Bupati Agara Tertibkan ASN Nyambi Wartawan dan LSM

Bupati Agara Tertibkan ASN Nyambi Wartawan dan LSM
Ilustrasi | ist

Bupati akan memberikan satu  pilihan yakni tetap sebagai ASN atau memilih profesi Wartawan/LSM

KBA.ONE, Aceh Tenggara-Bupati Aceh Tenggara melalui sekda setempat melayangkan surat edaran kepada seluruh SKPK terkait larangan ASN berprofesi sebagai wartawan maupun tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kebijakan ini dilakukan menindak lanjuti PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, terkait kesanggupan seorang PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari segala larangannya. 

SE Bupati Agara. | Dok. 

"ASN  atau PNS itu adalah tugas, sementara wartawan atau LSM itu adalah profesi, oleh sebab itu kita akan tertibkan dengan menyurati seluruh dinas untuk mengembalikan tugas dan fungsi ASN sebenarnya," ungkap Sekda Agara M.Ridwan kepada KBA.ONE, Senin 26 Maret 2019. 

SE Bupati Agara. | Dok. 

Ridwan menambahkan melaui  PP  53 dan ditindaklanjuti dgn PP 11 tentang disiplin dan kinerja ASN, teguran pertama secara lisan akan berlaku bagi ASN yang bersangkutan. Namun, ketika teguran itu tidak diindahkan maka dilanjutkan teguran kedua melalui tertulis hingga teguran ketiga dengan dilampirkan berita acara.

Jika ketiga langkah tersebut seorang ASN tidak mematuhinya maka tindakkan tegas akan di lakukan melalui masing - masing  kepala SKPK  .

"Bupati akan memberikan satu  pilihan yakni tetap sebagai ASN atau memilih profesi Wartawan/LSM," tegasnya. 

M Ridwan, Sekda Agara.  | KBA. ONE: bulkaini. 

Hukuman disiplin ini, tegas Sekda, berlaku berjenjang sesuai aturan yang ditetapkan. Namun demikian keputusan akhir ditentukan pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Aceh Tenggara.

Menanggapi surat edaran Bupati Aceh Tenggara No.060 /07/ 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang penertiban sejumlah Wartawan dan LSM yang terindikasi merangkap sebagai PNS/ASN, Plt. Ketua PWI Agara,  Jumadi, mengaku di dalam struktur keanggotaan PWI Agara tidak ada yang bekerja sebagai PNS. Ada pun sejumlah wartawan PNS yang tergabung dalam organisasi ini belum terdaftar sepenuhnya sebagai anggota karena belum menuhi syarat dan ketentuan. 

"Terkait keputusan yang di keluarkan bupati itu merupakan wewenang beliau, PWI tetap berjalan secara profesional", terang Jumadi singkat. ***

Komentar

Loading...