DPRK Menilai Manajemen Pemerintah Kota Banda Aceh Lemah

DPRK Menilai Manajemen Pemerintah Kota Banda Aceh Lemah
Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman. Foto: humas pemerintah kota banda aceh.

KBA.ONE, Banda Aceh - Anggota Komisi B DPRK Banda Aceh, Arida Saputra, meminta tim Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja lebih baik. Pasalnya, saat ini masyarakat mulai mempertanyakan janji-janji kampanye tersebut.

"Dari fraksi kita sudah pernah sampaikan untuk menyampaikan pertanyaan dari masyarakat. Hingga saat ini belum ada jawaban,” kata Arida, Senin, 12 Maret 2018.

Janji yang kini masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh 2018 itu adalah program santunan kehamilan, kematian, dan raskin. APBK sendiri kata Arida saat ini sudah berjalan. Di masyarakat, banyak ibu melahirkan yang bingung untuk mengurus santunan tersebut.

Arida juga menilai pemerintah kota memiliki manajemen lemah. Sebagai anggota dewan, pihaknya bersama rekan-rekan di DPRK selalu mengingatkan agar Aminullah memperbaiki manajemen tersebut. Apalagi, masa kepemimpinannya hampir berjalan satu tahun.

"Kita kasih lampu kuning saja dulu dan terus kita ingatkan. Karena masih ada program lain lagi yang harus dituntaskan, soal syariat Islam dan lain sebagainya,” kata Arida.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Banda Aceh T Taufik Mauliansyah mengatakan bantuan sosial dalam bentuk santunan, santunan melahirkan, santunan kematian, dan beras untuk fakir miskin, adalah janji kampanye. Namun butuh waktu untuk merealiasikannya.

"Peraturannya sedang disusun, baik itu mekanismenya, siapa penerimanya, jumlahnya dan hal-hal teknis lainnya,” kata Taufik.

Pembahasan regulasi ini, kata Taufik, terkait dengan banyak dinas atau SKPD yang membahasnya. Kemudian juga regulasi ini masih perlu diminta masukan dari segala pihak. Taufik mengatakan jangan sampai program pemerintah bertentangan dengan peraturan-peraturan lain.

Untuk jumlah bantuannya, kata Taufik, akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Ini, kata Taufik, sesuai dengan janji Wali Kota Aminullah. “Pemerintah tidak akan ceroboh dalam menjalankan sebuah program. Karena ini menyangkut kebutuhan dan kepercayaan masyarakat Banda Aceh.”

Komentar

Loading...