JDI Ajak Media Bangun Kepercayaan Publik terhadap Penyelenggara Pemilu

JDI Ajak Media Bangun Kepercayaan Publik terhadap Penyelenggara Pemilu
Diskusi media. | KBA.ONE: Gifari.

KBA.ONE, Banda Aceh - Direktur Jaringan Demokrasi Indonesia (JDI), Ridwan Hadi, menuturkan ada beberapa masalah yang menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap penyelengara pemilu, seperti putusan Bawaslu, kotak suara dari kardus, caleg mantan narapidana narkoba dan mantan koruptor yang ikut nyaleg pada pemilu 2019.

“Oleh karena itu tugas kita bersama, bagaimana meningkatkan kembali kepercayaan publik sehingga penyelenggaraan pesta demokrasi bisa lebih baik lagi,“ ujarnya pada acara diskusi Membangun Kepercayaan Publik dalam Pemilu 2019, di Banda Aceh, Jumat, 11 Januari 2019.

Mantan Komisioner Independen Pemilihan (KIP) Aceh tersebut juga menjelaskan bagiamana putusan Bawaslu yang bisa menurunkan kepercayaan publik, salah satunya soal Sipol (sistem informasi partai politik). Setiap partai politik yang akan mendaftar menjadi peserta Pemilu 2019 diwajibkan memasukkan data ke sipol yang ada di situs KPU. Syarat tersebut merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemilu.

Dia mencontohkan banyak partai politik yang lolos verifikasi. Namun ada juga partai yang lebih besar yang tidak lolos pada saat pendaftaran partai politik, baik partai nasional maupun lokal. Menurutnnya alasan terbesar ialah tidak mampu memasukan seluruh data ke Sipol. Atas dasar itu KPU menyatakan partai tersebut tidak memenuhi syarat .

Menurut Ridwan Hadi, Bawaslu mengatakan sipol bukan merupakan prasyarat, lalu kemudian partai politik yang tidak sempat memasukkan sipol sesuai tahapan dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan verisikasi aktual.

“Ini juga penyabab turunnya kepercayaan publik. Maka mari sama-sama kepada seluruh kawan media, kita membangun kepercayaan agar publik kembali percaya, sehingga hasilnya berkualitas,“ ujarnya.

Ridwan Hadi juga menjelaskan terkait isu soal kotak suara kardus. Padahal, menurutnya, kotak suara kardus sudah digunakan pada pemilu sebelumnya.

“Tapi jajaran di KPU kurang merespon atau terlalu cepat. Ini bisa menurunkan kepercayaan publik. Padahal jika informasi kepada publik direspon dan dikemas dengan baik dan tepat, saya kira isu kotak kardus itu tidak muncul menjadi isu yang liar sehingga biasa menurunkan kepercayaan publik,“ jelasnya.

"Saya yakin sekali karena saya kenal dengan KPU RI, punya integritas yang tinggi dan saya juga KIP Aceh. Tentu mereka juga kan menjaga independensinya,“ kata Hadi. | GIFARI, Banda Aceh.

Komentar

Loading...