Kasus Mark Up Mobiler Disdik

Kejari Aceh Jaya Tahan Dua Tersangka

Kejari Aceh Jaya Tahan Dua Tersangka
Tersangka memakai rompi aranye | Foto: Ist

KBA.ONE, Aceh Jaya - Tim penyidik Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, menahan MY, 57 tahun, dan Fs, 40 tahun, tersangka kasus tindak pidana korupsi mark up (penggelembungan) harga pengadaan mobiler sekolah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya, sumber anggaran APBK - Otsus tahun 2016.

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, Suyanto, SH, MH, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Yudi Saputra, SH, mengatakan, penyidik melakukan penahanan usai memeriksa keduanya sebagai tersangka. "Tersangka memenuhi panggilan penyidik dan dilakukan pemeriksaan, dengan didampingi kuasa hukumnya," kata Yudi, kepada KBA.ONE, Rabu 7 November 2018.

Saat ini, penyidik menjebloskan ke dua tersangka ke Rumah Tahanan (Rutan) Negara, Cabang Meulaboh, di Calang, Aceh Jaya. Kedua tersangka ditahan selama 20 (dua puluh) hari kedepan, terhitung hari ini, Rabu 7 November, hingga 26 November 2018.

"Penahanan kepada dua tersangka ini berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, nomor: Print - 01/N. 1.24/Fd. 1/11/2018/tanggal 7 November 2018, kepada tersangka MY. Sedangkan untuk tersangka Fs, berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, dengan nomor: Print - 02/N. 1.24./Fd.1/11/2018/tanggal 7 November 2018," jelas Yudi.

Penahanan yang dilakukan penyidik kepada kedua tersangka MY dan Fs, sambung dia, dengan pertimbangan alasan objektif, yakni, kedua tersangka diancam pidana penjara, lebih dari lima tahun. Sedangkan alasan subjektif, kedua tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana, jelas Kasi Pidsus, Yudi.

Tersangka MY merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Kabupaten Aceh Jaya, tahun 2016. Saat ini ia menjabat sebagai Kadis Dinas Sosial, Aceh Jaya. Pada tahun 2016, MY, sebagai pengguna anggaran di dinas terkait, juga bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sedangkan tersangka Fs adalah Direktur CV. Kuala Calang, sebagai pelaksana/penyedia barang dan jasa, pengadaan di dinas tersebut. Kedua tersangka diduga bekerjasama menyusun HPS, sehingga HPS yang ditetapkan oleh tersangka MY, jauh lebih tinggi dari harga pasar setempat, kata Yudi.

Untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi ini, lanjut Yudi, tim Kejaksaan Negeri Calang memeriksa duapuluh lima (25) orang saksi, dan dua (2) orang ahli.

Dari aksi perbuatan kedua tersangka ini, negara mengalami kerugian sebesar, Rp.2.362.000.000,- sesuai hasil audit, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan BPKP perwakilan.

Tim penyidik menyangkakan para tersangka melanggar Pasal 2, ayat 1, Pasal 3, Undang - Undang Nomor 31, tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20, tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana , juncto 55, ayat (1) ke - 1 KUHP, tutup Yudi Saputra.

Komentar

Loading...