Jaksa Tahan 1 dari 2 Tersangka Kasus Korupsi Kemenang Aceh - Hukum - Kantor Berita Aceh (KBA)

Jaksa Tahan 1 dari 2 Tersangka Kasus Korupsi Kemenang Aceh

Jaksa Tahan 1 dari 2 Tersangka Kasus Korupsi Kemenang Aceh
Kantor Wilayah Kemenag Aceh di Jalan di Tengku Abu Lam U Kota Banda Aceh. Photo/Portalsatu.

KBA.ONE, Banda Aceh - Kejaksaan Tinggi Aceh menahan Direktur PT Supernova Jaya Mandiri, Hendra Saputra, terkait kasus korupsi perencanaan pembangunan Kantor Kemenag Aceh, Kamis, 9 Agustus 2018. Dia ditahan karena dinilai tidak kooperatif selama menjalani pemeriksaan kasus korupsi yang merugikan negara senilai Rp 1,1 miliar tersebut.

"Penahanan akan dilakukan hingga 20 hari kedepan agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya. Ini diatur pasal 21 ayat 1," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Munawal Hadi kepada wartawan.

Menurut Munawal selain rekanan perencanaan dari PT.Supernova, penyidik juga telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial Y sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari dua tersangka dalam kasus itu, baru Hendra Saputra yang ditahan penyidik Kejati Aceh.

"Untuk Y belum ditahan kemungkinan dalam waktu dekat," kata Munawal.

Munawal mengatakan saat ini penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan RI untuk menentukan kerugian dalam kasus korupsi proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 itu. Selain Direktur PT Supernova Jaya Mandiri, dan Pejabat Pembuat Komitmen Munawal mengungkap jumlah tersangka masih sangat mungkin bertambah.

"Tidak tertutup kemungkinan ya, (ada tersangka lain). Bagaimana hasil penyidikan tim nantinya," kata Munawal.

Sementara itu kepada wartawan Kuasa Hukum Direktur Supernova Jaya Mandiri, Muslim Muis mengaku akan menempuh upaya hukum terhadap kliennya. Upaya tersebut dilakukan karena jaksa belum memiliki bukti yang cukup dalam kasus korupsi perencanaan pembangunan gedung Kemenag Aceh.

“Menahan memang kewenangan jaksa tapi kami juga memiliki hak karena kasus ini belum terbukti merugikan negara. Buktinya sampai hari ini belum ada hasil audit kerugian negara dari BPKP,” pungkasnya.

 

Komentar

Loading...