GeRAK Pertanyakan Tunggakan Royalti PT. Mifa Bersaudara

GeRAK Pertanyakan Tunggakan Royalti PT. Mifa Bersaudara

KBA.ONE, Aceh Barat - Kordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syah Putra mempertanyakan sisa royalti PT. Mifa Bersaudara tahun 2015-2016. Hingga saat ini royalti dengan total sebesar Rp 1,3 miliar tersebut belum disetorkan PT Mifa Bersaudara ke kas daerah pemerintah setempat.

“Ini merupakan dana kontribusi wajib yang harus disetorkan namun saat penyetoran tahun 2015 terjadi kekurangan sebesar Rp. 1.259.365.220 dan tahun 2016 sebesar Rp. 86.679.762," kata Kordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syah Putra Minggu 5 Agustus 2018.

Menurut Edy, pada 29 Desember 2015 lalu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah melakukan penagihan kepada PT. Mifa Bersaudara namun surat tentang pemberitahuan ke-2 pembayaran kontribusi dana tambahan triwulan II dan III tahun 2015 tersebut belum ditindaklanjuti PT Mifa Bersaudara. Padahal kata Edy surat penagihan juga diperkuat surat Bupati Aceh Barat Nomor 973/413/DPKKD/IV/2016 tertanggal 14 April 2016.

"Sesuai Nota Kesepakatan Bersama yang disusun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan PT. Mifa Bersaudara, setoran dana sebesar 1 persen tersebut, wajib dibayarkan perusahaan. Menyetorkan kewajiban tepat waktu merupakan bukti jika perusahaan menjalankan praktik pertambangan yang baik," kata Edy.

Edy mengatakan pengelolaan tambang yang baik dan benar (Good Minning Practice) menjadi sebuah kewajiban di dunia pertambangan. Hal ini kata Edy untuk menghindari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan tambang seperti meninggalkan lahan tambang yang tidak produktif lagi.

"Jika tidak disetorkan ini merupakan bentuk pelanggaran atas Nota Kesepakatan yang telah dibuat. Untuk itu kami mendukung upaya pemerintah Aceh Barat meninjau ulang nota kesepakatan ini karena merugikan daerah," ujar Edy.

Lebih lanjut kata Edy terkait tagihan kontribusi bagi daerah itu, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga telah merekomendasikan Bupati Aceh Barat, agar menginstruksikan kepala BPKD agar optimal melakukan pengawasan penerimaan dana kontribusi tambahan atas eksploitasi pertambangan batu bara.

"Untuk itu kita minta Pemkab Aceh Barat memanggil PT. Mifa Bersaudara terkait sisa dana tersebut. Kita juga menyayangkan perhitungan kontribusi oleh Bidang Pendapatan di BPKD Aceh Barat sehingga sesuasi Berita Acara Rekonsiliasi Kuantitas batubara tahun 2015 dan 2016, menunjukkan kekurangan penyetoran," ungkap Edy.

Komentar

Loading...