Bupati Aceh Tamiang Diminta Tinjau Ulang Izin Pendirian Pabrik Semen

Bupati Aceh Tamiang Diminta Tinjau Ulang Izin Pendirian Pabrik Semen
Areal operasi pabrik semen yang berada di kawasan lindung. KBA/Reza Gunawan.

Pemberian izin harus dikaji secara mendalam, jangan sampai anak-cucu di Aceh Tamiang menjadi korban.

KBA.ONE, Banda Aceh – Hayatuddin Tanjung, Kepala Divisi Advokasi Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, meminta seluruh lembaga nirlaba yang peduli terhadap lingkungan untuk membentuk konsorsium dan membuat laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini terkait dengan pemberian izin perusahaan tambang di Aceh Tamiang.

“Kita perlu melihat indikasi dugaan suap dalam pemberian izin,” kata Hayatuddin, Jumat, 12 Januari 2018.

Hayatuddin menegaskan bahwa belum ada fakta perusahaan tambang di Aceh yang menyejahterakan masyarakat. Kelemahan pemberian izin di Aceh dimanfaatkan oleh pihak luar untuk mengeruk keuntungan di Aceh dengan melibatkan pejabat-pejabat daerah.

Karenanya, Hayatuddin meminta pemerintahan di seluruh Aceh tidak sembarangan memberikan izin. Gerak Aceh menemukan empat perusahaan tambang yang tidak melakukan aktivitas apapun setelah mendapatkan izin dari pemerintah.

“Setelah diizinkan, mereka menjual perusahaan itu bursa saham,” ujar Hayatuddin.

Hayatuddin menambahkan, Pemkab Aceh Tamiang perlu melakukan kajian-kajian yang ditimbulkan dari adanya tambang tersebut. “Pemberian izin harus dikaji secara mendalam, jangan sampai anak-cucu di Aceh Tamiang menjadi korban nantinya, serta tidak dapat lagi menikmati air bersih dari sungai Tamiang.”

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi, Bupati Aceh Tamiang diminta meninjau kembali pemberian izin lingkungan terhadap pembangunan pabrik semen di Kecamatan Tamiang Hulu. Izin telah diberikan kepada PT Tripa Semen Aceh (TSA) tahun lalu. Penolakan ini didasari atas dampak ekologis jika pabrik itu beroperasi. Apalagi, pendirian pabrik berada di kawasan lindung.

“Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pembangunan pabrik semen itu juga bertentangan dengan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tamiang, di mana telah menetapkan daerah itu kawasan cagar alam geologi,” kata Sekretaris Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), Badrul, di Banda Aceh, beberapa waktu lalu.

Anehnya, kata Badrul, dengan dampak bencana ekologi yang besar, adendum amdal izin pembangunan pabrik semen itu tetap lolos. Kondisi ini, kata dia, menunjukkan ada kesalahan yang mendasar dalam pemberian izin.

Badrul mengatakan pihaknya bukan alergi atau anti terhadap investasi di Aceh. Namun investasi harus dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mengancam masyarakat. Apalagi, dampak kerusakan lingkungan ini tidak langsung dirasakan oelh masyarakat, melainkan puluhan tahun kemudian.

Badrul juga berharap Bupati Aceh Tamiang membatalkan izin lingkungan yang telah diberikan. “Dalam waktu dekat kami juga akan melayangkan surat kepada Pemerintah Aceh untuk menunda pemberian izin lanjutan (eksploitasi dan produksi),” ujarnya.

Dedi, dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Tamiang, mengatakan lokasi pembangunan pabrik semen itu tidak berada di kawasan lindung. Pabrik itu juga tidak berada di lahan industri. TSA akan beroperasi di lahan kering dan tidak mengancam kelestarian alami.

Namun pernyataan itu dibantah sejumlah aktivis lingkungan yang hadir dalam forum tersebut. Mereka menegaskan sebagian wilayah produksi pabrik itu mencakup kawasan lindung geologi.

Komentar

Loading...