Di Kemendagri, DPR Aceh Tolak Rancangan Pergub APBA

Di Kemendagri, DPR Aceh Tolak Rancangan Pergub APBA
Pertemuan DPRA dengan Dirjen Keuangan Bina Anggaran Daerah Kemendagri. Foto: istimewa.

APBA 2018 berbeda kasusnya dengan DKI Jakarta semasa Ahok memimpin. Hingga kini KUA-PPAS belum disepakati.

KBA.ONE, Banda Aceh – Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Azhari Cage, mengatakan DPR Aceh telah menyampaikan sikap terkait usulan rancangan peraturan Gubernur Aceh tentang APBA. Penolakan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu, 7 Maret 2018.

Dalam pertemuan itu, DPR Aceh menyampaikan akan melakukan upaya hukum jika Pergub APBA disahkan dan disetujui Kemendagri. “Usulan Pergub APBA itu illegal dan tidak memiliki dasar hukum, karena tidak ada kesepakatan bersama KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara),” kata Azhari Cage.

Jika Kemendagri tetap mempergubkan APBA 2018 dan disetujui oleh Kemendagri, Azhari mengatakan DPR Aceh akan segera menggelar paripurna untuk memutuskan upaya hukum yang akan dilakukan. Upaya hukum ini dilakukan untuk mengetahui apa dasar hukum menyetujui dan mensahkan pergub itu.

Menurut Azhari, tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Jika KUA-PPAS belum disepakati, maka tidak bisa dibahas Rancangan APBA. Berbeda dengan DKI Jakarta dulu semasa Ahok memimpin, KUA-PPAS-nya sudah ada kesepakatan, “hanya R-APBD-nya saja yang belum,” kata Azhari.

Ketika ditanyai apa tanggapan Dirjen Keuangan mengenai sikap DPR Aceh itu, Azhari mengatakan Dirjen Keuangan hanya menjaring masukan dari DPR Aceh, yang juga sebelumnya melakukan pertemuan kemarin dengan Gubenur Aceh untuk mengetahui persoalan dan permasalan pembahasan anggaran Aceh yang tidak adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

“Masukan itu nanti akan disampaikan ke Mendagri. Keputusannya ada di beliau (Mendagri), yang kemungkinan akan diputuskan Senin nanti, apakah (Pergub APBA) dibahas atau tidak oleh Kemendagri” ujar politikus Partai Aceh itu.

Komentar

Loading...