnya butir-butir kesepakatan di Helsinki, Swedia, tersebut.

"Kami ingin menempatkan ini secara proporsional. Sebenarnya, kebijakan (menyetujui bentuk dan warna bendera) ada di Pemerintah Pusat," kata Nova di sela-sela peringatan Hari Damai Aceh ke-12, Selasa, 15 Agustus 2017.

Karena itu, Nova meminta masyarakat Aceh bersabar dan meyakini Pemerintah Indonesia akan memilih solusi terbaik sehingga Qanun Bendera dan Lambang Aceh dapat disetujui. Pemerintah Indonesia meminta bentuk dan logo Bendera Aceh itu tidak sama dengan Bendera Bulan Bintang yang digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka.

Nova mengingatkan bahwa mengubah logo dan simbol daerah bukanlah hal sederhana. Permasalahan ini tidak bisa disederhanakan dengan hanya pada masalah fisik bendera saja. “Saya berharap semua pihak bisa menahan diri karena ini butuh kesabaran, tidak bisa dengan cepat. Banyak yang harus dipertimbangkan dan saya yakin pusat memiliki solusi terbaik," kata Nova.

Komentar

Loading...