“Ambiguisme” Kebijakan dan Ancaman Konflik Pertambangan di Aceh

“Ambiguisme” Kebijakan dan Ancaman Konflik Pertambangan di Aceh
Askhalani. | Foto: Twitter.

Konflik dan bahaya laten dari perizinan tambang akan semakin besar jika kemudian Pemerintah Aceh tidak cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah yang muncul.


Oleh: Askhalani, SHi


Nun jauh dan patut dicatat dalam sejarah pemerintahan ketika Pemerintah Aceh berhasil mendorong lahirnya kebijakan Moratorium Tambang pada tahun 2014. Tujuan dasar moratorium ini adalah untuk memperbaiki tata kelola sektor tambang, menyelamatkan hutan dan lingkungan bagi generasi Aceh. Kemudian, kebijakan ini menjadi contoh keberanian pemerintah di level lokal di Indonesia dalam mengambil sikap policy untuk tujuan jangka panjang yaitu intervensi Pemerintah secara langsung dalam mendorong penyelamatan hutan bagi masa depan.

Maka tidak heran akibat dari kebijakan non populis ini sebagain besar para perusahaan tambang yang sebelumnya mengantogi izin usaha pertambangan (IUP) melakukan manufer politik untuk mencari jalan dan celah lewat UU agar izin pertambangan yang sudah diperoleh tetap bisa melakukan aktivitas di Aceh, termasuk melakukan perubahan izin sepihak secara tertutup dari IUP Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).

Puncak keberhasilan dari lahirnya kebijakan Moratorium tambang pada era pemerintahan Gubernur Aceh Doto Zaini-Muzakkir Manaf mampu memberikan nilai positif bagi Provinsi Aceh. Ini berdampak pada keberhasilan dalam menekan laju IUP yang sebelumnya begitu mudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tercatat sejak 2006 s/d 2012 jumlah IUP di Provinsi Aceh adalah 134 izin dengan komposisi IUP yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota, dengan luas total wilayah konsesi usaha pertambangan mencapai 672.540,27 Ha. Jumlah ini meningkat tajam pada 2014 yaitu menjadi 138 IUP meliputi 16 Kabupaten/ Kota dengan total luas kawasan hutan terpakai akibat izin usaha pertambangan naik menjadi 841.648,31 Ha. Dan dari total luasan wilayah hutan di atas terindikasi ada 4 (empat) perusahaan yang IUP nya berada dalam kawasan hutan konservasi seluas 31.316,12 Ha dan 65 Perusahaan IUP yang berada dalam kawasan hutan lindung seluas 399.959,76 Ha.

Hasil kajian efektivitas pelaksanaan Instruksi Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Aceh selama kurun waktu 2014-2018 dilakukan secara mendalam oleh GeRAK Aceh telah memberikan dampak positif dalam mendorong upaya perbaikan, sekaligus menjadi salah satu champions di tingkat nasional. Bahkan, menjadi contoh sukses policy dalam menerapkan tata kelola pertambangan yang baik.

Di sisi lain, Aceh menjadi salah satu Provinsi di Indonesia yang berhasil mengurangi jumlah IUP yang tersebar di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Berdasarkan hasil catatan ini diketahui jumlah IUP berkurang cukup tinggi dari sebelumnya tahun 2014 mencapai 138 IUP, kioni tahun 2019 berkurang menjadi 30 IUP dengan total kawasan hutan yang terpakai sebanyak 94.569,10 ha. Atau setidaknya ada 99 IUP dengan total luas kawasan hutan yang dicabut atau berakhir masa izinnya sebanyak 647.762,21 ha

Keberhasilan pemerintah Aceh mengurangi dan menekan jumlah Izin Usaha Pertambangan dan upaya serius melakukan penyelamatan kawasan hutan termasuk dengan lahirnya surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 540/1436/2018 tentang pengakhiran IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Batu Bara Secara Kolektif di Aceh yang ditandatangani Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, tanggal 27 Desember 2018. Kepgub ini sendiri merupakan instrumen kebijakan terpenting dalam mendorong agar seluruh IUP yang sudah berakhir tidak digunakan sebagaian bagian dari upaya kongsi jahat oleh para pengusaha tambang.

Atas keberhasilan itu, ternyata sampai saat ini masih menimbulkan persoalan baru dalam sektor pertambangan di Aceh. Buktinya, ada 2 perusahaan yang kemudian secara sembunyi-sembunyi melakukan peningkatan status atas izin usaha pertambangan dengan melakukan perubahan izin dari IUP PMDN menjadi PMA yaitu PT EMM di Nagan Raya tahun 2017 dan PT Linge Mineral Resource (LMR) di Aceh Tengah tahun 2018. Proses pengurusan izin kesemuanya dilakukan di tingkat nasional yaitu melalui BKPM. Aneh nya, ke 2 perusahaan ini dalam melakukan proses pengurusan atas izin diketahui sama sekali tidak mendapatkan rekomendasi apapun dari Pemerintah Aceh sebagai prasyarat untuk mengantongi izin sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP 3 tahun 15 tentang kewenangan pemerintah bersifat nasional di Aceh

Ambiguisme kebijakan dan “Pemetik” Konflik

Kata Ambigu dalam kamus besar bahasa indonesia ambigu/am·bi·gu/ a bermakna lebih dari satu (sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dan sebagainya); bermakna ganda; taksa. Jika merujuk pada substansi kamus bahasa tersebut maka sangat tepat kondisi beberapa persoalan kekiniaan khususnya menyangkut persoalan Pertambangan di Aceh, maka kata ambigu tepat untuk disandingkan.

