Menilik Polemik Pengesahan APBA dari Perspektif Game Theory

Menilik Polemik Pengesahan APBA dari Perspektif Game Theory
Mahasiswa membentang spanduk saat menuntut pengesahan APBA 2018 di Gedung DPRA, Selasa 20 Februari 2018. Foto: Reza Gunawan

Oleh: Rais Mukhayar* 

POLEMIK pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh antara Pemerintah Aceh (eksekutif) dan DPRA (legislatif) yang terjadi di tahun 2018 bukanlah hal yang baru. Ini kerap terjadi bahkan paska kesepakatan Damai antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka 13 tahun silam.

Paska damai hanya sekali pengasahan anggaran dilaksanakan tepat waktu, sedang sisannya dilalui dengan drama berliku yang berujung keterlambatan pengesahan APBA. Pembahasan anggaran tahun 2018, salah satunnya.

Polemik pembahasannya menjadi menarik karena Gubernur Aceh resmi melayangkan surat ke pimpinan DPRA, memberitahukan pengesahakan APBA Tahun 2018 dilakukan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau bukan melalui mekanisme Qanun yang lazim dilakukan. Langkah Gubernur menyurati DPRA ini merupakan satu tahapan yang lebih tinggi dari kredibilitas ancaman yang sebelumnya diutarakan Pemerintah melalui forum tidak resmi.

Ditilik dari perspesktif game theory dengan kerangka model permainan keseimbangan maka polemik DPRA dan Pemerintah tidak akan membawa keuntungan bagi keduannya atau nihil (zero sum game) sebagaimana kerangka konsep yang dikembangkan teori ini. Dalam kerangka konsep game theory yang turut diperkenalkan John Von Neumann ini, DPRA dan Pemerintah Aceh merupakan dua pihak yang diposisikan memiliki kepentingan berbeda dan saling berjuang memaksimalkan kepentingannya.

Keduanya akan saling mengamati dan mengambil tindakan berdasarkan langkah yang diambil masing-masing pihak sehingga melahirkan sejumlah konsekwensi atau solusi yang berbeda pula. Adapun konsekwensi dari solusi dalam game yang turut dikembangkan tokoh intelektual John Maynard Keyness dan John Nash ini yakni Win-Win Solution.
Pada konsekwensi ini kedua pihak akan merasa keluar sebagai pemenang. Selanjutnya Win-Lose Solution di mana pihak pertama merasa keluar sebagai pemenang dan pihak kedua merasa keluar sebagai yang kalah.

Selanjutnya konsekwensi Lose-Win Solution di mana pihak yang pertama merasa keluar sebagai pihak yang kalah dan pihak kedua merasa keluar sebagai pemenang, serta Lose-Lose Solution di mana kedua pihak keluar sebagai pihak yang kalah. Dampak sebagai indikator kekalahan dan kemenangan itu diukur dengan tiga variable yakni kepentingan yang terakomodasi, ketepatan waktu pengesahan dan mekanisme pengesahan anggaran.

Secara spesifik polemik pembahasan RAPBA dapat digambarkan sebagai berikut; (1) Win-Win Solution; kedua pihak bersepakat mengakomodir kepentingan para pihak, dimana DPRA menyetujui rencana anggaran pihak Pemerintah Aceh dengan sedikit penyesuaian, dan Pemerintah Aceh mengakomodir aspirasi yang disampaikan DPRA dengan sejumlah penyesuaian. Namun pengesahan anggaran dilakukan tepat waktu melalui mekanisme Qanun.

(2) Win-Lose Solution; Kepentingan DPRA sebagian besar atau sepenuhnya diakomodir dalam RAPBA, konsekwensinya sejumlah program Pemerintah Aceh harus dihilangkan. Pengesahan anggaran dilakukan melalui mekanisme Qanun, namun tidak tepat waktu. Ini merupakan kondisi yang terjadi di Aceh selama 12 tahun terakhir mengingat mayoritas anggota DPRA didominasi kelompok opposisi.

(3) Lose-Win Solution; DPRA bersedia mereduksi kepentingannya, Pemerintah Aceh sepenuhnya dapat menggolkan rencana program yang diinginkan. Anggaran disahkan dengan qanun, walaupun tidak tepat waktu.

(4) Lose-Lose Solution: DPRA tidak dapat memasukkan aspirasinya pada RAPBA; Pemerintah Aceh tidak dapat sepenuhnya mengalokasikan anggaran untuk program yang direncanakan; RAPBA disahkan melalui mekanisme PERGUB dan tidak tepat waktu.

Sudah menjadi rahasia umum, tarik ulur pembahasan anggaran selain didasari kepentingan keinginan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Aceh, juga dilatarbelakangi kepentingan para pihak yang terlibat. Yang sering menjadi sorotan adalah keinginan DPRA agar dana aspirasi diakomodir dalam RAPBA meski dana ini disinyalir berpotensi disalahgunakan.

