SEMINAR PENDIDIKAN

Mempertanyakan Mutu Saat Dana Otsus Tiada

Mempertanyakan Mutu Saat Dana Otsus Tiada
Ilustrasi. Change.org

KBA.ONE, Banda Aceh - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Aceh menggelar seminar pendidikan di Gedung Dinas Pendidikan Aceh Sabtu, 5 Mei 2018. Masih rendah mutu pendidikan yang tak sebanding besarnya anggaran yang dialokasikan, menjadi kekhawatiran terhadap kemajuan pendidikan Aceh, jika dana otonomi tidak lagi diterima.

“Kita harus terus memperbaiki agar mutu pendidikan di Aceh membaik apalagi saat ini kiyta masih menerima dana otonomi khusus. Jika mutu pendidikan kita telah baik jadi maka saat Aceh tidak lagi menerima dana otsus kita tidak usah khawatir, karna Sumber Daya Manusia yang baik sudah tersedia," kata Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Mohd Alfatah, saat Seminar.

Menurut Alfatah, baik buruknya pendidikan di Aceh sangat ditentukan lima hal yakni guru, kepala sekolah, pengawas, sarana prasarana, dan partisipasi orang tua. Pemerintah kata dia sudah berupaya untuk memperbaiki kualitas guru, salah satunya melalui mekanisme verifikasi.

"Tapi mutu guru yang diverifikasi tidak sebanding dengan uang yang di keluarkan. Padahal jika kelimanya syarat ini terpenuhi, otomatis mutu pendidikan juga menjadi baik," kata Alfatah.

Meski anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan Aceh terbilang besar, namun Alfatah menyayangkan karena penggunaannya terutama dana pendidikan dari pos belanja langsung, banyak digunakan untuk pembangunan fisik. Sementara anggaran untuk untuk guru, hanya untuk pembayaran honor, bukan untuk peningkatan SDM guru.

"Uang yang 3 triliun besarnya, 1,3 triliun sudah masuk gaji guru, tambah untuk gaji tenaga honor. Ada dana bos 200 miliar ditambah lagi ada biaya anak yatim 200 miliar yang kita hitung selurunya itu masih kecil sekali. Bicara guru bagian produk dari perguruan tinggi, jadi jangan kita salahkan guru karena dinas pendidikan dan DPR Aceh, karena kita hanya orang yang memakasi dan mengawasi guru,"kata Alfatah.

Alfatah juga menyingung rasa jenuh yang dihadapi sejumlah guru di Aceh sehingga beberapa diantarannya melobi pengambil keputusan, agar dapat menjadi pengawas, meski tanpa melalui mekanisme. “Belum lagi yang SMK tidak ada guru yang produktif, misalnya sekolah perikanan, yang ada hanya guru fisika dan matematika, hanya nama saja sekolah perikanan," ujar Alfatah.

Komentar

Loading...