Gara-gara PLTA Tampur, Walhi PTUN-kan Pemerintah Aceh

Gara-gara PLTA Tampur, Walhi PTUN-kan Pemerintah Aceh
Kantor PTUN Banda Aceh |Foto : Ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Aceh melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) atas sikap pemerintah Aceh yang memberikan pinjam pakai lahan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur - I kepada investor PT. Kamirzu seluas 4.407 hentar.

Gubernur Aceh dituding telah mengeluarkan surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) melalui surat keputusan Gubernur Aceh Nomor : 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017, untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air sebesar 443 MW.

Walhi Aceh mengakui pernah menyurati Gubernur Aceh agar ada upaya banding terkait keberatan atas pinjam pakai lahan milik tiga wilayah hukum, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur.

"Bahkan surat somasi itu juga telah dilayangkan Walhi Aceh ke pemerintah pusat, kata M. Nasir, kepala Devisi Advokat dan Kampanye Walhi Aceh, kepada KBA.ONE, Selasa, 12 Maret 2019.

"Upaya somasi atau banding administrasi sudah kita layangkan ke Plt.Gubernur Aceh dan kepada pemerintah pusat, tapi juga belum ada tanggapan," tambah Nasir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan. Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan: Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut, kata Nasir.

“Kemarin (11 Maret 2019) WALHI Aceh bekerjasama dengan HAkA menggandeng sembilan pengacara langsung untuk mendaftarkan gugatan ini ke PTUN di Banda Aceh, untuk menggugat Gubernur Aceh atas penerbitan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian IPPKH Dalam Rangka Pembangunan PLTA Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha Atas Nama PT. KAMIRZU, dengan nomor gugatan 7/G/LH/2019/PTUN.BNA,” katanya.

Alasan gugatan dilakukan, tambah Nasir, Gubernur Aceh melampaui kewenangan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Kewenangan pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diberikan kepada Menteri, dan menteri melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Gubernur.

Namun, sifatnya terbatas (limited authority) yaitu hanya bagi pembangunan fasilitas umum non komersial dan luasan kewenangan Gubernur juga dibatasi dengan luas paling banyak 5 hektar. Sehingga apabila dihubungkan dengan IPPKH yang telah diberikan kepada PT. KAMIRZU, ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, tegas Nasir.

Kemudian, kewajiban PT. Kamirzu dalam diktum ke lima IPPKH yang telah diberikan disebutkan “Dalam jangka waktu palling lama 1 (satu) tahun setelah terbit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini, PT. Kamirzu wajib; Menyelesaikan tata batas areal IPPKH disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh dan tidak dapat diperpanjang, serta Menyelesaikan relokasi Desa Lesten.

Fakta di lapangan, kewajiban hukum untuk menyelesaikan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan yang disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, dan relokasi Desa Lesten di Kabupaten Gayo Lues, belum dipenuhi atau dilaksanakan oleh PT. KAMIRZU sampai dengan saat ini.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal pemegang IPPKH tidak menyelesaikan pelaksanaan tata batas areal IPPKH dalam jangka waktu tertentu izin pinjam pakai kawasan hutan dinyatakan tidak berlaku, kata Nasir.

"Cacat Yuridis dalam penerbitan beberapa keputusan dalam satu keputusan.Dalam IPPKH yang telah diterbitkan disebutkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berlaku juga sebagai Izin Pemanfaatan Kayu, serta Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan,” imbuhnya.

Belum Tahu

Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh Amrizal J Prang mengaku belum menerima laporan gugatan Walhi dari PTUN.

"Belum terima rilisnya dari PTUN, jadi belum tau," kata J Prang kepada KBA ONE lewat pesan WhatsApp, Selasa malam 12 Maret 2019. ***

Komentar

Loading...