Bermimpi Penjara Lambaro Sekelas Nusakambangan

Bermimpi Penjara Lambaro Sekelas Nusakambangan
Pulau-pulau terluar di Aceh. | Foto: Ist.

KBA.ONE, Banda Aceh - Seperti adegan film action, ketika ratusan narapidana Lapas kelas II A Banda Aceh, di Lambaro, Aceh Besar, membobol jendela teralis besi dan kabur. Suasana mencekam menyelimuti warga di sekitar Lapas.

Bahkan para napi, mayoritas bandar narkoba dan pembunuh sadis, itu sempat menebar teror dan merampas sepeda motor warga yang melintas di depannya.

Drama pelarian 113 narapidana pada Kamis usai salat magrib, 28 November 2018, itu seperti direncanakan.

Menggunakan barbel, linggis dan benda tumpul lain, napi digerakkan enam provokator untuk membobol jendela dan dinding Lapas. Mereka melumpuhkan dan membuat sipir penjara tak berkutik.

Begitu bebas, para napi berlari melintasi hamparan persawahan dan rumah-rumah penduduk. Tapi, setelah diburu beberapa jam paska kejadian, sejumlah napi ditangkap kembali oleh Polisi dibantu aparat TNI.

Data terakhir menyebutkan 38 napi sudah tertangkap. Sisanya, sekitar 75 orang masih berkeliaran dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) polisi.

Kepada KBA.ONE, Rabu 4 Desember 2018, sejumlah warga di sekitar LP kelas II A Banda Aceh, di Lambaro, mengaku masih memendam trauma mendalam hingga saat ini. Apalagi banyaknya warga binaan yang kabur dari LP belum tertangkap semua. "Bisa jadi mereka masih ada di sekitar Gampong Lambaro," kata salah seorang warga dengan ekspresi gelisah.

Kegelisahan warga yang tinggal di sekitar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) itu sebenarnya sudah pernah disampaikan kepada M. Nasir Djamil, anggota komisi III DPR-RI yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan. 

Nasir Djamil. | Foto: Ist

Lapas yang berada di tengah pemukiman padat warga itu dianggap sudah tidak layak dipertahankan.

Apalagi beberapa insiden, termasuk pembakaran, kerusuhan, dan upaya pembobolan acap kali terjadi. "Hampir sering kita mendengar bahwa LP bobol dan warga menjadi resah," ujar Nasir Djamil, kepada KBA. ONE, di Banda Aceh, Selasa 4 Desember 2018.

Nasir Djamil berandai - andai jika mungkin LP kelas A bisa saja dibangun di kawasan kepulauan seperti Pulau Breuh atau Pulau Aceh. "Kawasan kepulauan seperti itu agak sulit bagi warga binaan untuk mengatur pelarian dari LP," ujar Nasir Djamil.

Namun, katanya, sebuah wacana harus dipikir matang - matang dan tetap sesuai prosedur bagi sebuah Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat membina warga yang pernah melakukan kesalahan. Agar nantinya mereka kembali hidup lebih baik lagi.

"Risikonya tetap ada jika dibangun LP jauh dari penduduk seperti kepulauan karena mereka tidak bisa dikunjungi oleh keluarga. Padahal, dikunjungi keluarga merupakan terapi bagi warga binaan," ujar Nasir Djamil.

Dia tidak mempersoalkan anggaran karena bisa dilakukan dengan sistem tukar guling. "LP lama kemudian dibangun yang baru di lokasi jauh dari penduduk," katanya.

Pendapat serupa datang dari praktisi Hukum, H.Nurdin, SH, M.Hum. Kepada KBA.ONE, ketika dihubungi via telepon seluler, Nurdin menilai pemindahan lokasi LP Lambaro dianggap mendesak sebab sudah mengganggu keamanan pemukimam.

"Jangan nanti sudah terjadi huru - hara para napi dengan warga baru ada tindakan," kata Nurdin, di Banda Aceh, Selasa 4 Desember 2018'

Saat ini, lanjut Nurdin, dari wacana serta pendapat warga sekitar LP kelas II A Lambaro, perlu dilakukan pengkajian mendalam agar segera di lakukan pemindahan.

Pengkajian dimaksud, kata Nurdin, pertimbangkan lokasi yang strategis, jauh dari perkampungan serta sulitnya para narapidana merencanakan pelarian.

"Aceh kan masih banyak pulau - pulau terluar dan kosong. Daripada diambil oleh provinsi atau negara, buat saja lokasi rumah rehabilitasi para napi," kata Nurdin.

Nurdin berharap untuk napi penjahat kelas kakap perlu dipertimbangkan adanya penjara sekelas Nusakambangan. "Di sana akan dihuni oleh para gembong narkoba, teroris, dan para pembunuh sadisme," tegas Nurdin.

Sementara paska rehab, kata dia, narapidana yang masa tahanannya sudah mendekati selesai bisa dipindahkan ke lokasi Lapas di dekat pemukiman. "Ini sekaligus memasuki masa asimilisasi atau penyesuaian dengan lingkungan," tutup Nurdin, akademisi dan praktisi Hukum dari Unsyiah ini. ***

Komentar

Loading...