Jika ditilik lebih jauh, dana aspirasi bukanlah salah satu celah bagi anggota DPRA untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Berbagai dana lain juga berpotensi memiliki konflik kepentingan dengan anggota DPRA.

Di sisi lain, eksekutif patut dicurigai memiliki agenda pribadi atau kelompok dalam pengalokasian RAPBA. Ini menjadi lebih tegas di tahun 2018 dengan adanya usulan pembelian sejumlah pesawat oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dengan alasan untuk mengawasi sumberdaya alam Aceh. Pembelian pesawat ditenggarai memiliki konflik kepentingan mengingat Irwandi Yusuf secara terbuka mengaku agen penjual dari salah satu produsen pesawat.

Telah menjadi rahasia umum bahwa anggaran di dinas-dinas teknis disinyalir mengalir ke elit-elit politik baik dari cabang eksekutif maupun cabang legislatif. Alirannya dapat melalui tangan kontraktor atau pihak ketiga yang memiliki afiliasi dengan elit yang berkepentingan. Atas dasar itu aturan negara menegaskan alokasi anggaran pembangunan dan belanja negara/daerah dilalui melalui mekanisme pembahasan antara eksekutif -selaku pengelola/pelaksana- dan DPR -selaku pengawas mewakili rakyat. Ini untuk meminimalisir konflik kepentingan dalam setiap pengalokasiannya.

Saat pengesahan anggaran dilakukan melalui mekanisme Pergub, maka masukan dan saran anggota DPRA akan sama sekali diabaikan. Konsekweksinya seluruh proses mulai permohonan persetujuan RAPBA ke Mendagri sampai pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif. Meski demikian tidak semua rencana eksekutif dapat dilaksanakan.

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Khususnya berkaitan dengan Penetapan APBD disebutkan, apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari sejak disampaikan rancangan peraturan daerah (Perda/Qanun) APBA oleh Kepala Daerah kepada DPRD, maka Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Lebih jauh peraturan perundangan menjelaskan, pagu anggaran yang diatur dengan PERGUB sama dengan pagu anggaran tahun sebelumnya. Dengan demikian pagu yang dialokasikan tahun 2018 tidak akan berbeda dengan pagu tahun 2017. Banyak rencana Pemerintah Aceh di tahun 2018 tidak akan terlaksana karena alokasi anggaran akan mengacu pada anggaran APBA 2017 dan Silpa juga akan membengkak.

Selain masa implentasi yang pendek karena proses persetujuan Pergub oleh Mendagri akan berjalan lama, ini disebabkan eksekutif tidak akan dapat mengajukan penyesuaian anggaran. Sejumlah pihak mensinyalir Pergub ini dimenangkan oleh Pemerintah Aceh, karena seolah-olah Pemerintah Aceh memiliki alternatif kekuatan untuk menangkal persekutuan jahat sekelompok anggota DPRA yang ingin menggerogoti uang rakyat untuk kepentingan pribadinnya, melenggang dan mendominasi Pilkada 2019.

Namun kenyataannya Pergub hanya memiliki kekuatan semu. Anggota DPRA akan memiliki alasan kuat memangggil dan mempertanyakan kekurangan-keruangan baik yang bersifat administratif maupun implementatif dari proses pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Tidak terlibat dalam proses pengesahan anggaran, tidak adanya legitimasi dari rakyat yang diwakilinya menjadi celah bagi DPRA.

Alih-alih menjegal langkah oposisi dewan untuk melanggengkan posisi di tahun 2019, Gubernur selaku Pimpinan Pemerintah Aceh justru terancam di-impeach dan digulingkan sebelum tahun 2018 berakhir jika terbukti menghisap uang rakyat. Dari perspektive game theory, maka jika benar Gubernur Aceh memutuskan mengesahkan anggaran melalui mekanisme Pergub, polemik pembahasan anggaran RAPBA 2018 sepertinya akan berakhir pada posisi Lose-Lose Solution.

Posisi ini, akan menempatkan bahwa tidak ada pihak yang sepenuhnya diuntungkan. DPRA tidak memiliki ruang memasukkan aspirasi dan kepentingannya, sedang Pemerintah Aceh tidak sepenuhnya dapat menjalankan program yang direncanakan. Ini karena pemerintah harus mengikuti pagu anggaran tahun sebelumnya yang berdampak pada tidak jelasnya waktu pengesahan anggaran serta implemantasinya. lagi-lagi rakyat Aceh juga akan korban dari perseteruan yang tidak berakhir menyenangkan ini.

Adalah sangat diharapkan di masa mendatang DPRA dan Pemerintah Aceh membangun komunikasi yang lebih baik. Konflik kepentingan bukan hal yang diharakpkan namun itu menjadi konsekwensi logis proses politik. Pada titik tertentu, saling mengakomodir adalah pilihan baik bukan saja bagi pihak yang terlibat perseteruan, tapi juga rakyat Aceh yang terlanjur menitipkan harapan pada para elit politik Aceh.

*)Penulis adalah Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) tahun 2018

Komentar

Loading...