Kemendagri Setujui Pagu APBA 2018 Sebesar Rp 15 Triliun

Kemendagri Setujui Pagu APBA 2018 Sebesar Rp 15 Triliun
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Foto: dokumentasi humas pemerintah aceh.

DPR Aceh menyerahkan urusan penetapan anggaran melalui peraturan gubernur ini, sepenuhnya, kepada Pemerintah Aceh dan Kemendagri.

KBA.ONE, Banda Aceh - Kementerian Dalam Negeri menyetujui pagu Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018. Nilainya mencapai Rp 15,084 triliun, turun dari pagu yang diusulkan sebesar Rp 15,3 triliun.

"Karena dalam aturannya, kalau itu Pergub, maka pagu yang dibolehkan setinggi-tingginya sama dengan pagu tahun sebelumnya yaitu APBA-P. Akhirnya harus mengoreksi sekitar Rp 230 miliar, walaupun uangnya ada tapi tidak boleh dibelanjakan," Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin, seperti dikutip dari AJNN, Selasa, 13 Maret 2018.

Syaifuddin mengatakan rancangan peraturan gubernur itu mulai dibahas hari ini bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang juga dihadiri Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Ketua Badan Anggaran DPR Aceh dan unsur pimpinan dewan lain menolak hadir. 

Selain itu Kemendagri juga mengoreksi terkait beberapa belanja yang dianggap tidak urgen diminta untuk diperbaiki kembali seperti ada beberapa kegiatan yang kebutuhannya hanya belanja pegawai saja.

"Kemudian juga berkaitan hibah bansos yang kami koreksi yaitu bansos yang sudah diberikan berturut-turut tidak diizinkan lagi untuk diberikan. Termasuk perjalanan dinas juga kami minta dirasionalkan, setinggi-tingginya sama dengan tahun lalu juga," katanya.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menolak untuk menghadiri undangan Dirjen Bina Keuangan Daerah. Ketua DPRA Tgk Muharuddin mengatakan pihaknya sepakat untuk tidak menghadiri undangan itu. 

Menurut Muharuddin, jika DPRA hadir untuk membahas peraturan gubernur tersebut, akan muncul pemikiran-pemikiran dari publik yang menilai DPRA tidak konsisten terhadap APBA. Mereka menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada Pemerintah Aceh dan Kemendagri.

"Kami masih membuka ruang untuk mengesahkan APBA melalui qanun. Kalau pergub, itu urusan eksekutif dan Kemendagri," kata Muharuddin.

Komentar

Loading...