Berharap Proyek PUPR Transparan di Aceh Jaya

Berharap Proyek PUPR Transparan di Aceh Jaya
Heri Etika, Sekdis PUPR Aceh Jaya |Foto: Ist

KBA.ONE, Aceh Jaya - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Jaya membenarkan bahwa ada pekerjaan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) di Kabupaten Aceh Jaya, kurang transparan dan tidak ada koordinasi dengan Dinas PU-PR Aceh Jaya.

"Bahkan plang nama proyekpun tidak dicantumkan oleh kontraktor, sehingga disaat ada temuan, baik itu pekerjaan tanpa plank nama proyek, namun jika sudah menjadi temuan baru ada konfirmasi dengan Dinas PUPR setempat", itu diakui oleh Sekretaris Dinas PUPR Aceh Jaya, Heri Etika, kepada KBA.ONE, Selasa, 9 April 2019, terkait protes warga masyarakat tentang maraknya proyek tidak bertuan di Aceh Jaya.

Heri Etika mengakui, jika pihak PUPR Nasional atau Propinsi kurang koordinasi dengan dinas PUPR kabupaten Aceh Jaya, persoalan ini sangat menyulitkan kerja dinas PUPR setempat dengan maraknya aksi protes warga, kata Heri Etika.

Dia menggambarkan bahwa proyek-proyek besar dari pusat maupun provinsi, jarang melakukan koordinasi kepada pihaknya. Sehingga saat ada permasalahan, seperti yang ditanyakan wartawan tentang pekerjaan jembatan di Padang Kleng, tanpa plank papan informasi, kami sendiri tidak tahu menjawab bagaimana. Pekerjaan itu milik siapa, berapa anggarannya, dan kapan pelaksanaannya, jelas Heri.

"Bahkan secarik suratpun pemberitahuan pelaksanaan pekerjaan juga tidak ada kami terima", papar Heri.

Menurut Heri, Seharusnya pihak propinsi maupun PUPR pusat harus koordinasi, sebab nantinya proyek tersebut akan menjadi tanggung jawab siapa jika selesai dikerjakan, agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab, kata Heri.

Ketika ada pekerjaan proyek akan dimulai, mereka hanya berkata ada kegiatan, namun mereka tidak menggunkan jasa PUPR setempat untuk mendampingi, tapi mininal kita di daerah tahu, ada kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga ketika ada pemeriksaan paska pelaksanaan, pihak PUPR Aceh Jaya dapat mendampingi, sebut Heri.

Menurut Heri, selama adanya proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) beberapa pekerjaan yang dilaksanakan ada pemberitahuan akan adanya pekerjaan, sedangkan untuk kegiatan proyek yang bersumber dari dana APBA jarang terlihat ada plank nama dan status proyek, kata Heri.

Dirinya berharap, agar kedepan adanya koordinasi antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, propinsi dan sumber anggaran lainnya tetap ada koordinasi dengan wilayah kabupaten dan kota, harap Heri Etika.

Komentar

Loading...