Dua Tahun Pimpin Banda Aceh, Aminullah-Zainal Dianggap Gagal

Dua Tahun Pimpin Banda Aceh, Aminullah-Zainal Dianggap Gagal
Hendro (kanan) dan Akhiruddin (kiri). | Foto: Kolase SMSI Aceh.

Masalah air bersih masih menjadi keluhan terbesar bagi warga Kota Banda Aceh.

KBA.ONE, Banda Aceh - Kepemimpinan Aminulah Usman dan Zainal Arifin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh mendapat sorotan tajam dari organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh.

Melalui Ketua SMSI Aceh Hendro Saky dan Sekretaris Akhiruddin Mahjuddin, organisasi perusahaan media siber ini menilai Aminulah dan Zainal dianggap lemah dalam mengelola Banda Aceh. "Refleksi dua tahun, Pak Amin dan Pak Zainal kita nilai gagal memajukan kota Banda Aceh dan menyejahterakan rakyatnya," kata Hendro Saky.

Menurut Hendro, Kota Banda Aceh merupakan ibukota dari provinsi ujung pulau Sumatera ini. Dengan luas 61,36 kilometer persegi, dan jumlah penduduk 259 ribu, daerah ini adalah etalase Aceh secara secara keseluruhan.

Pada Pemilihan kepala daerah 2017 lalu, kata Hendro dan Akhiruddin dalam siaran persnya, Senin 8 Juli 2019, pasangan Aminullah Usman dan Zainal Arifin, memenangkan kontestasi dan terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh 2017-2022. 

Melalui visinya mewujudkan Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah, tulis rilis SMSI Aceh, pasangan tersebut menjelaskan misi yang akan dicapai pada periode pemerintahannya, di antaranya soal peningkatan kunjungan wisatawan, mencari investor untuk solusi persolan minimnya pasokan listrik, pelayanan birokrasi yang bebas KKN, memperbaiki infrastruktur gampong, dan mewujudkan Banda Aceh yang bebas banjir dan genangan, serta upaya menaikkan nilai pendapatan asli daerah (PAD)

Sejak dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh periode 2017-2022, dan pada tanggal 8 Juli 2017, artinya sudah dua tahun kepemimpinan pasangan tersebut memimpin ibukota provinsi ini.

Diakui, kata Hendro dan Akhiruddin dalam rilis SMSI Aceh, terdapat beberapa kemajuan yang dicapai oleh Pemko Banda Aceh. Namun,  beberapa persoalan pelayanan dasar rakyat belum terjawab dalam dua tahun terakhir ini. Persoalan tersebut, katanya, di antaranya masalah pelayanan air bersih. Masalah air bersih masih merupakan pekerjaan besar yang belum sama sekali mengalami kemajuan, baik dari sisi distribusi pelayanan berupa penyambungan baru, ataupun infrastuktur pendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Sehingga masalah air bersih masih menjadi keluhan terbesar bagi warga Kota Banda Aceh. Dalam mewujudkan misi ini, SMSI menilai Aminullah Usman dan Zainal Arifin masih gagal memenuhi harapan warga kota.

Begitu juga soal janji investasi dalam mengatasi persoalan energi, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), yang sempat digagas pemerintahan sebelumnya, penilaian SMSI Aceh, hingga saat ini belum terwujud, dan masih berupa komitmen antara Pemko Banda Aceh dan investor. Akibatnya, sebagai ibukota provinsi, ancaman kegelapan masih saja sering terjadi di daerah ini.

Bicara janji Aminullah dan Zainal Arifin soal banjir dan genangan, SMSI menilai hal ini juga tidak terwujud. Ini dapat dilihat, jika hujan deras mengguyur kota Banda Aceh, dipastikan genangan air di sejumlah tempat terjadi, dan bahkan genangan tersebut memerlukan waktu yang lama untuk kering. "Sebut saja di kawasan Simpang Mesra yang kerap terjadi genangan, di kawasan Neusu, dan juga di ruas jalan lainnya," kata Hendro.

Bicara kunjungan wisatawan, SMSI melihat terjadi penurunan arus kedatangan wisatawan asing ke Banda Aceh, dari sejak 2017 hingga 2019. Dari data yang dirilis BPS, terdapat penurunan jumlah kunjugan turis asing hingga 53 persen.

Bicara investasi, dalam dua tahun terakhir, sebagai ibukota yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan, nyaris tidak ada investasi baru yang masuk ke Banda Aceh, baik sektor perhotelan, dan sektor pedagangan jasa lainnya.

Sedangkan sebagai daerah yang mengandalkan perdagangan dan jasa, SMSI Aceh, menegaskan Pemerintahan Aminullah Usman dan Zainal Arifin juga gagal dalam menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD.

"Ini dapat kita lihat pada 2018, target PAD sebesar Rp257 miliar, hanya mampu direalisasikan Rp229 miliar. Tentu saja, dengan minimnya perolehan PAD bagi ibukota provinsi ini, pembangunan daerah masih sulit diwujudkan," begitu penilaian akhir SMSI Aceh terhadap kinerja Aminullah Usman dan Zainal Arifin. ***

Komentar

Loading...