Diduga KKN, Data Penerima Bantuan Rehab Rumah Terkesan Tertutup 

Diduga KKN, Data Penerima Bantuan Rehab Rumah Terkesan Tertutup 
Salah satu rumah tidak layak huni yang tidak tersentuh bantuan program rehab rumah. | KBA.ONE: Bulkaini

Ada indikasi satu keluarga mendapat dua hingga tiga bantuan rehab rumah aspirasi Anggota DPR RI Dapil Aceh.

KBA.ONE, Aceh Tenggara - Sejumlah kalangan di Aceh Tenggara berharap, program rehab atau bedah rumah warga kurang mampu yang tengah digelontorkan pemerintah tahun 2019 dalam  pelaksanaannya agar menjauhi peraktik nepotisme

Munculnya imbauan tersebut menyusul banyaknya tudingan tertutup dan kurang transparannya petugas pendataan rumah warga yang bakal mendapat program bantuan bedah rumah dari dana aspirasi anggota DPR-RI itu.

Sumber KBA.ONE mengatakan seharusnya program bedah rumah yang digagas Irmawan, anggota DPR-RI daerah pemilihan Aceh, bisa mengurangi dan meminimalisir jumlah warga kurang mampu untuk mendapatkan rumah layak huni.

Sayangnya, karena tertutupnya petugas di lapangan dalam melakukan pendataan dan tidak konsistennya petugas kk mengambil keputusan, pendataan bedah rumah yang awalnya sangat diharapkan menurunkan angka warga kurang mampu menempati rumah tak layak huni, akhirnya jadi buyar.

Pasalnya, pendataan yang dilakukan petugas ditengarai sarat muatan politis dan berbau nepoitisme. Banyak warga yang mendapat program bantuan aspirasi memiliki hubungan kekerabatan dengan pencetus program dan pengusul program rehab atau bedah rumah warga kurang mampu.

Akibatnya, ujar sumber KBA, penentuan  bagi 340 warga yang mendapat bantuan disebut-sebut sebagian kurang layak mendapat bantuan. Namun sebagian lagi warga yang layak mendapat rehab atau bedah rumah, malah gigit jari karena tak masuk dalam daftar penerima bantuan bedah rumah.

Lebih parah lagi, ada beberapa warga disebut-sebut mendapat bantuan program bedah rumah dalam penentuannya tak melibatkan pengulu kute  (kepala desa), dan hanya dijalankan petugas sendiri sesuai masukan oknum tertentu dari pengurus dan simpatisan partai tertentu. "Itu pun jika ada hubungan darah dengan penentu kebijakan," kata sumber KBA.

Rumor yang beredar di tengah masyarakat juga menyebutkan, ada dalam satu keluarga mendapat bantuan bedah rumah dua sampai tiga orang. Sebaliknya, ada warga yang layak mendapat bantuan bedah rumah, malah terabaikan  dan terpaksa gigit jari.

PPTK Rumah bantuan aspirasi DPR-RI di Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Aceh Tenggara, Suci R, kepada KBA.ONE via telepon selular, Jumat 9 Agustus 2019, berdalih tak tahu menahu siapa saja yang dapat rumah bantuan dan sampai di mana sudah prosesnya. "Yang tahu masalah tersebut adalah koordinator fasilitator," tuturnya.

Sedangkan pihak PPTK dari Dinas Perkimtan Aceh Tenggara mengaku tak ikut menentukan siapa yang mendapat bantuan rehab atau bedah rumah di Aceh Tenggara. "Kami hanya menerima laporan siapa saja nantinya yang dapat bantuan bedah rumah. Yang tahu petugas di lapangan,” tuding Suci.

Koordinator Fasilitator bedah rumah aspirasi DPR-RI di Aceh Tenggara membantah jika pihak PPTK tak mengetahui jumlah penerima bedah rumah bantuan dan siapa saja yang dapat dari 340 penerima manfaat tersebut. "Yang meneken dan menetapkan penerima bantuan bedah rumah tersebut pihak PPTK dari Dinas Perkimtan Aceh Tenggara," kata Koordinasi Fasilitator yang enggan ditulis namanya itu.

Bahkan, karena tertutupnya informasi bedah rumah aspirasi yang digagas anggota DPR-RI, Irmawan, koodinator fasilitator (Korfas), malah menanyakan untuk apa konfirmasi terkait kegiatan bedah rumah tersebut Apalagi data penerima rumah bantuan 2019 tersebut. ”Nanti lah Pak, sepulang saya dari Aceh, kita ketemu dan saya sebutkan nama saya beserta data 340 warga penerima bantuan bedah rumah di Aceh Tenggara tersebut," katanya. ***

Komentar

Loading...