"Mokasih" Margiono

"Mokasih" Margiono
Penghormatan Presiden Jokowi kepada Margiono usai melakukan pertemuan di Istana Negara sebelum HPN 2016 | Foto: Antara

Salah satu karya jurnalistiknya pernah menggegerkan Tanah Air di ujung pemerintahan rezim Orde Baru. Majalah D&R miliknya menyajikan cover story tentang Pak Harto. Covernya : gambar Presiden Soeharto berpakain raja dalam kartu King. 

Margiono bisa dicatat sebagai salah satu wartawan yang ikut menggelindingkan reformasi untuk menggantikan pemerintahan Orde Baru lewat medianya. 

Salah satu karya jurnalistiknya pernah  menggegerkan Tanah Air di ujung pemerintahan rezim Orde Baru. Majalah D&R miliknya menyajikan cover story tentang Pak Harto. Covernya : gambar Presiden Soeharto berpakain raja dalam  kartu King. 

Tindakan itu luar biasa berani di tengah kekuasan rezim  Orde Baru yang sangat mencengkram pers.

Departemen Penerangan kemudian membatalkan SIUPP majalah tersebut,  dan tamatlah riwayat D&R. 

Saya berkenalan pertama kali dengan  Margiono saat bertemu di PWI Jaya untuk mendiskusikan kasus itu. 

Semakin  akrab setelah kami bergabung  dalam kepengurusan Tarman Azzam priode kedua, 2003 - 2008. Margiono Ketua Bidang Daerah PWI Pusat. 

Bersedia dikoreksi

Ketika Margiono terpilih pertama kali sebagai Ketua Umum dalam Kongres PWI di Aceh 2008, saya duduk  sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan mendampingi Tarman Azzam sebagai ketuanya. Berlanjut pada Kongres PWI di Banjarmasin, September 2013. 

Menjelang rapat pemilihan pengurus priode baru, pria rendah hati ini memberi tahu  katanya ia dititipi amanah dari mayoritas pengurus PWI Cabang yang menginginkan saya maju jadi Ketua Dewan Kehormatan PWI. 

Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan memang dipilih kongres yang pesertanya seluruh  pengurus cabang  PWI. 

Permintaannya  tidak langsung saya penuhi. Sempat saya tanya  banyak hal dan kami diskusikan bersama. 

Juga soal sensitif ini: dapatkah  yang bersangkutan menerima koreksi jika melakukan kekeliruan. Saya ingat pesan leluhur dari tanah Bugis: "jangan bermitra dengan orang yang tidak berani kau lawan berkelahi."

Berkelahi di sini bukan konteksnya fisikal. Mungkin terjemahannya  di zaman now, harus berani mengingatkan kawan seiring supaya tidak melenceng saat mengemban amanah. Hanya dengan cara itulah manfaat kolaborasi atau bekerjasama bisa dicapai. Margiono setuju. 

Cium tangan

Margiono  teman yang menyenangkan memang. Tidak usil, tidak cerewet dan tidak suka  kasak - kusuk. Rendah hati pula. Sangat hormat pada senior. Tak sungkan dia mencium tangan orang yang dihormatinya. Ketika fotonya beredar mencium tangan Presiden SBY nitizen di sosial media geger. Juga kawan-kawan internal PWI ramai menggunjingkan peristiwa itu. Padahal, itu lazim saja bagi orang yang dididik di lingkungan pesantren. Cium tangan tanda penghormatan, bukan simbol menghamba.

Dalam rapat pun ia irit bicara,  tidak njelimet. Dia percaya saja laporan teman-teman pengurus lain tanpa banyak cincong. Meski, sesekali ia dapati juga fakta di lapangan berbeda dengan yang dilaporkan. Sebaliknya Margiono malah rikuh hadapi beberapa gelintir oknum yang menghamba kepada dia. Sebab motifnya beda, yang satu ini bukan penghormatan. Namun, dalam melaksanakan prinsip kerja pers secara profesional, dia cukup keras. Dia tahu fungsi pers sebagai alat kontrol kekuasaan.

Koran Rakyat Merdeka miliknya identik betul dengan sikap dan gaya Margiono. Judul headlinenya khas, keras tapi lucu. Saya masih ingat headline  RM: "Megawati Minum Solar". Headline itu disiarkan di masa pemerintahan Presiden Megawati, untuk menyindir kenaikan BBM.

Di tahun-tahun awal Rakyat Merdeka terbit Margiono cukup repot melayani  sumber berita  yang memperkarakannya. Alhasil, Koran Rakyat Merdeka satu-satunya media di dunia ini yang pernah punya sebelas pemimpin redaksi. 

"Setiap hari bisa sampai 11 perkara yang harus dihadapi di Pengadilan atau panggilan pemeriksaan polisi. Makanya angkat saja sebelas pemimpin  redaksi," katanya suatu hari. Tapi, dia tidak mengeluh.

Salah satu acara menarik tiap kali perayaan HPN adalah mendengarkan pidatonya. Tak berlebihan jika ada audiens yang jumlahnya cukup besar hadir di HPN khusus  untuk mendengar pidatonya semata. 

