Jalan Damai dan Jejak Pengkhianatan Korea Utara

Jalan Damai dan Jejak Pengkhianatan Korea Utara
Kim Jong-un dan Presiden Moon Jae-in menyesuaikan zona waktu. Korea Utara dan Korea Selatan memiliki zona waktu berbeda sejak 2015, ketika Pyongyang memutuskan untuk mengubah standar waktunya lebih lambat 30 menit dari Seoul. | Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters.

Upaya perbaikan hubungan Korut dan Korsel pernah terjadi tahun 2000. Tak bertahan lama, pertempuran kapal perang terjadi di Laut Kuning pada 2002, menewaskan 30 pelaut Korut dan empat dari pihak Korsel. 

KBA.ONE, Jakarta - Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan membaik setelah Kim Jong-un dan Moon Jae-in bersedia menggelar pertemuan tingkat tinggi, Jumat (27/4). Walau demikian, prospek damai dan reunifikasi kedua negara masih diragukan.

Jepang, sekutu Amerika Serikat yang menerima langsung ancaman--sempat dua kali dilintasi peluru kendali--dari Korut, menyatakan skeptis atas perubahan seketika yang ditunjukkan negara terisolasi itu, mengingat sejarah panjang pengkhianatan Pyongyang atas janji-janjinya dalam upaya damai di masa lalu.

Begitu pula separuh warga di Korsel yang dilaporkan tak lagi berharap banyak, meski pemerintahan Presiden Moon Jae-in meyakini Korut tulus kali ini, mengingat rezim Kim Jong-un sampai rela menyetop sementara uji coba rudal dan nuklirnya.

Kedua negara secara teknis masih dalam keadaan berperang karena Perang Korea yang diawali invasi Korut pada 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata gagasan AS, khawatir pertempuran meluas ke China dan Soviet.

Mengikuti perkembangan industrial pascaperang, pada 1972, Korut dan Korsel sama-sama menyatakan mendorong reunifikasi kedua negara kembali menjadi satu, seperti sebelum diduduki Imperialis Jepang pada 1910 dan dibagi dua oleh Soviet-AS di akhir Perang Dunia II, 1945 silam.

Kedua negara sepakat reunifikasi mesti dicapai tanpa keterlibatan atau ikut campur kekuatan asing; dicapai dengan cara damai tanpa penggunaan tindakan militer; dan mesti mendorong kesatuan nasional di atas perbedaan apapun terkait ideologi maupun sistem politik.

Namun, niat itu tak kunjung terealisasi dan dibayangi niat Korut mengembangkan kekuatan nuklir, meski sudah bergabung dengan Pakta Non-proliferasi Nuklir internasional yang melarangnya mengembangkan senjata penghancur massal.

Pada 1993, Badan Energi Atom Internasional menuding Korut melanggar perjanjian tersebut dan meminta diberikan akses ke situs limbah nuklir. Negara itu kemudian mengancam menarik diri dari pakta dan menguji coba rudal balistik jarak menengah ke Laut Jepang.

Setelah Kim Il-sung meninggal dunia pada 1994, kekuasaan diberikan kepada putranya, Kim Jong-il. Korut kemudian menandatangani perjanjian di mana Pyongyang berkomitmen membekukan program nuklirnya dengan imbalan bahan bakar minyak berat dan dua reaktor air ringan.

Dua tahun setelahnya, Korut menyatakan tidak akan lagi mematuhi gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea, mengirim ribuan pasukan ke Zona Demiliterisasi (DMZ) pemisah kedua negara. Peristiwa ini diikuti sejumlah insiden dan provokasi. 

Dalam pertemuannya dengan Presiden Korsel, Moon Jae-In, pada Jumat (27/4), Kim Jong Un dikabarkan turut membawa toliet pribadi. | Foto: Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters.

Upaya perbaikan hubungan kembali terjadi pada 2000, di mana Kim Jong-il bertemu dengan Presiden Korsel Kim Dae-jung di Pyongyang, membuka jalan bagi pembukaan kembali kantor komunikasi perbatasan, reuni keluarga dan pengampunan 3.500 tahanan Korea Utara. 

