Kwartal III 2018, Realisasi Keuangan Pemkab Pidie Masih Tanda Tanya

Oleh ,
Kwartal III 2018, Realisasi Keuangan Pemkab Pidie Masih Tanda Tanya
Ilustrasi

Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Pidie belum melaporkan kinerja keuangan

KBA.ONE, Pidie - Meski telah memasuki kwartal III, pemerintah kabupaten Pidie belum mengetahui besar serapan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2018. Hingga Juli, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) belum melaporkan kinerja keuangannya.

“Kita belum bisa menjabarkan persentase atau jumlah serapan dan realisasi APBK Pidie tahun 2018," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pidie, Mustafa kepada KBA.ONE, Selasa 10 Juli 2018.

Menurut Mustafa, kondisi tersebut disebabkan karena meski telah memasuki kwartal ke III atau Juli, DPKKD belum menerima laporan kinerja keuangan dari setiap SKPK. Untuk itu lanjut Mustafa, pemerintah Pidie telah membentuk tim evaluasi realisasi untuk mengetahui presentase serapan anggaran APBK Tahun 2018.

"Biasannya (laporan) memang dilaksanakan perkwartal. Kita telah membentuk tim untuk itu sehingga akhir bulan ini sudah dapat diketahui realisasi keuangan dari seluruh SKPK,” kata Mustafa.

Senada disampaikan Sekretaris Daerah Pidie Muliyadi Yacob. Menurut Mulyadi, saat ini tim evaluasi sedang bekerja mengumpul data realisasi keuangan di masing-masing SKPK. “Belum bisa kami jabarkan persentase atau serapan dan realisasinya. Tim masih mengevaluasi data yang dikumpulkan dari SKPK," kata Mulyadi dihubungi KBA.ONE.

Sempat menuai polemik  SKPK dan Badan Anggaran (Banggar) DPRK , APBK Pidie tahun 2018 sebesar Rp 2,2 Triliun akhirnya disetujui DPRK dalam sidang paripurna Kamis 15 Februari 2018. Selain pembangunan infrastruktur, prioritas pembangunan di Kabupaten Pidie juga ditujukan pada reformasi birokrasi, peningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.

Komentar

Loading...