Mimpi Nova di "Turunan" Angka Kemiskinan Aceh

Mimpi Nova di "Turunan" Angka Kemiskinan Aceh
Ilustrasi | Pixabay

PELAKSANA Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam beberapa kesempatan, mulai suka berbagi tentang mimpinya untuk menurunkan angka kemiskinan Aceh sebesar 1 persen pertahun. Ini selalu Ia ceritakan dalam beberapa kesempatan rapat dan pertemuan.

Terakhir, ihwal mimpi menurunkan 1 persen angka kemiskinan di Aceh,  data Maret 2018 yaitu 16, 87 persen, disampaikan Nova pada rapat Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) bulan lalu di Banda Aceh.

Niat mulia politisi partai Demokrat itu sah-sah saja dan sesuatu yang sangat baik. Tapi, setiap niat baik harus tercermin dari apa yang telah dan akan dilakukan agar target tersebut dapat dicapai. Ini menjadi lebih menarik untuk diketahui khalayak seperti apa gebrakan dan gagasan Nova.

Sebagai Pelaksana Tugas kepala daerah, Nova memiliki power "menyetir" ke mana arah anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) mau dibawa. Sebab, APBA adalah salah satu instrumen dan alat intervensi yang dapat digunakan untuk mengurai persoalan kemiskinan di provinsi ujung pulau Sumatera ini.

Bertolak dari APBA 2019, baru disahkan eksekutif dan legislatif beberapa hari lalu, senilai Rp17 triliun, kita bisa melihat seperti apa cermin keberpihakan Pemerintah Aceh di bawah kendali Nova saat ini, berikut janji dan komitmen menurunkan angka kemiskinan 1 persen pertahun.

Secara global kita dapat melihat bahwa, struktur APBA 2019, sama sekali tidak mencerminkan arah atau target yang ingin diintervensi oleh daerah untuk sektor tertentu yang secara signifikan mengurai akar persoalan kemiskinan.

APBA 2019 yang tambun, secara struktural tidak menggambarkan program monumental yang secara linier berdampak simultan terhadap penurunan angka kemiskinan 1 persen pertahun. Bahkan, sebut saja misalnya, pemerintah Aceh kembali menyedot perhatian masyarakat dengan menggelontorkan biaya perjalanan dinas senilai lebih dari Rp500 miliar.

Prof Samsul Rizal, Rektor Universitas Syiah Kuala, mengatakan, terdapat dua sektor di Aceh yang berkontribusi besar menyumbang angka kemiskinan, yakni pertanian dan pesisir pantai.

Sementara itu, masih kata Rektor, sektor pariwisata berkontoribusi sangat besar mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, pada bidang ini, terdapat aliran dan perputaran uang yang ril dan langsung menyasar kepada masyarakat.

Dari apa yang disampaikan Rektor tersebut, tentu kita dapat menilik, keberpihakan Plt Nova Iriansyah untuk mencapai hasrat menurunkan angka kemiskinan, bisa dilihat seberapa besar anggaran di sektor pertanian dan perikanan dialokasikan. Agar sasaran masyarakat yang banyak terdapat kantong kemiskinan di dua sektor tersebut dapat dicapai.

Menurut data yang dikutip dari laman Bappeda Aceh, anggaran pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) hanya senilai Rp443 miliar, atau 3,86 persen dari total APBA Rp17 triliun. Sementara, anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, sebesar Rp356 miliar, atau setara 3,11 persen. Rerata, kedua dinas ini, yang diharapkan berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan terbesar di kedua sektor tersebut, jumlah anggarannya tidak sampai Rp799 miliar, atau hanya mendapatkan alokasi 6,97 persen dari total anggaran yang ada.

Mirisnya, sektor pariwisata, yang diharapkan memiliki peran penting dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi, jumlah anggaranya hanya Rp237 miliar. Dan kita lihat, dari struktur APBA 2019, Pemerintah Aceh, sama sekali tidak serius menangani sektor ini. Ini bisa dilihat dari seluruh event calender pariwisata 2019. Di sana hanya terdapat porsi kegiatan penunjang pariwisata nilainya tidak sampai Rp60 miliar.

Tentu, dari penggambaran tersebut, kita sama sekali tidak dapat melihat langkah konkrit dari Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 1 persen dari apa yang dicanangkan.

Secara teoritis, kemiskinan tidak hanya berkorelasi dengan pertumbuhan output agregat atau produk domestik regional bruto (PDRB), tetapi juga dengan pertumbuhan output di sektor-sektor ekonomi secara individu.

Peningkatan 1% output di sektor pertanian mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sedikit di atas 1%. Persentase pertumbuhan yang sama dari output di sektor industri dan di sektor jasa hanya mengakibatkan pengurangan kemiskinan antara 1/4% hingga 1/3%.

Nah, dari landasan teoritis tersebut, sebenarnya kita dapat menilai bahwa, tidak ada program yang secara nyata terlihat terang benderang pada APBA 2019 memiliki signifikansi terhadap penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen.

Memang, kita sadari bahwa, banyak komponen dapat dijadikan sandaran dalam mendorong angka pertumbuhan ekonomi, diharapkan, dengan naiknya pertumbuhan atau yield, maka tingkat kemiskinan akan menurun.

Selain ekspor, tingkat konsumsi, goverment ekspenditure atau belanja pemerintah, adalah variable yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Aceh. Masalahnya, Aceh ini ekspor minim, konsumsi tinggi, produktivitas rendah. Sehingga, belanja pemerintah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan.

Kita tentu berharap bahwa, goverment expenditure pemerintah Aceh, dengan dana Rp17 triliun tersebut, dapat menjadi faktor trigger, atau mampu mengakselerasi sektor lainnya untuk tumbuh dan bergerak. Sehingga, target pencapaian penurunan angka kemiskinan dapat dipenuhi.

Tapi sayang, jika ditengok alokasi anggaran Rp17 triliun APBA 2019 yang baru disahkan itu, sepertinya mimpi Nova mengerek satu persen
ke bawah angka kemiskinan Aceh masih jauh panggang dari api. Untuk mewujudkan mimpi itu, Plt Nova tak segampang memutar tali gas "Motor Gede" di turunan dan tanjakan Kota Dingin Takengon. Tapi, Nova harus piawai mengendalikan  instrumental politik praktis yang kini banyak dipertontonkan para "penggawa" di Pemerintahan Aceh. ***

Komentar

Loading...