Heboh Diklaim Milik Keluarga Wabup Atam, Bangunan SDN - 3 Kualasimpang Dirobohkan

Heboh Diklaim Milik Keluarga Wabup Atam, Bangunan SDN - 3 Kualasimpang Dirobohkan
Lokasi SDN 3 Tamiang yang telah dirobohkan dan rata dengan tanah. | KBA.ONE: Trisno

"Tidak benar semua informasi itu. Ini murni untuk penataan kota sesuai permintaan dari Pak Bupati. " | M Nur, Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tamiang.

KBA.ONE, Aceh Tamiang - Bila Anda pernah melintasi jalan di belakang pajak pagi Kota Kualasimpang, Aceh Tamiang, Anda pasti tidak melihat lagi aktivitas belajar mengajar di sebuah Sekolah Dasar Negeri (SDN) - 3.  Pasalnya, bangunan SD yang telah berdiri sejak 1960 - an itu, kini sudah dirobohkan dan diratakan dengan tanah oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Tamiang.

Perobohan bangunan SDN 3 ini sempat menimbulkan beragam pendapat warga dan LSM Transparancy Aceh. Di antaranya, ada yang menduga bangunan ini diruntuhkan gara-gara tanah itu diklaim oleh keluarga Wakil Bupati Aceh Tamiang yang diduga akan membangun rumah toko (Ruko) di atas tanah tersebut.

"Saya melihat ada yang tidak beres soal dugaan klaim lahan di kawasan itu. Sehingga, SDN - 3 itu kini dirobohkan oleh pihak Pemda Aceh Tamiang," kata Kamal Ruzaman, Ketua Lembaga Swadaya Masyatakat Transparancy Aceh (LSM TA), kepada KBA.ONE, Selasa 2 April 2019 di Karang Baru, Aceh Tamiang. 

Menurut Kamal, bangunan SDN yang dihancurkan itu merupakan aset daerah dan harus dibangun kembali. Tapi, kata Kamal, sepertnya itu tidak dilakukan sehingga selain aset daerah hilang, Aceh Tamiang juga kehilangan satu dunia pendidikan. 

Kamal menambahkan untuk menghancurkan atau menghapuskan aset daerah dan sekolah, prosedur yang harus dilakukan yakni harus ada izin rekomendasi baik dari Menteri Keuangan maupun dari Menteri Pendidikan. "Tidak asal dan sembarangan saja dilakukan. Nah, bila hal itu tidak dilakukan, maka ini sudah menyalahi aturan," tegas Kamal. 

Selain itu, lanjut Kamal, sebelum meminta izin rekomendasi Menkeu, pihak Dinas Pendidikan Aceh Tamiang juga harus membuat Berita Acara Penghancuran (BAP) sekolah, dalam hal ini pihak Unit Pendidikan Tingkat Daerah (UPTD) setempat. 

Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tamiang, M Nur, membantah bangunan sekolah itu dihancurkan karena ada dugaan klaim dari keluarga Wakil Bupati untuk diambil kembali lahan yang telah dihibahkan sebagai aset daerah tersebut. 

"Tidak benar semua informasi itu. Ini murni untuk penataan kota sesuai permintaan dari Pak Bupati. Kemudian kami [pihak dinas pendidikan] membuat surat terkait aset tersebut ke pihak BPKD. Setelah itu pihak BPKD mengeluarkan surat terkait aset tersebut yang kemudian ditandatangani oleh  bupati. Jadi nggak ada buat yang lain - lain," terang M. Nur, saat dihubungi KBA.ONE via telepon seluler.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang, Abdullah, kepada KBA ONE, Selasa 2 April 2019, menjelaskan lahan tempat berdirinya bagunan SDN - 3 itu, sekitar tahun 1990 - an, telah dihibahkan oleh keluarga Wabup Aceh Tamiang ke Pemda Aceh Timur kala itu, sebelum Aceh Tamiang dimekarkan.

"Pada tahun 1970 - an SD itu dibangun masih menggunakan material kayu. Karena sudah dihibahkan pada tahun 1990 - an, maka dibangunlah oleh Pemda Aceh Timur (kala itu Aceh Tamiang belum dimekarkan). Dirobohkannya bangunan itu untuk pengembangan kota dan demi kepentingan publik," terang Abdullah.

Dia menegaskan tidak ada ganti rugi bangunan itu karena lahan tersebut merupakan milik Pemda Aceh Tamiang. "Seluruh murid di SDN - 3 dialihkan (pindahkan) ke SDN - 6 Bukit Tempurung, Kecamatan Rantau," kata Abdullah. 

Abdullah menjelaskan mekanisme perobohan bangunan SD tesebut, berdasarkan Pemendagri nomor 19 tahun 2016, cukup melalui pemberitahuan dewan saja. "Kecuali itu dijual atau dibagikan ke seseorang, itu harus ada izin dewan," tegas Abdullah. | TRISNO, Kontributor Aceh Tamiang.

Komentar

Loading...