Menggugat Transparansi ULP Tamiang

Menggugat Transparansi ULP Tamiang
Kantor Bupati Aceh Tamiang. | KBA.ONE: Trisno.

"...Khusus pekerjaan PL, ada hak kewajiban bagi perusahaan lokal diberi pekerjaan," kata Ricard, Ketua AKA Aceh Tamiang

KBA.ONE, Aceh Tamiang – Menjelang pelelangan barang dan jasa di lingkup Pemkab Aceh Tamiang, Ketua Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) Aceh Tamiang H. Ricard Idris mulai angkat bicara. Bahkan, dia mengingatkan agar Unit Lelang Pengadaan (ULP) bekerja profesional, transparan, dan tidak berkolusi.

“Ada peraturan baru dari Pemerintahan Pusat, rekanan yang mengikuti pelelangan harus mendaftarkan perusahaannya ke  LPSE dan SIKaP, yang dulunya cukup LPSE saja. Ini sedikit menyulitkan,” ungkap Ricard Idris, kepada KBA.ONE di Kuala Simpang, Senin 11 Maret 2019.

LPSE adalah Layanan Pengadaan Sistem Elektronik, sedangkan SIKaP adalah Sistem Informasi Kinerja Penyedia. “Peraturan baru ini akan berimbas pada perusahaan lokal. Banyak pelelangan tidak jelas diajukan pemerintah, jadi untuk pemerataan tidak ada,” tegas Ricard.

Tapi, Ricard tidak menampik jika setiap peraturan baru yang dibuat tujuannya pasti untuk mencari jalan terbaik. 

Ricard menggambarkan jika pelelangan dilakukan langsung oleh pemerintah daerah, bisa-bisa perusahaan luar lebih dominan ikut lelang ketimbang perusahaan lokal. Karena itu, katanya, peserta lelang harus mengikuti peraturan menteri, yaitu perusahaan harus terdaftar di LPSE dan SIKaP.

Dia menjelaskan bahwa saat ini peraturan baru sedang berjalan, masing-masing perusahaaan—ada sekitar 400 perusahaan di Aceh Tamiang—sedang mempersiapkan untuk mendaftar di peraturan SIKaP itu. “Kalau tidak secara elektronik, nantinya kawan-kawan tidak bisa ikut, tidak mengerti," jelas Ricard.

Apakah ada diskriminasi antara perusahaan lokal dan perusahaan luar daerah? Mengutip pasal 163 Kepres, Ricard menyebutkan bahwa kepala daerah, baik tingkat I maupun tingkat II, wajib membina pengusaha lokal demi mendapatkan Pendapatan Asil Daerah (PAD) sebesar-besarnya.

Tapi, tambah Ricard,  kalau perusahaan luar banyak dibantu oleh kepala daerah, atau pihak ULP dan Pokja, secara otomatis PAD Aceh Tamiang dari Ppn dan Pph yang dibayarkan akan berkurang.  

"Ngapain harus ditunjuk perusahaan luar untuk mendapatkan PL [penunjukan langsung]. Yang bayar pajak [PAD], kan, bukan perusahaan luar daerah, tapi perusahaan lokal,” tanya Ricard.

Karena itu, dia berharap pada  anggaran tahun 2019 dan tahun selanjutnya tidak ada lagi model seperti itu. “Harus ada perhatian khsusus untuk perusahaan lokal," ujarnya. 

Sebagai Ketua Asosiasi Kontraktor, Ricard mengaku pernah menjelaskan persoalan itu kepada Bupati Aceh Tamiang H Mursil.

“Bila perusahaan lokal tidak bisa dibantu dalam pelelangan karena perusahaan lain lebih profesional, itu silahkan. Tapi khusus pekerjaan PL, ada hak kewajiban bagi perusahaan lokal diberi pekerjaan,” tutup Ricard. 

Simpang Siur

Hingga memasuki Maret 2019, informasi pelaksanaan pelelangan barang  dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang masih simpang siur. Belum ada kepastian tanggal berapa lelang dilaksanakan.

“Jika terlalu lama, ini berimbas pada perputaran ekonomi daerah,” kata Syariful Alam, salah seorang rekanan di Tamiang kepada KBA.ONE, Senin 11 Maret 2019. 

Syariful Alam berharap anggaran yang sudah jauh hari disahkan oleh DPRK Aceh Tamiang segera dilakukan pelelangan. Tidak ada alasan lelang ditunda-tunda, katanya. Apalagi semua administrasi pelelangan sudah dipersiapkan pihak ULP Pemda setempat.

Syariful Alam. | KBA.ONE: Trisno.

“Pada APBK perubahan tahun 2018, mereka sudah diberi waktu untuk mempersiapkan semua proses lelang proyek pada APBK 2019. Nah, mengapa keterlambatan itu masih terjadi?" kritik Syariful.

Ihksan Mirzan, Kepala ULP Pemda Aceh Tamiang, menjelaskan keterlambatan eksekusi lelang pengadaan barang dan jasa terkait persoalan perencanaan. Karena, kata Ihksan, APBK perubahan tahun 2018 tidak ada dilaksanakan akibat keterlambatan pengajuan usulan di Pemeritahan Aceh.

Sehingga, lanjut Ihksan, perencanaannya dilakukan pada ABPK murni tahun 2019. Karena itu, untuk perencanaan kegiatan murni ke depan harus dilakukan pada 2020.

“Kami harus merangkul penyedia jasa konsultan Aceh Tamiang. Dalam perubahan peraturan pelaksanaan tahun 2019, atas perubahan perpres nomor 16 tahun 2018, sistem 4,3 mengharuskan adanya adaptasi dengan aturan baru,” kata Ihksan pada coffee moring bersama Bupati Aceh Tamiang di Aula Sekdakab setempat Senin 11 Maret 2019.

Ihksan memastikan untuk kegiatan proyek PL  akan dilaksanakan pada awal april 2019. “Sedangkan kegiatan tender proyek akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri," tegas Ihksan mengakhiri penjelasannya. | TRISNO, Kontributor Aceh Tamiang.***

Komentar

Loading...