Dana Korupsi di Aceh Bisa untuk Bangun 4.000 Rumah Duafa

Dana Korupsi di Aceh Bisa untuk Bangun 4.000 Rumah Duafa
Ilustrasi | Ist.

KBA.ONE, Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfiansyah, mengatakan  perbaikan sistem secara birokrasi dalam penanganan kasus korupsi tidak seimbang sehingga membuka celah terjadinya korupsi di Aceh.

“Tahun 2018, indikasi korupsi di Aceh yang ditangani aparat penegak hukum mencapai 41 kasus.  Rinciannya 22 kasus yang ditangani kejaksaan, 16 kasus di kepolisian, dan 3 kasus ditangani KPK, dengan total kerugian negara mencapai Rp398 miliar lebih,” kata Alfiansyah pada konferensi pers di kantornya, Banda Aceh, Selasa 8 Januari 2019.

Menurutnya, dana sebesar  yang dikorupsi itu, bila digunakan untuk membiayai membangun rumah dhuafa, bisa mencapai 4.000 rumah lebih. Artinya ada 4.000 dhuafa bisa mendapat rumah dari pemerintah, lanjut Alfiansyah. 

Alfiansyah. | KBA.ONE: Icha.

Dia mengatakan, jika dilihat dari sisi sektor, tahun 2018 di sektor pendidikan menempati urutan pertama dengan kasus korupsi mencapai 7 kasus, disusul sektor dana desa mencapai 5 kasus, kesehatan 4 kasus, keagamaan, pemerintahan, dan pertanian masing-masing mencapapai 3 kasus.

Kebencanaan dan Bantuan Sosial 2 kasus, Badan Usaha, Kelautan, Koperasi, Olahraga, Pengairan, Perdagangan, Perkebunan, Pertanhan dan Perternakan masing-masing 1 kasus.

Menurut Alfian, selama 2018, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang ditangani Saber Pungli di Aceh berjumlah 6 kasus, dan jumlah uang yang disita dalam OTT mencapai Rp815 juta. Sedangkan jumlah tersangka yang ditetapkan berjumlah 12 orang dari unsur eksekutif.

Dia meminta jajaran peradilan di Aceh agar transparan dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi. Alfian juga meminta Pemerintah Provinsi Aceh agar membenahi sistem dan manajemen di struktur pemerintahan sehingga mengecilkan celah terjadinya korupsi di Aceh. ***

Komentar

Loading...