Nova Datang Ribuan Mahasiswa Pulang Melenggang

Nova Datang Ribuan Mahasiswa Pulang Melenggang
Nova Iriansyah setelah memenuhi aspirasi ribuan mahasiswa yang menuntut pencabutan izin PT EMM. | Foto: Ist.

“Mari kita cari cara yang paling efektif untuk membatalkannya dan pemikiran untuk itu sangat dibutuhkan dari para pihak termasuk DPR, mahasiswa, perguruan tinggi, dan elemen lain.” Nova Iriansyah, Plt Gubernur Aceh.

KBA.ONE, Banda Aceh - Kehadiran Nova Iriansyah, Plt Gubernur Aceh, di tengah arena demonstrasi ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Aceh selama tiga hari, akhirnya menutup ketegangan yang sempat memuncak.

Nova yang datang ditemani Kapolda Aceh Irjend Rio S Jambak dan unsur Forkompinda lainnya, Kamis Siang, 11 April 2019, sesaat sempat mendengarkan orasi dari para pendemo yang menuntut agar izin pertambangan PT Emas Mineral Murni (PT EMM) di Beutong Ateuh, Nagan Raya dan Aceh Tengah, dibatalkan.

Setelah orasi berapi-api, mahasiswa kemudian menyodorkan petisi berisi aspirasi yang mereka tuntut hingga melakukan aksi besar-besaran. "Bawa sini biar saya teken," kata Nova kepada perwakilan para demonstran

Ketika akan menandatangani pernyataan, Nova tidak meminta redaksional pernyataan itu diubah. Malah, ia langsung meneken surat pernyataan dari Korp Barisan Pemuda Aceh (BPA) itu. Sikap Nova ini sesuai pernyataan dia sebelumnya bahwa Pemerintah Aceh berpijak pada pijakan yang sama dengan mahasiswa dan masyarakat.

“Karena mahasiswa dan rakyat menolak penambangan tersebut, tentu Pemerintah Aceh harus berada di sisi yang sama dengan mahasiswa dan rakyat,” kata Nova.

Nova menyatakan bahwa Pemerintah Aceh bisa memahami penolakan mahasiswa/masyarakat terkait keberadaan PT. EMM. Karenanya, Pemerintah Aceh mengajak para pihak termasuk perguruan tinggi untuk mencari cara efektif dan elegan agar penambangan tersebut bisa dicegah, mengingat izin sudah diterbitkan oleh BKPM, bukan oleh Pemerintah Aceh.

“Mari kita cari cara yang paling efektif untuk membatalkannya dan pemikiran untuk itu sangat dibutuhkan dari para pihak termasuk DPR, mahasiswa, perguruan tinggi, dan elemen lain,” tegas Nova. 

Surat pernyataan yang ditandatangani Nova dan mahasiswa. | Foto: Ist.

Isi Pernyataan

Pernyataan yang ditandatangani Nova Iriansyah di tengah ribuan demonstran itu berisi empat poin yaitu:

1. Saya Plt Gubernur Aceh siap melakukan gugatan melalui Pemerintah Aceh sebagai bentuk mempertahankan kekhususan Aceh dan membela rakyat Aceh.

2. Saya Plt Gubernur Aceh siap menerbitkan rekomendasi pencabutan izin PT Emas Mineral murni (PT EMM).

3. Mengutuk tindakan pemerintah pusat yang tidak menghormati kekhususan Aceh yang dihasilkan dari butir-butir perdamaian antara Aceh dan Indonesia

4. Plt Gubernur Aceh siap membuka dan mengecam dalang dibalik berdirinya PT EMM di bumi Aceh

Selesai Nova menandatangai selembar surat pernyataan itu, ribuan mahasiswa satu persatu mulai membubarkan diri. Dalam pertemuan itu Nova berjanji secepatnya akan melayangkan gugatan atas pemberian izin PT EMM oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan para mahasiswa akan menagih realisasi butir-butir pernyataan itu selama 14 hari ke depan.

Kamis petang, usai penandatangan surat pernyataan, suasana di sekitar Kantor Gubernur Aceh di kawasan Lampineung, Banda Aceh, tampak lengang. Jalanan tidak macet lagi seperti tiga hari sebelumnya. Yang tersisa di area itu hanya beberapa mahasiswa, petugas keamanan, dan sampah bekas makanan serta plastik minuman air mineral. 

Usai demo, Kamis petang, suasana di sekitar Kantor Gubernur Aceh tampang lengang.  | KBA.ONE: Azhari Bahrul.

PTUN Tolak Gugatan Walhi 

Sebelumnya, dari Jakarta diberitakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis 11 April 2019, menolak gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh dan masyarakat Beutong Ateh, Nagan Raya, terhadap Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat atas izin yang dikeluarkan kepada PT.Emas Mineral Murni (EMM) untuk mengeksplorasi tambang emas di kawasan hutan lindung Aceh Tengah dan Nagan Raya. 

Atas Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta ini, Walhi Aceh akan melakukan gugatan banding ke Mahkamah Agung dalam kurun waktu 14 hari ke depan. "Walhi akan mempersiapkan materi gugatan banding," ujar Muhammad Nur, kepada KBA.ONE, Kamis, 11 April 2019.

Muhammad Nur menilai gagalnya gugatan terhadap BKPM pusat tidak terlepas dari kesalahpahaman hakim PTUN yang lemah soal dampak sosial dan kerusakan lingkungan di Aceh. Padahal, katanya, gugatan Walhi bersama - sama masyarakat Butong Ateh, Nagan Raya, sudah dipelajari dan ditelaah hukum oleh para pakar hukum di Aceh. ***

Komentar

Loading...