Pemerintah Aceh Serahkan KUA-PPAS 2019

Pemerintah Aceh Serahkan KUA-PPAS 2019
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyerahkan dokumen KUA-PPAS kepada Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, Senin 6 Agustus 2018. Photo: Ist.

KBA.ONE, Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBA Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin 6 Agustus 2018. Penyerahan dokumen dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat sidang paripurna khusus di Gedung DPRA.

"Kita paripurnakan agar seluruh anggota dewan baik yang tergabung dalam anggota badan anggaran (Banggar) agar mengetahui informasi awal terkait arah kebijakan pemerintah Aceh yang nanti dituangkan dalam APBA 2019." kata Ketua DPR Aceh, Tgk Muharuddin dalam sambutan saat membuka rapat.

Berbeda dengan penyerahan KUA-PPAS sebelumnya yang berlangsung dalam rapat antara pihak Banggar DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), kali ini penyerahan dokumen berlangsung dalam rapat khusus. Hal ini bertujuan agar dokumen tersebut dapat disosialisasikan kepada masyarakat.

“Sosialisasi kepada masyarakat, bahwa tahapan penyusunan APBA 2019 sudah dimulai,” kata Muharuddin.

Menurut Muharuddin, selain memuat kerangka masalah, penyusunan KUA-PPAS akan memuat indikator ekonomi dan upaya pemecahan masalah yang muncul dan berkembang dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu dokumen KUA-PPAS akan menyusun langkah monitoring, evaluasi serta Musrembang.

Dalam KUA juga tertuang penyaluran aspirasi, kebijakan strategis program dan kegiatan juga kebijakan ekonomi makro, pendapatan domestik regional (PDRB) dan indeks pembangunra an manusia (IPM).

Dalam rincian KUA PPAS RAPBA Tahun 2019 dirincikan Pendapatan Asli Aceh (PAA) berjumlah Rp 14,7 Triliun, sedangkan Belanja Aceh berjumlah Rp 15,7 triliun, Defisit mencapai 1,03 Triliun, sementara Pembiayaan mencapai Rp1,03 triliun.

“Setelah penyerahan dokumen DPR Aceh membahas dan mendalami apa yang sudah disampaikan hari ini,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, dengan penyusunan KUA PPAS tahun 2019 pembangunan Aceh kedepan dapat disesuai dengan 8 Program dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh, yaitu penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan aksebilitas kualitas kesehatan, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan kawasan strategis.

Selanjutnya peningkatan ketahanan pangan dan energi, penguatan dinul islam dan kualitas pendidikan, peningkatan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, industri kreatif dan pariwisata, optimalisasi sumberdaya alam berkelanjutan dan penurunan resiko bencana dan yang terakhir penataan informasi birokrasi dan penguatan perdamaian.

“Delapan prioritas itu sudah diselaraskan dengan lima belas program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022. Kami berharap setiap tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan hukum sebagaimana diatur UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Aceh,” ujar Nova Iriansyah.

Komentar

Loading...