DAK Aceh 2019 Mencapai Rp345,7 Miliar

DAK Aceh 2019 Mencapai Rp345,7 Miliar
Bustami, SE, M.Si, kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) |Foto: Ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Pemerintah Aceh mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik lebih besar pada tahun 2019 ini, yaitu sebesar Rp345, 7 miliar, dibandingkan tahun sebelumnya hanya Rp313, 7 miliar.

DAK khusus proyek fisik itu terbagi tiga jenis, yaitu Reguler, Penugasan dan Affirmasi dan itu semua dibagi kepada 11 (sebelas) bidang kegiatan yang dikelola oleh 10 (sepuluh) Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) atau sepuluh Dinas di Aceh, kata Bustami, SE, M.Si, kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), melalui rilis yang dikirim ke KBA.ONE, Minggu 12 Mei 2019.

Bustami menjelaskan, masing - masing SKPA memiliki pagu anggaran DAK tersendiri, seperti Dinas Pendidikan mendapat 3 bidang, kemudian Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) 1 bidang kegiatan, Dinas Kesehatan 2 bidang, Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) 1 bidang, kesemua itu mendapat pagu anggaran sebesar Rp194, 640 miliar.

Kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan 1 kegiatan pagu anggaran sebesar Rp14, 250 miliar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1 bidang dan Dinas Kelautan dan Perikanan 1 bidang dengan pagu anggaran sebesar Rp7, 139 miliar, sementara Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) 2 bidang pekerjaan memdapat anggaran sebesar Rp72, 622 miliar.

Kemudian, Dinas Pengairan 1 bidang dengan pagu sebesar Rp6,4 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 bidang pekerjaan pagu anggaran mencapai Rp6,7 miliar, sehingga total anggaran yang bersumber dari DAK mencapai Rp345,7 miliar, jelas Bustami.

Dia juga menjelaskan, sesuai peraturan Mentri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018, tentang pengelolaan transfer DAK fisik dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam 3 tahap, yang pertama ditransfer 25 persen paling lambat 21 juli 2019, kemudian tahap ke 2 ditransfer 45 persen paling lambat 21 oktobet dan sisanya tahap ke III di transfer pada tanggal 15 Desember, kata Bustami.

Sisa transfer pada tahap ketiga, biasanya sebesar selisih antara dana yang telah diterima dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk menyelesaikan kegiatan.

Namun persyaratan penyaluran tahap pertama adalah mengacu pada Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 dengan menyampaikan laporan penyerapan dana dan capaian output tahun 2018 yang telah di revieu oleh Inspektorat Aceh serta disetujui team tehnis dan Daftar Kontrak Kegiatan (DKK), jelas Bustami.

Khusus DKK, itu merupakan kewajiban masing - masing SKPA untuk menginput secara Online ke aplikasi Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) milik kementrian keuangan. "Petugas pengelola DAK fisik telah mendapatkan pelatihan pengolerasian input data secara online," kata Bustami.

Menurut Bustami, dari hasil pantauan OMSPAN, hingga 11 Mei 2018, hanya beberapa SKPA yang mulai menginput data DKK, yaitu dinas pendidikan, RSIA dan RSUZA, sementara SKPA lainnya masih kosong, "sehingga Bendahara Umum Aceh sampai saat ini belum menerima transferan dana DAK fisik tahun anggaran 2019 dari Bendahara Umum Negara, sehingga setiap pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPA dari kegiatan DAK fisik belum bisa dibayar sampai SKPA yang bersangkutan persyaratan yang telah ditetapkan" kata Bustami.

"Penggunaan sumber dana lain yang ada di kas daerah untuk membiayai DAK fisik, kami hindari dengan seksama, sebab sejak terbitnya peraturan Mentri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017sampai dengan PMK nomor 121/PMK.07/2018 tentang pengelolaan transfer menganut sistem hangus, artinya, SKPA melampaui batas waktu penyampaian dokumen tidak lagi disakurkan," katanya.

Bustami juga menjelaskan tentang posisi kas atau setara kas siap pakai Pemerintah Aceh per 10 Mei 2019 sebesar Rp3,097 triliun, bendahara umum Aceh dari sisi pengeluaran belanja pemerintah telah mengelontorkan uang sebesar Rp2, 328 triliun lebih sampai 10 Mei 2019, demikian penjelasan Bustami, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh. **"

Komentar

Loading...