PENGELOLAAN DANA OUTSUS

Bupati dan Wali Kota Dukung DPRA Revisi Qanun

Bupati dan Wali Kota Dukung DPRA Revisi Qanun
Rapat koordinasi "Monitoring dan Koordinasi Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Dana Otonomi Khusus Aceh" di ruang Banggar DPRA, Rabu 9 Mei 2018. Foto; Humas DPRA

KBA.ONE, Banda Aceh - Bupati dan Wali kota se-Aceh mendukung langkah DPR Aceh merevisi Qanun nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil migas dan penggunaan dana otsus. Mereka menginginkan pelaksanaan dana otsus-migas ke depan menggunakan pola transfer yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.

Dukungan tersebut disampaikan bupati / wali kota dalam rapat koordinasi "Monitoring dan Koordinasi Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Dana Otonomi Khusus Aceh" yang berlangsung di ruang Banggar DPRA, Rabu 9 Mei 2018. Selama ini pola pengelolaan program yang bersumber dari dana otonomi khusus dinilai menyulitkan pemerintah.

Meski dilaksanakan pemerintah provinsi namun disis lain, pemerintah kabupaten/kota diminta turut diminta bertanggungjawab dalam mengawasi pelaksanaannya sebagai bentuk tanggungjawab moral.

"Mereka ingin pemerintah provinsi memberikan porsi penuh agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih dengan pemerintah provinsi. Selama inikan pelaksanaan kegiatan dilakukan provinsi, sedang bupati dan walikota hanya dituntut bertanggungjawab," kata Ketua DPRA Muharuddin.

Dalam rapat kata Muharuddin, Forum Pemerintahan Kabupaten/Kota se Aceh juga menginginkan pembagian dana otsus dengan skema 50:50 atau 50 persen dikelola pemerintah provinsi dan 50 persen dikelola pemerintah kabupaten/kota. Namun lanjut Muharuddin, skema pembagian tersebut tergantuung pada hasil pembahasan revisi.

"Kita akan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Ostus-Migas ini nanti termasuk pola pembagian yang diinginkan para bupati/walo kota itu sangat tergantung pembahasa. Saat ini masih sebatas pengkajian. Target kita Agustuslah tapi kalau bisa Juli revisi sudah selesai, sehingga bisa menjadi referensi dalam menyusun RAPBA dan APBK 2019 n," kata Muharudddin

Sementara itu, Ketua Forum KKA (Komite Komunikasi Forum Aceh), Saifannur mengatakan, pola pelaksanaan kegiatan yang dikelola provinsi membuat beberapa tender sulit dikerjakan. Hal ini terutama jika terjadi evaluasi dalam pelaksanaan tender.

"Misalnya setiap satu perusahaan yang dievaluasi ada tiga, bayangkan jika ada 1000 paket yang dievaluasi, kapan kontrak dikerjakan," kata Saifannur yang juga Bupati Bireun.

Menurut Saifannur, beban dalam mengelola sejumlah kegiatan harus dibagi-bagi pemerintah provinsi sebagaimana tupoksi masing-masing. Tak hanya dalam pelaksanaannya, kata Saifannur, pemerintah provinsi juga harus bertanggungjawab terhadap kualitas sejumlah pembangunan di kabupaten/kota.

"Sebenanrnya yang lebih tahu masalah di daerah adalah bupati dan walikota jadi kita berharap tidak hanya diminta tanggungjawab moral mengawasi tapi juga pelaksanaannya," kata Saifannur.

Komentar

Loading...