Ada Apa dengan Bunga Deposito Aceh Tamiang?

Ada Apa dengan Bunga Deposito Aceh Tamiang?
Kantor DPKD Aceh Tamiang. | KBA. ONE: Trisno

Penempatan dana APBD/APBK dalam bentuk deposito bank dapat menjadi pintu masuk kolusi dan korupsi. | Kamal, LSM TA.

KBA.ONE, Aceh Tamiang - Seorang rekanan di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, tampak gundah. Cerita dia, ini gara-gara duit proyek yang diurus setiap akhir pekerjaan selalu sulit cair. Pangkalnya, dugaan dia, tradisi pendepositoan APBK Aceh Tamiang di sebuah bank masih kental.

"Bisa jadi ketika proses pencairan, Pemkab Aceh Tamiang tidak ada uang. Ini kan gawat, sementara utang kita di mana-mana, " cerita kontraktor itu di sebuah warung kopi, membagi pengalamannya kepada KBA.ONE, Selasa 19 Maret 2019.

Kegundahan ini terus mengunci pikiran rekanan itu setiap musim proyek tiba. Apalagi sandaran dana mengelola setiap proyek yang dia dapat masih tertumpu pada pencairan uang muka. "Maklum bang, saya rekanan kelas kecil, belum cukup modal," kata rekanan itu melanjutkan percakapannya.

Di Tamiang, kini memang sedang gonjang - ganjing lesunya darah perekonomian kabupaten yang bersisian langsung dengan Sumatera Utara itu. Para pelaku ekonomi di sana menduga kondisi ini disebabkan tumpuan ekonomi masih bersumber pada perputaran uang rakyat yang dikelola pemerintah, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

Dari APBK inilah sumbu ekonomi Tamiang dihidupkan. Sementara sektor-sektor riil seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM), usaha kecil menengah (UKM) atau industri kecil menengah (IKM) belum bergerak maksimal.

"Pemerintah daerah, ataupun bank-bank swasta dan milik pemerintah, gak mau ambil risiko membantu pelaku usaha kecil seperti mereka. Pemkab lebih memilih cari aman seperti menyimpan uang di bank," cerita rekanan itu sedikit kesal.

Seorang rekanan lain menimpali, "coba wartawan tanyakan ke pihak Pemda Aceh Tamiang, apakah benar dugaan deposito itu? Soalnya, setiap tahun pengesahaan anggaran dilakukan percepatan pada akhir Desember, segala kegiatan menyangkut pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan pada bulan April bahkan lewat. Ini yang membuat kecurigan banyak pihak."

Dia menjelaskan, secara pengertian, deposito merupakan produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Apabila dana yang disimpan diambil sebelum waktunya, maka terkena denda atau pinalti. 

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Aceh (LSM TA), Kamal Ruzaman, juga mengomentari soal deposito dana APBK Aceh Tamiang di salah satu bank. Kata dia, menempatkan dana APBD/ABPK dalam bentuk deposito di bank, mungkin tidak saja dilakukan oleh Pemda Aceh Tamiang. "Di beberapa daerah lainnya, hal itu juga dilakukan," katanya kepada KBA. ONE, Rabu 20 Maret 2019.

Bahkan Kamal memprediksi jumlah rupiah yang disimpan secara nasional, jika diakumulasikan, bisa mencapai puluhan triliun rupiah. 

"Ya, maklum, karena di tingkat kabupaten/kota saja, sudah puluhan hingga ratusan miliar uang disimpan dalam bentuk deposito," terangnya.

Tapi, katanya, ada pertanyaan menggelitik ketika beredar kabar bahwa pemda tidak ada dana untuk menanggung ini dan itu, atau kegiatan ini itu. "Anehnya di akhir tahun selalu tersisa dana, bahkan daerah tersebut memiliki deposito puluhan miliar," jelas Kamal.

Dia menduga pendepositoan dana ABPD maupun ABPK akan semakin membuka ruang kolusi dan korupsi pejabat di level tertentu. Selain itu, tradisi ini dihawatirkan menjadi ajang berburu rente bagi oknum tertentu karena ada manfaat yang dinikmati. 

"Memang tak langsung berupa materi, tetapi bisa jadi mendapat fasilitas pinjaman dari bank di mana dana itu disimpan atau imbalan - imbalan tertentu di luar bunga deposito," prediksi Kamal.

