Banyak Informasi Beredar Tanpa Sumber Jelas

Banyak Informasi Beredar Tanpa Sumber Jelas
Pelatihan keterbukaan informasi untuk mahasiswa. Foto: KBA/Sukran Jazila.

Masyarakat butuh informasi dari sumber-sumber yang jelas dan bisa diakses kapan saja.

KBA.ONE, Banda Aceh - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)-LBH Banda Aceh menggelar penyuluhan hukum yang bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Acara ini diikuti oleh puluhan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Ruang Teater Gedung kampus tersebut, Selasa 13 Maret 2018.

Dengan mengusung tema "Peningkatan Pemahaman UU nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik", Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Ali Abu Bakar, mengatakan keterbukaan informasi publik hari ini menjadi kebutuhan bagi masyarakat apalagi mahasiswa.

"Sekarang banyak informasi yang beredar dan tidak tahu dari mana sumbernya, berkat adanya penyuluhan undang- undang informasi alumni dan mahasiswa nanti kiranya bisa menambah wawasan betapa pentingnya pengetahuan tentang keterbukaan informasi,” kata Ali Abu Bakar.

Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Prodi Perbandingan Mazhab,Irfan Hakiki mengatakan acara ini diselenggarakan sebagai bentuk penyaluran ilmu pengetahuan sekaligus memperkaya wawasan tentang perundangan-undangan.

Sementara itu, Kepala Divisi Bantuan Hukum dan Pemantauan Peradilan LBH Banda Aceh, Wahyu Pratama yang juga sebagai pemateri pada acara tersebut mengatakan, tata cara memperoleh informasi publik sudah diatur oleh negara melalui UU Nomor 14 Tahun 2008.

Di dalam undang-undang tersebut, kata Wahyu, setiap informasi publik tidak mesti diperoleh dari Pemerintah, akan tetapi informasi publik itu bisa diperoleh dari badan hukum seperti lembaga bantuan hukum, lembaga pemerintah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Sepanjang badan hukum itu berada lembaga pemerintah dan dibiayai oleh negara melalui APBN, contohnya LBH ini yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, maka informasi tersebut bisa diperoleh,” katanya.

Selain itu Wahyu juga mengatakan, bagi mahasiswa pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai penunjang untuk memperoleh data yang menyangkut dengan urusan atau tugas akademik.

“Negara sudah merumuskan bagaimana skema yang baik dan benar tentang cara mendapatkan data dan informasi dalam UU tersebut, apalagi bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi,tesis disertasi dan karya ilmiah lainnya, tentunya data dan informasi ini sangat dibutuhkan sebagai bahan penunjang tugas akhir kuliah,” katanya.

Sedangkan bagi masyarakat informasi publik ini perlu diakses karena menyangkut orang banyak dan sifatnya informasi ini tersedia setiap saat. Misalnya informasi biaya pengurusan SIM,STNK, KTP, KK itu harus ada setiap saat dan publik harus tahu sewaktu-waktu.

Kemudian ada lagi informasi publik menyangkut Hak hidup orang banyak, contohnya seperti data pencemaran lingkungan itu ada di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau LKH, bagi aktifis dan LSM informasi ini sangat dibutuhkan dan masyarakat perlu mengetahuinya.

Komentar

Loading...