Melihat Penumpang Gelap di APBA 2019

Melihat Penumpang Gelap di APBA 2019
Ilustrasi | www.rmol.co

Pada APBA 2019 ditemukan sejumlah kegiatan yang tidak termaktub dalam dokumen RPKA. Angkanya berkisar Rp900 miliar lebih.

MENURUT Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penumpang gelap bermakna penumpang yang tidak membayar. Tapi secara umum, penumpang gelap (penyusup) didefinisikan sebagai seseorang yang secara sembunyi-sembunyi menaiki suatu sarana transportasi dan mengadakan perjalanan dengannya tanpa membayar dan tanpa terdeteksi.

Dalam terminologi birokrasi, istilah penumpang gelap, juga kerap disematkan pada suatu kondisi tertentu. Dan jika kita memakai istilah penumpang gelap, untuk membahas judul di atas, maka istilah umum yang dapat kita gunakan adalah, seseorang yang berada dalam lingkaran birokrasi tapi mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda dengan tujuan organisasi.

Nah, seperti apa sebenarnya pemahaman istilah penumpang gelap pada APBA 2019? Kita ketahui bersama, pemerintah Aceh dan lembaga DPR Aceh, telah menyepakati anggaran daerah 2019 pada  awal Januari 2019, senilai Rp17 triliun lebih.

Proses penyusunan APBA 2019 diawali dari sebuah perencanaan yang prosesnya diatur dalam regulasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh atau Bappeda, adalah instansi teknis yang menjadi leading sector dalam proses penyiapan dokumen tersebut.

Proses ini dilakukan dengan beberapa tahapan hingga akhirnya menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Aceh atau biasa disebut RKPA.

RKPA adalah dokumen resmi perencanaan daerah yang memuat semua usulan dan berisikan rencana program kegiatan Pemerintah Aceh tahun 2019. Dengan disepakatinya dokumen tersebut maka langkah berikutnya adalah proses memasuki tahapan di lembaga legislatif, yakni DPR Aceh.

DI lembaga inilah  kemudian terjadi pembahasan anggaran yang sarat nuasa politik sesuai fungsi anggaran yang melekat di lembaga tersebut.

Usai penggodokan di DPRA,  dokumen APBA 2019 direvisi oleh Mendagri. Ini sudah selesai dilaksanakan. Kemudian, masuklah ke tahapan Pemerintah Aceh menyusun dokumen yang disebut  DPA atau Daftar Pelaksanaan Anggaran.

Informasi yang diperoleh, Bappeda Aceh saat ini belum bersedia membubuhkan tanda tangan dalam dokumen DPA gara-gara terdapat  inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yang berpotensi berdampak hukum.

Inkonsistensi tersebut, diduga kuat, munculnya sejumlah kegiatan yang besaran nilainya mencapai hampir Rp900 miliar lebih dan kesemua kegiatan tersebut tidak tercantum atau muncul pada dokumen RPKA 2019.

Di sinilah istilah penumpang gelap itu muncul, yaitu banyaknya ditemukan sejumlah kegiatan pada APBA 2019 yang tidak termaktub dalam dokumen RPKA.

Bagaimana ini bisa terjadi?  Dapat dipahami bahwa proses pembahasan APBA 2019 terjadi di tahun politik. Sebagai Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dapat menyamakan langgam gerak dengan “berahi politik” para anggota DPR Aceh.

Tekanan-tenanan memaksakan kehendak politik [anggaran] itu pun muncul dengan irama klasik: “Demi kepentingan rakyat”. Padahal, mesti diingat dan dicatat, inkonsistensi perencanaan dan penganggaran sangat berpotensi terjadinya pelanggaran. Ini berbahaya dan berpeluang mendapatkan masalah bagi siapa saja, tak terkecuali para anggota DPRA yang terhormat dan Plt Gubernur Nova Iriansyah. ***

Komentar

Loading...