Kakorbinmas Polri; Soal Dana Desa, Babinkamtibmas Jangan Melampaui Kewenangan

Kakorbinmas Polri; Soal Dana Desa, Babinkamtibmas Jangan Melampaui Kewenangan
Kakorbinmas Baharkam) Polri Irjen Arkian Lubis (kiri) didampingi Kapolda Aceh Irjen Rio S Jambak menyalami babinkantibmas usai memberi pengarahan, Selasa 13 Maret 2018. Foto: kba/Fatma

Polri tidak lagi bertugas mengawasi tapi mencegah dan membina serta menguatan kapasitas aparatur Gampong agar tidak terjadi penyelewengan dana desa.

KBA.ONE, Banda Aceh - Personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) diimbau tidak menyalahi kewenangannya dalam mengawal dana desa.Sesuai tugasnya, keberadaan personel bhabinkantibmas hanya berfungsi sebagai pendamping masyarakat dan keuchik dalam menggunakan anggaran dana desa agar sesuai rencana dan tidak diselewengkan.

"Jadi Polri tidak lagi campur dipengawasan dalam penggunaan anggaran dana desa. Kata-kata pengawasan itu menimbulkan bermacam penilaian," kata Kepala Koordinasi Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Kepolisian Republik Indonesia, Irjen Arkian Lubis di Banda Aceh, Selasa 13 Maret 2018.

Hal itu disampaikan Arkian saat memberi arahan bagi seratusan personel bhabinkantibmas di jajaran Polda Aceh. Acara yang berlangsung di Aula Mapolda Aceh itu turut dihadiri Kapolda Aceh Irjen Rio S Djambak dan Wakapolda Brigjen Supriyanto Tarah.

Menurut Arkian, hal itu sesuai nota kesepahaman (MoU) yang ditanda tangani Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sesuai nota kesepahaman itu, kata Arkian, polri hanya bertugas mencegah dan menangani permasalahan pengelolaan dana desa.

"Untuk pengawasannya dibebankan ke Kemendagri Aparatur Pengawasan Intansi Pemerintah (APIP). Sedang Polri bertugas melakukan pencegahan dengan membina dan menguatan kapasitas aparatur Kemendagri dan Kemendes dalam pengelolaan dana desa," ungka Arkian.

Arkian mengatakan pencegahan dapat dilakukan dengan meminta aparatur desa mempublikasikan rencana pengelolaan dan penggunaan anggaran. Pencegahan lanjut Arkian juga dapat dilakukan dengan menghimpun informasi masyarakat terkait penggunaan dana desa.

"Jadi kewenangan bhabinkantibmas itu intinnya lebih pada pengawasan luarnnya saja bukan menyelidiki kasusnya. Misalnya ada proyek di desa yang tidak ada papan namannya maka bhabinkantibmas bisa meminta agar aparatur desa memasangnya," kata Arkian.

Lebihlanjut Arkian mengatakan ketidakpahaman bhabinkantibmas atau personel kepolisian terkait tugasnya dalam mengawal dana desa justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap korps bhayangkara tersebut. Hal itu setidaknya belajar dari kasus di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Jawa Tengah.

"Jadi di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan itu ada kapolsek apakah setelah mendapat masukan kanitbinmas atau bhabinkantibmasnya, memeriksa kepala desa terkait dokumen-dokumen dana desa. Alasannya untuk pengawasan dana desa. Ini sudah melampaui kewenangan. Tapi peristiwa itu juga mendorong Polri untuk turun ke daerah agar bhabinkantibmas tidak salah menerjemahkan MoU antara Polri, Kemendag dan Kemendes," tegas Arkian.

Selain dana desa, dalam arahannya Arkian juga mengimbau bhabinkantibmas menangkal berkembangnya paham radikal melalui ideologi jihad yang ditanamkan ditengah masyarakat. Bhabinkantibmas diminta rutin melakukan patroli atau berkordinasi serta menggandeng ulama agar umpaya menanam paham radikal bagi masyarakat dapat dicegah.

"Cyber crime yang ujung-ujungnya soal hoax juga perlu diwaspadai dengan cara memastikan kebenaran tersebut. Karena banyak akhir-akhir ini beredar berita yang direkayasa. Salah satu contohnya berita tentang penyerangan ulama. Dimana dari 26 kasus hanya 3 kasus yang benar. 2 di Jawa Barat 1 di Jawa Timur," ungkap Arkian.

Komentar

Loading...