Menolak Kepemimpinan Perempuan Berarti Menolak Kesejarahan Aceh

Menolak Kepemimpinan Perempuan Berarti Menolak Kesejarahan Aceh
Rapat Balai Syura ureung Inong Aceh | Foto: Icha

KBA.ONE, Banda Aceh –  Ketua Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh sekaligus Ketua Pusat Riset Hak asasi Manusia (HAM) Universitas Syiah Kuala, Khairani Arifin, mengapreasiasi Kementerian Agama RI yang telah memilih dan menempatkan seseorang sesuai kapasitas, tanpa memandang jenis kelamin.

“Kemenag RI sudah memilih dan menempatkan seseorang sesuai kapasitasnya tanpa memandang gender dan semua itu  berdasarkan hasil fit and proper test,” kata Khairani Arifin kepada KBA.ONE, di Banda Aceh, Kamis 10 Januari 2019.

Menurut Khairani, Menteri  Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, telah memilih dan melantik rektor perempuan pertama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Hj. Amany Lubis dan Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh, Dr. Inayatillah. Katanya, pelantikan itu menjadi sebuah capaian penting di tengah rendahnya jumlah kepemimpinan perempuan di eksekutif mau pun legislatif di Indonesia, terutama di Aceh.

Khairani menyebut Indonesia adalah negara memberi ruang bagi siapa saja yang mampu berkiprah dalam pembangunan dan kepemimpinan, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 7 tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
 
Untuk konteks Aceh, lanjut Khairani, telah terakomodir dalam Qanun Nomor 6 tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pasal 8 yang isinya; Perempuan berhak menduduki posisi jabatan politik, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif secara proporsional. Serta pasal 9 (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam meningkatkan kualitas hidupnya secara proporsional. 

Terkait dengan dilantiknya Dr. Inayatillah menjadi Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh, Presidium Balai Syura Bidang Advokasi, Suraiya Kamaruzzaman,  menyayangkan aksi demonstrasi para mahasiswanya karena alasan jenis kelamin.

“Ketua baru saja dilantik tanggal 8 Januari 2019 lalu dan belum mulai menjalankan tugas. Jadi belum ada yang bisa dinilai. Demontrasi dan pernyataan sikap yang dilakukan menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut belum sepenuhnya memahami UUD 1945 Pasal pasal 28 C,” ujarnya.

Dia mengatakan para mahasiswa itu juga tidak belajar sejarah, khususnya sejarah kepemimpinan perempuan di Aceh. Aceh pernah dipimpin lima ratu dalam masa 59 tahun, dimana salah satu ratu yang sangat terkenal adalah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat, sampai dengan ratu terakhir Sultanah Sri Ratu Kemalat Syah (1641 - 1699 M).

Pimpinan Dayah Diniyah Darussalam yang juga anggota MPU Aceh Barat, Teungku Hanisah, juga mengatakan, Islam adalah agama yang memberi ruang luas bagi laki-laki dan perempuan untuk berkiprah terbaik bagi umat.
 
“Ukuran kemuliaan bukanlah jenis kelamin tetapi seberapa ketaqwaan kita,” pungkasnya.

Komentar

Loading...