Pemerintah Aceh Gugat Balik PT AHM dalam Kasus Mess di Jakarta

Pemerintah Aceh Gugat Balik PT AHM dalam Kasus Mess di Jakarta
Mess Aceh di Jakarta | Istimewa

KBA.ONE, Jakarta - Pemerintah Aceh lewat kuasa hukumnya menggugat balik PT AHM terkait pengelolaan Mess Aceh. Sebelumnya, AHM menggugat Pemerintah Aceh soal pengelolaan mess yang berada di Jalan RP Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat, tersebut.

Di dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 10 Januari 2019, persidangan telah memasuki tahapan pokok perkara. Pemerintah Aceh melalui tim pengacaranya telah menyerahkan jawaban terhadap gugatan AHM. "Semua dalil dalam gugatan PT AHM kita bantah karena terkesan mengada-ada dan tidak satu pun mengandung kebenaran. Sehingga Pemerintah Aceh mengajukan eksepsi keberatan dan gugatan balik atau rekonvensi," ujar Hendry Rachmadhani, salah seorang kuasa hukum Pemerintah Aceh, dalam keterangan tertulis yang diterima KBA.ONE.

AHM selama ini merupakan pihak ketiga yang terikat kontrak mengelola Mess Aceh. Menurut Hendry, selama mess dikelola oleh AHM sejak 2014, Pemerintah Aceh rugi sekitar Rp10 miliar. "Karena selama tiga tahun berturut turut, AHM tidak membayar uang kontribusi tetap yang jumlah totalnya Rp7,5 miliar, biaya penyusutan gedung Rp690 juta, dan kerugian atas denda keterlambatan pembayaran kontribusi selama tiga tahun sebesar Rp675 juta," ujar Hendry.

Selanjutnya, kata dia, kerugian akibat tidak diurus peningkatan Izin Mendirikan Bagunan dari peruntukan hunian kantor dan mess menjadi peruntukan hotel dan fasilitasnya yang merupakan kewajiban AHM sesuai perjanjian. "Sehingga Pemerintah Aceh harus mengurus sendiri dengan mengeluarkan biaya retribusi dan denda retribusi sebesar Rp1,3 miliar."

Tim kuasa hukum, kata Hendry, akan terus mengadvokasi aset Pemerintah Aceh tersebut. "Dengan cara menggugat balik atas semua kerugian yang dialami dan memohon kepada majelis hakim agar menghukum penggugat (AHM) untuk membayar semua kewajibannya yang telah menjadi piutang negara," ujarnya. Adapun AHM sendiri sejak  22 September 2018 telah meninggalkan Mess Aceh. Sekarang, mess dikuasai penuh oleh Pemerintah Aceh melalui BPPA Jakarta.

Komentar

Loading...