Irwan Djohan Kecewa Soal Pengembangan Ulee Kareng

Irwan Djohan Kecewa Soal Pengembangan Ulee Kareng
Teuku Irwan Djohan bersama peserta pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong se Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, 20 - 23 Maret 2019 |Foto: Ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Wajah kota kuliner Ulee Kareng, Banda Aceh, hingga saat ini masih sumpek, macet dan kumuh. Terkadang, keributan kecil terjadi ketika pengendara kenderaan tidak saling mengalah. Itulah situasi kawasan yang ramai dikunjungi penikmat kopi baik lokal maupun turis asing.

Kondisi semrawut karena badan jalan sempit dan Simpang Tujuh menjadi "simpang siur", inilah yang membuat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Teuku Irwan Djohan, ST, kecewa. Dia menilai pemerintah Kota Banda Aceh tidak mampu merenovasi kota Kecamatan Ulee Kareng menjadi kota yang indah, tertata rapi dan tidak macet.

Keprihatinan Irwan Djohan itu disampaikan pada kegiatan Pelatihan Aparatur Gampong, se-Kecamatan Ulee Kareng, Kamis 21 Maret 2019, di Hotel Seventeen Banda Aceh.

"Mestinya kawasan itu sudah selesai dikerjakan kalau serius. Kendala pasti tetap ada namun jika sepakat duduk bersama antara Pemko Banda Aceh, Pemprov, dewan, dan melibatkan balai jalan nasional di Aceh, pasti semua selesai," kata Irwan.

Di hadapan 80 peserta pelatihan aparatur gampong se- Kecamatan Ulee Kareng, Irwan Djohan mengaku kecewa atas keterlambatan pengembangan kota Ulee Kareng. Padahal, katanya, Ulee Kareng adalah kawasan yang banyak dikunjungi penikmat kopi yang notabene menghasilkan pendapatan asli daerah cukup besar. Misalnya pajak penjualan maupun dari sektor - sektor lain yang memberi multy efek bagi daerah Aceh dan Kota Banda Aceh itu sendiri.

Irwan berjanji dalam sisa waktu menjadi anggota dewan, dia siap mengawal dan mengajukan anggaran pembebasan area pengembangan Simpang Ulee Kareng. Agar kawasan simpang tujuh itu segera berubah wajah kemacetan dan kesemrawutan.

Padahal, menurut Iwan, dia pernah menawarkan untuk membuat gambar Simpang Tujuh Ulee Kareng. Namun, ternyata, gambar dan Detail Engeneering Desaign (DED) sudah dimiliki oleh Pemko Banda Aceh.

"Berarti hanya tinggal implementasinya saja, jika pemko atau pemprov tidak punya dana, mari kita lobi pusat untuk anggaran pembangunannya," kata Iwan. ***

Komentar

Loading...