Bagaimana tidak! Di satu sisi Provinsi Aceh memiliki UU khusus yang menjadi landasan pokok dalam menjalankan mandat pelaksanaan pemerintah yaitu UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tetapi faktanya dalam banyak persoalan lokal yang muncul persoalan sumbernya berasal pada dualisme regulasi yang saling tidak mengikat. Bahkan, cenderung mengabaikan konteks lokal yang sebelumnya sudah dijadikan rumusan dalam UU, akan tetapi rumusan ini tidak dijadikan landasan sebagai pijakan oleh kementerian di tingkat nasional. Sebab, kementerian lebih memilih menggunakan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagai rujukan atas proses kebijakan baik untuk pertambangan maupun kehutanan.

Sebagai contoh, dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) dikemukakan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dalam semua sektor publik kecuali urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah, meliputi urusan Pemerintah yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta urusan tertentu dalam bidang agama.

Kemudian terkait kewenangan pengelolaan sumberdaya alam dalam UU No 11 tahun 2006 mengaturnya secara substansi sebagaimana dalam Bab XXII bagian ketiga, dalam pasal 156 dinyatakan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota, mengelola sumberdaya alam di Aceh baik didarat maupun dilaut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. Sumber daya alam tersebut dirinci lebih lanjut pada ayat 3, meliputi: bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan. Sedangkan ruang lingkup pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksaan, pemamfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksporasi, operasi produksi, dan budidaya.

Kemudian dalam PP Nomor 3 tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh sebagaimana dalam pasal 4 huruf cc dan dijelaskan kembali dalam pasal 13 Bab IV ketentuan lain-lain dalam ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa poin utama tentang kewenangan Pemerintah di Aceh yang belum diatur dalam PP ini dan mempunyai eksternalitas nasional tetap menjadi kewenangan Pemerintah, akan tetapi dalam ayat ke 2 disebutkan secara substansi bahwa kewenangan Pemerintah di Aceh yang belum diatur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan Gubernur.

Merujuk pada argumentasi hukum di atas, maka posisi dan kewenangan pemerintah Aceh secara UU sangat kuat. Akan tetapi, dalam proses pengurusan kebijakan bidang perizinan terkait pertambangan, baik dalam perkara IUP PT EMM maupun PT LMR diketahui bahwa pertimbangan dari Pemerintah Aceh sama sekali tidak dilakukan sebagaimana amanah PP Nomor 3 tahun 2015.

Proses ini berpotensi cacat formil dan melanggar prosedur secara hukum. Apalagi dari proses dua IUP yang dikeluarkan oleh BKPM menunjukan secara etika Kementerian ini tidak menjadikan landasan hukum baik UU 11 tahun 2006 maupun PP Nomor 3 tahun 2015 sebagai rujukan hukum dan berhak memperoleh pertimbangan hukum secara tertulis kepada pemerintah Aceh terhadap izin-izin yang dikeluarkan.

Melihat proses yang saat ini berlangsung, bahkan cenderung merugikan Aceh sebagai sebuah wilayah yang memiliki dampak jika perizinan tambang diberikan, tentu ini perlu mendapat perhatian penuh dari Pemerintah Aceh. Jangan sampai kemudian menimbulkan konflik baru akibat dari izin yang sudah dikeluarkan. Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele, karena konflik dan bahaya laten dari perizinan tambang akan semakin besar jika kemudian Pemerintah Aceh tidak cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah yang muncul. Konon, isu ini akan semakin besar seiring dengan meningkatnya proses izin atas perusahaan baik PT EMM maupun PT LMR.

Untuk itu, Pemerintah Aceh perlu segera melakukan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan secara bertahap di antaranya: Pertama, Pemerintah Aceh harus melakukan langkah strategis khusus untuk menaikan posisioning pemerintah terhadap kebijakan yang sering memberi dampak tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Aceh sebagai daerah khusus dengan UU khusus. Langkah ini butuh advokasi panjang dengan mengedepankan pendekatan startegis dan membentuk unit advokasi kebijakan nasional berskala Aceh. Sebab, merujuk beberapa perkara yang terjadi salah satu titik kelemahan Aceh adalah strategi advokasi yang tidak berkala dan masih melakukan pola pendekatan kasus. Artinya, Pemerintah Aceh baru bergerak cepat ketika timbul masalah dan ini sangat tidak ideal untuk kepentingan masa depan Aceh.

Kedua, pemerintah Aceh perlu membangun strategis khusus secara bersama dengan anggota DPR-RI dan DPD-RI perwakilan Aceh yang terpilih dan merupakan utusan Aceh untuk mendorong sinerjisasi kerja bersama secara bertahap dan berjenjang dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan Aceh yang membutuhkan dukungan secara penuh. Sebab, selama ini peran serta DPR-RI dan DPD dalam urusan Aceh khususnya menyangkut regulasi sangat sedikit, padahal konflik pertambangan jika tidak mendapat perhatian khusus akan menjadi bencana baru dalam konstelasi pemerintahan lokal di Aceh. Semoga! *

Penulis adalah Koordinator GeRAK Aceh.

Komentar

Loading...