Kecurigaan lain, lanjut Kamal, bisa saja bunga dana itu diputar menjadi logistik tersembunyi bagi kepentingan politik tertentu. Fakta ini dianggap lumrah dan sah-sah saja. Sebab, secara formal, tidak ada aturan yang melanggar. Malah, pemda beralasan menyimpan dana itu toh bagian dari upaya menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jikapun ada pelanggaran, tambah Kamal, lebih kepada dimensi penyalahgunaan wewenang. "Di sisi lain, penegak hukum dinilai kurang jeli dalam menjerat pihak - pihak yang turut terlibat dalam masalah ini," kata Kamal.

Lelaki junkis ini menilai penyimpanan dana APBD/ABPK di bank merupakan kejahatan sistemik oleh banyak pihak. Dan hal itu sulit dibongakar karena saling melindungi kepentingan.

Padangan Kamal, penempatan dana APBD/APBK dalam bentuk deposito bank dapat menjadi pintu masuk kolusi dan korupsi. 

"Setiap orang yang mendepositokan uang pasti mengharap bunga. Ini akan menjadi persoalan ketika dana akan digunakan tetapi tidak tersedia, karena dananya sedang disimpan dalam bentuk deposito. Yang sering terjadi, pemda mengaku tidak punya uang, tetapi di akhir tahun tiba - tiba ada dana lebih," terang Kamal merasa aneh.

Bisa jadi, tambah dia, mendepositokan uang APBK di bank motifnya untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan finansial, materi, maupun memperoleh manfaat.

Yang terjadi kemudian, tambah Kamal, adalah kongkalikong antara pemerintah daerah dan DPRD/DPRK, sebagai memenuhi politik transaksional. 

"ABPD/APBK itu uang rakyat dan hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan. Hak rakyat untuk mendapatkan manfaat pembangunan. Penempatan dana APBD/APBK dalam deposito dapat dikategorikan melangar prinsip - prinsip dan asas - asas umum pemerintahan yang baik," kata Kamal menutup percakapannya kepada KBA. ONE.

Hanya Manajemen Kas

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Aceh Tamiang, Abdullah, SE, melalui Bendahara Umum Daerah pada dinas tersebut, Indra Bekti, membantah tudingan deposito dana APBK Aceh Tamiang sebagai upaya menarik bunga untuk kepentingan pejabat tertentu.

Kata dia, deposito dana APBK tidak mengganggu apapun karena sifatnya hanya manajemen kas. Dalam artian, uang yang belum digunakan dimanfaatkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian hasil PAD tersebut digunakan untuk kebutuhan pemerintah daerah (Pemda).

Sedangkan mengenai pelaksanaan APBK, jelasnya, itu kewenangan pengguna anggaran (PA) . Begitu ABPK disahkan, jika terlambat, itu kesalahan dari pengguna anggarannya. 

"Karena, kan, begitu anggaran sudah disahkan, secara otomatis harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, itu tidak ada kaitannya dengan kami di sini," jelas Indra Bekti.

Dia menegaskan DPKD tupoksinya hanya mengelola keuangan. Artinya, begitu APBK disahkan, itu tidak secara otomatis semua tersedia. Misalkan Dana Alokasi Umum (DAU) perbulan ditransfer, Dana Alokasi Khusus (DAK) per-priode tertentu, Pembiayaan Berbasis Hasil (PBH) dan sebagainya.

Jadi, tambah Indra, untuk memaksimalkan uang yang ada, Pemkab memanfaatkan dana itu dalam bentuk deposito. Bukan berarti uang didepositokan lantas dinas tidak bisa membuat kegiatan. Yang jelas, deposito itu dibuat bukan untuk mengganggu aktivitas, terang Indra. 

Bagaimana dengan jangka waktu deposito? Indra menjelaskan deposito tersebut dibuat oleh pihak Pemda. Berdasarkan perjanjian dengan bank, pada saat diperlukan langsung bisa dicairkan tanpa ada ketentuan waktu penarikan. 

"Makanya kekhususan kita di situ, kalau bank nya tidak mau, kita tidak akan buat perjanjian. Misalkan begini, dalam bulan ini kita ada uang Rp30 miliar, kita deposito kan Rp25 miliar, rupanya di akhir bulan kita membutuhkan Rp20 miliar, kami kabari ke pihak bank, kami mau cairkan. Maka cairlah. Tidak seperti bank - bank konvensional, harus buat perjanjian begini, bisa tidak terbayar lah. Kalau kita tidak membayar, itu salah jadinya," begitu penjelasan Indra Bekti. | TRISNO, Kontributor KBA.ONE, Aceh Tamiang

 

Komentar

Loading...