Tanpa terasa tahun ini sudah dua periode atau sepuluh tahun Margiono menjabat Ketua Umum PWI. Pria kelahiran Tulung Agung 58 tahun lalu itu akan mengakhiri masa baktinya sebagai Ketua Umum  PWI pada September mendatang. Tetapi karena ia akan maju sebagai calon Bupati di daerah kelahirannya dalam kontestasi Pilkada, maka terhitung 12 Februari 2018 ia  non aktif. Pelaksana Tugas Ketua Umum PWI telah diputuskan dalam rapat pleno PWI, yaitu: Sasongko Tedjo,   Ketua Bidang Organisasi. Penunjukan ini sesuai preseden yang pernah terjadi di masa Ketua Umum PWI Harmoko. Tahun 1983 Harmoko diangkat sebagai Menteri Penerangan, Ketua Bidang Organisasi (Atang Ruswita) lah yang menggantikannya. Sasongko adalah mantan Pemred Harian Suara Merdeka, Semarang.

Pidato terakhir

Pidato di HPN 2018 Padang 9 Februari lalu sekaligus pidato terakhir Margiono sebagai Ketua Umum PWI dan Penanggung Jawab HPN. 

Gaya pidato ketika tampil di HPN Padang memang tidak berubah, kata-katanya tetap tertata rapi disampaikan dengan gaya bertutur. Dia bisa mengatur naik turun emosi pendengarnya. Ia memang dalang. Dalang wayang sesungguhnya yang biasa mengatur konstruksi  dramatik cerita wayang. 

Namun, entah  dapat wangsit darimana, hari itu isi pidato Margiono sarat  muatan politis praktis. Bersebaran pujian kepada Presiden Jokowi. Berbanding terbalik dengan pidato-pidato sebelumnya yang sarat muatan kritik kepada penguasa dan kekuasaan. 

Saya menduga dia kebablasan hari itu. Tak menyadari materi pidatonya menyimpang seakan dia tim sukses mengkampanyekan Jokowi menjadi presiden RI untuk dua priode. Ia mengajak  pula seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk memilih Jokowi. Ini jelas mubazir. Membentur kultur orang Minang yang sensitif dalam soal memilih pemimpin. Mereka tak bisa diakali, dibujuk, diimbau, apalagi didikte. Mereka punya ungkapan yang nyelekit menyindir  "Alun takile' alah takalam" artinya  belum kelihatan sudah terbaca. Soal memilih pemimpin mereka cukup  minum kopi sambil maota sudah ketahuan apa pilihannya. Kurang apa tim sukses pasangan Jokowi -JK pada Pilpres 2014, di Sumbar itu kekalahannya telak. 

Sebagai wartawan Margiono juga tahu  persis: haram bagi wartawan jadi partisan.  

Amanah pasal 1 KEJ: wartawan bersikap obyektif, independen dan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi. Apalagi sepekan sebelum HPN 2018, Dewan Kehormatan PWI mengeluarkan seruan di tahun politik ini agar seluruh wartawan selalu obyektif, bersikap independen, tidak partisan, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Tak sak lagi, menit itu juga pidato Margiono yang mengkampanyekan Jokowi langsung disantap dan dikunyah-kunyah oleh nitizen di media sosial. 

Sampai hari ini,  soal itu masih menjadi sorotan di media sosial. Bukan hanya Margiono yang di-bully dengan kata-kata kasar, tetapi juga institusi PWI. Kritik terhadap organisasi wartawan terbesar ini lebih parah. Sampai ada yang memplesetkan  PWI dengan kasar, seperti "Partai Wongjilat Indonesia".

Rasanya belum pernah PWI mengalami gelombang reaksi sebesar ini gara-gara pidato ketua umum. PWI  pernah hadapi kritik keras pada masa reformasi. Sampai dituntut mau dibubarkan karena digolongkan seperti Golkar: dianggap bertanggung jawab atas kerusakan tatanan berbangsa. Itu akibat kedekatan elit pengurus PWI dengan pemerintah, seluruh wartawan kena getahnya. Beruntung waktu itu belum ada media sosial seperti sekarang yang membuat hujatan di media sosial seperti mengejar di mana pun kita berada.

Margiono mustahil lupa pada sejarah kelam yang pernah dilalui PWI karena ulah sebagian elit yang berselingkuh dengan kekuasaan. Dia sendiri pernah merasakan pahitnya akibat perselingkuhan itu.Dulu medianya dibredel dan puluhan media lainnya.  Itu yang menjelaskan mengapa sejak reformasi PWI sudah talak tiga dengan  kekuasaan. "Rakyat Merdeka", nama surat kabarnya, jelas sekali maknanya apa.

Ribuan mention di akun twiter dan FB saya mempertanyakan pidato Ketua Umum PWI di Padang. Sebagian juga dengan kata-kata kasar. 

Untuk sementara saya cuma menjawab begini: Dalam Kode Etik Jurnalistik wartawan dituntut bersikap independen. Jika  tidak independen berarti bukan wartawan. Saya berharap dengan jawaban itu semua orang bisa mengerti, bisa paham yang mereka soal itu hanya pandangan pribadi  Margiono. Bukan pandangan komunitas pers. Komunitas pers di Indonesia ini banyak. PWI cuma salah satu. Secara  institusi PWI tentu tidak membenarkan wartawan bersikap partisan karena itu  melanggar kode etik jurnalistik. 

Secara universal etika memang mahkota wartawan. Kode etik adalah konsep operasional wartawan. Kedudukannya di atas aturan lain bahkan aturan hukum. Apalagi sekadar Peraturan Dasar/ Peraturan Rumah Tangga organisasi. 

Senin, 12 Februari Margiono resmi non aktif sebagai Ketua Umum PWI. Mokasih Margiono. Bagaimanapun mantan pemred Jawa Pos ini  telah berjasa  menakhodai PWI selama 10 tahun dan terutama memelihara semangat di masa-masa yang cukup sulit dengan guyon-guyonnya.

Oleh: Ilham Bintang, ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Komentar

Loading...