Tak bertahan lama, pertempuran kapal perang terjadi di Laut Kuning pada 2002, menewaskan 30 pelaut Korut dan empat dari pihak Korsel. 

Masih di tahun yang sama, AS, Jepang dan Korsel juga menghentikan sementara pengiriman minyaknya menyusul laporan yang menyebut Korut diam-diam tengah mengembangkan program nuklir berbasis uranium. Pyongyang juga membuka kembali fasilitas nuklir di Yongbyon dan mengusir pemantau PBB.

Pada awal 2003, Korut menarik diri dari Pakta Non-proliferasi Nuklir. Peristiwa ini diikuti pembicaraan enam negara, melibatkan kedua Korea, China, AS, Jepang dan Rusia.

Berselang empat bulan, Korea Utara menarik diri dari kesepakatan Semenanjung Korea bebas nuklir yang ditandatangani bersama Korsel pada 1992. 

Pada 2005, Korut secara publik mengakui tengah mengembangkan senjata nuklir untuk "mempertahankan diri" dan setahun setelahnya menembakkan tujuh rudal jarak jauh yang dilaporkan bisa mencapai wilayah AS

Setahun berselang, Korut melakukan uji coba nuklir bawah tanah untuk pertama kalinya.  Langkah-langkah provokatif itu kembali diakhiri dengan pertemuan tingkat tinggi 2007, dan Presiden Roh Moo-hyun jadi pemimpin Korsel pertama yang berjalan melintasi DMZ. 

Berselang dua tahun, Pyongyang kembali berulah, menyatakan akan meninggalkan seluruh kesepakatan militer dan politiknya dengan Seoul menyusul perenggangan hubungan di bawah Presiden Lee Myung-bak yang berjanji akan bersikap lebih keras pada tetangganya.

Di tahun yang sama, Korea Utara juga meluncurkan roket jarak jauh, melakukan uji coba nuklir kedua di bawah tanah dan memicu kecaman Dewan Keamanan PBB. Sikap internasional membuat Pyongyang menarik diri dari perjanjian enam negara.

Korut sebenarnya menunjukkan sikap baik di tahun yang sama, dengan mengirim delegasi ke pemakaman Presiden Kim Dae-jung, melepaskan empat nelayan Korsel dan sepakat melanjutkan reuni keluarga. 

Hanya saja, konfrontasi kembali terjadi pada Maret 2010, di mana Korea Utara menenggelamkan kapal perang Cheonan Korea Selatan di dekat perbatasan laut, menewaskan 46 orang. Bentrokan juga terjadi enam bulan kemudian dan menewaskan dua pelaut Korsel. 

Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un yang dimulai setelah ayahnya meninggal dunia pada 2011, Korut kembali menggenjot program senjatanya. Pada 2013, negara tersebut melakukan uji coba nuklir ketiga dan kembali disanksi oleh PBB.

Dua rudal balistik jarak menengah diluncurkan pada 2014, untuk pertama kalinya sejak 2009. Setahun setelahnya, pejabat pemerintahan Korut mendadak mengunjungi Korsel dan kembali sepakat melanjutkan pembicaraan formal.

Peristiwa itu hanya diikuti pengembangan senjata nuklir lebih jauh, termasuk pembukaan kembali fasilitas nuklir Yongbyon, uji coba bom hidrogen pertama dan serangkaian peluncuran rudal balistik hingga 2017 lalu.

Tahun 2017 menjadi momen di mana ketegangan kembali memuncak di Semenanjung Korea, diwarnai silih ancam perang Kim Jong-un dengan Donald Trump yang baru menjabat sebagai presiden Amerika. 

Untuk kesekian kalinya, ketegangan kembali dibenturkan dengan niat Korut memperbaiki hubungan dan ikut serta di Olimpiade Musim Dingin Korsel, 2018.

Menyusul peristiwa itu, Kim Jong-un sepakat bertemu dengan Presiden Moon Jae-in dan Donald Trump. Apa yang terjadi setelah dua pertemuan itu masih diakhiri tanda tanya: apakah sejarah akan terus berulang, atau akankah ada perkembangan baru dalam upaya perdamaian di kawasan?

Komentar

Loading...