Dana Publikasi “Dikuasai” Satu Media, Wartawan Aceh Jaya Protes

Dana Publikasi “Dikuasai” Satu Media, Wartawan Aceh Jaya Protes
Ilustrasi KPPU | Twitter

"...Jika tak diakomodir juga, wartawan bisa melapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU,” tegas Nasri.

KBA.ONE, Aceh Jaya- Sejumlah wartawan di Aceh Jaya menentang kebijakan monopoli dana publikasi di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRK Aceh Jaya yang kontrak kerjasamanya hanya kepada satu media. “Ini pasti ada apa-apanya dengan media itu,” kata salah seorang wartawan di Calang.

Menurut pekerja pers di Aceh Jaya itu, selama ini, Sekwan DPRK setempat hanya menggunakan salah satu media sebagai sarana kerjasama dan publikasi dengan mengabaikan media lain yang ada di Aceh Jaya. "Ada kesan pilih kasih melihat besarnya anggaran untuk media itu," tambah wartawan itu kepada KBA.ONE, Kamis Pekan lalu.

Selain dugaan monopoli anggaran oleh satu media, dana pertanggungjawaban media massa di Setwan DPRK Aceh Jaya juga diduga tumpang-tindih. Kliping koran yang dipertanggungjawabkan sekwan ke dinas  keuangan lebih banyak memuat kegiatan eksekutif.

“Seharusnya, yang diakomodir di sekwan itu adalah kegiatan dewan seperti pansus, reses, dan lainnya,   bukan kegiatan eksekutif. Ini tumpang-tindih antara pertanggungjawaban humas setdakab dengan humas sekwan,” tambah Nasri Saputra, mantan wartawan yang kini terjun ke dunia politik.

Kepada KBA.ONE, Jumat lalu, Nasri berharap ke depannya sistem itu bisa diperbaiki, termasuk dugaan monopoli satu media terhadap dana publikasi di lingkup sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya .

“Jangan ada lagi sistem monopoli pada satu media saja. Ini tidak adil. Apalagi kita tau bahwa semua media di Aceh Jaya punya peran penting membangun daerah ini, bukan satu media itu saja. Jika tak diakomodir juga, wartawan bisa melapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU,” tegas Nasri. 

Nizarli, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Aceh Jaya, membantah terjadi monopoli kerjasama kepada satu media di lembaganya. "Segala sesuatu bentuknya itu ada di Ketua DPRK, langsung saja ke ketua," jelas Nizarli, kepada KBA.ONE, Jumat 8 Maret 2019. 

Nizarli (kiri) dan Hendra dari PWI Aceh Jaya. | KBA.ONE: Dafy.

Meski membantah soal monopoli, Nizarli menjelaskan, selama ini, "hanya satu media saja yang ada kontraknya di Sekwan DPRK Aceh Jaya. Sedangkan untuk kontrak berita atau lainnya kepada rekan-rekan media di Aceh Jaya, memang pos anggaran itu belum ada."

Nizarli mengakui anggaran publikasi di Sekwan DPRK Aceh Jaya saat ini masih terbatas, cuma untuk publikasi umum, nilainya hanya Rp100 juta. “Itupun hanya untuk satu mata anggaran saja, seperti baliho, ucapan selamat, iklan, dan lainnya, semua sesuai kebutuhan,” ungkapnya.

Sekwan ini menambahkan, Ketua DPRK Aceh Jaya pernah menyampaikan kepada dia bahwa pihak media boleh  mengajukan penawaran kerjasama kepada DPRK Aceh Jaya melalui Sekwan. “Sebaiknya kawan-kawan bertemu langsung dengan Ketua DPRK, buat jadwal waktu pertemuannya,” kata Nizarli.

Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya

Teuku Hasyimi Puteh, Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya, mengaku belum mengetahui adanya dugaan tumpang tindih pencairan anggaran publikasi di dewan dan Pemkab Aceh Jaya.

"Bila itu ada, pihaknya akan memanggil sekwan dan akan mempertanyakan hal tersebut," tegas Teuku Hasyimi kepada KBA.ONE, via telepon seluler, Minggu petang, 10 Maret 2019.

Sedangkan soal monopoli dana publikasi kepada satu media saja, Hasyimi mengaku pernah menanyakan hal tersebut kepada Sekwan Nizarli.

Saat itu Hasyimi meminta Sekwan untuk mengakomodir dan memberdayakan media lain yang ada di Aceh Jaya, apalagi semua pekerja medianya putra daerah. “Wartawan daerah itu lebih memahami persoalan daerahnya. Tanpa diundang saja mereka datang untuk meliput berita-berita pemerintah daerah,” jelas Hasyimi. ***

 

 

Komentar

Loading...