Jubir Pemerintah Aceh: Tenaga Kontrak 'Dirumahkan' Sesuai Perintah Gubernur

Jubir Pemerintah Aceh: Tenaga Kontrak 'Dirumahkan' Sesuai Perintah Gubernur
Ilustrasi | Humas Pemerintah Aceh

KBA.ONE, Banda Aceh - Pemerintah Aceh "merumahkan" 559 tenaga kontrak di Sekretariat Daerah Aceh sejak 1 Januari 2019. Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata menjelaskan, tindakan itu bukan hal mendadak. "Prosesnya sudah dimulai sejak Juni [2018], dengan keluarnya surat Gubenur Aceh Irwandi Yusuf," ujar Wira dalam keterangan tertulis yang diterima KBA.ONE, Rabu, 9 Januari 2019.

Di dalam surat bernomor 814/19391 yang dikeluarkan 29 Juni 2018, kata Wira, ada dua poin yang ditekankan. Pertama, larangan menambah pengangkatan tenaga kontrak. Kedua, perintah rasionalisasi atau pengurangan tenaga kontrak dan sejenisnya. "Jadi, ini perintah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang dijalankan oleh Nova Iriansyah sebagai Pelaksana Tugas Gubernur," ujarnya.

Rasionalisasi tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh, kata Wira, dilakukan secara elegan dan bertahap. "Buktinya, di lingkungan Sekretariat Aceh tidak dirumahkan sembarangan, tapi ditunggu sampai kontrak berakhir yaitu 31 Desember 2018," ujarnya.

Selain itu, kata Wira, 20 hari usai dilantik, Irwandi meminta tenaga kontrak digaji sesuai Upah Minimum Provinsi atau UMP. Khususnya, untuk guru dan tenaga medis di daerah terpencil. Pesan itu disampaikan Irwandi dalam rapat koordinasi bidang kepegawaian kabupaten kota tahun 2017 di Hotel Oasis, Rabu, 26 Juli 2017.

Wira mengingatkan, langkah evaluasi tenaga kontrak dimulai dengan pemberitahuan awal yang disampaikan saat apel pagi di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 21 Juni 2018. "Jadi sudah diingatkan jauh-jauh hari. Keliru jika ada yang menduga-duga dan malah mengaitkannya dengan agenda rekrutmen anggota keluarga, apalagi agenda penyingkiran," ujar Wira.

Selain itu, kata Wira, empat bulan usai dilantik sebagai Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf memerintahkan kepala dinas untuk tidak lagi menerima pegawai kontrak atau bakti. Irwandi menilai, untuk mengatasi pengangguran di Aceh, pemerintah harusnya menciptakan lapangan kerja di sektor lain. Tidak bisa semuanya ditampung di pemerintahan.

Bahkan, wacana menertibkan tenaga kontrak juga dilakukan terhadap guru. "Saya perintahkan Kepala Dinas Pendidikan (Aceh) untuk men-skrining (seleksi) ulang (guru). Yang terpakai sebagai guru honor, kontrak maupun bakti hanya mereka yang mampu mengajar dengan baik,” ujar Wira mengutip ucapan Irwandi kala itu.

Wacana yang disampaikan pada konferensi pers 100 hari pertama pemerintahannya itulah, kata Wira, kemudian berbuah surat perintah kepada para kepala SKPA dan para kepala biro di Lingkungan Setda Aceh untuk mengevaluasi pengangkatan tenaga kontrak.

Evaluasi tersebut, kata Wira, bagian dari tuntutan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu dari 15 program prioritas yang didukung rakyat Aceh saat memilih pasangan Irwandi Yusuf - Nova Iriansyah pada Pilkada lalu. "Bahkan, langkah penataan SDM dan kinerja aparatur sudah jauh hari disetujui oleh Gubernur Aceh dalam Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi, Kamis (16/11/2017), di Hotel The Pade Aceh Besar." 

Komentar

Loading...