Ketua DPRK Pidie: Tak Ada Niat Kami Menunda Pembahasan Anggaran

Ketua DPRK Pidie: Tak Ada Niat Kami Menunda Pembahasan Anggaran
ilustrasi. intc.

Legislatif akan melakukan pembahasan sesuai dengan aturan dan tata tertib dewan.

KBA.ONE, Pidie - Pemerintah Kabupaten Pidie dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie bakal terjerat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Ini adalah efek belum dilakukan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK) Pidie 2018.

Ketua DPRK Pidie, Muhamammad AR, mengatakan Pemerintah Pusat menjatuhkan sanksi administrasi kepada eksekutif dan legislatif sebagai konsekuensi. Tetapi dalam aturan soal pembahasan anggaran, dewan beberapa kali menyurati pihak eksekutif untuk menyerahkan sejumlah dokumen penting seperti realisasi fisik dan keuangan 2017 serta Rancangan Kerja Anggaran RKA di setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK.

Eksekutif baru menyerahkan dokumen R-APBK pada 19 Desember 2017 lalu. “Sedangkan RFK dan RKA baru kemarin (diserahkan). Itu pun belum lengkap seluruh SKPK sehingga pihak legislatif masih belum bisa melakukan rapat badan musyawarah untuk menentukan jadwal pembahasan,” kata Muhammad, Selasa, 9 Januari 2018.

Muhammad menegaskan tidak punya niat untuk memperlambat pembahasan R-APBK 2018. Kini, kata dia, legislatif akan melakukan pembahasan sesuai dengan aturan dan tata tertib dewan. Tidak bisa serta merta dilakukan pembahasan tanpa dilengkapi dokumen untuk dibahas bersama. Terlebih lagi pada Desember lalu, DPRK Pidie memasuki masa reses, bahkan sejauh ini ada beberapa SKPK belum menyerahkan RKA-nya.

Soal tarik menarik kepentingan anggaran, Muhammad AR menampik adanya isu permintaan penambahan dana aspirasi. Dana tersebut tidak mungkin ditambah atau dikurangi karena pada pertengahan Desember lalu pihak eksekutif dan legislatif telah membahas KUP dan PPAS tahun 2018.

Muhammad tidak menampik kemungkinan akan ada peraturan bupati dalam untuk mengunakan APBK Pidie 2018. “Sejauh ini kita belum membayangkan hal itu. Yang terpenting, dewan akan membahas anggaran sesuai dengan mekanisme dan tatib dewan,” katanya.

Kontributor Marzuki

Komentar

Loading...