Polisi Segel Penyimpanan Limbah Rumah Sakit di Aceh Barat

Polisi Segel Penyimpanan Limbah Rumah Sakit di Aceh Barat
Polisi memasang garis polisi disalah satu bangunan yang dijadikan tempat penyimpanan rumah sakit, Kamis 9 Agustus 2018. Photo: KBA/Revina Rahayu

KBA.ONE, Aceh Barat - Polres Aceh Barat menyegel bangunan yang dijadikan tempat penyimpanan limbah di tiga Rumah Sakit di Kabupaten Aceh Barat, Kamis 9 Agustus 2018. Penyegelan dilakukan karena tempat penyimpanan limbah di rumah sakit tersebut tidak sesuai standar penyimpanan limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Penyegelan dilakukan kepolisian dengan memasang garis polisi (police line) di lokasi bangunan yang dijadikan tempat penyimpanan. Ketiga tempat penyimpanan limbah yang disegel tersebut masing-masing di penyimpanan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Rumah Sakit Montella dan Rumah Sakit swasta Harapan Sehat.

“Kami mendapat laporan masyarakat terkait tempat penyimpanan ini dan setelah dicek baru kita segel tempat ini berbahaya bagi kesehatan apalagi dekat dengan pemukiman warga. Kami sedang melakukan penyelidikan untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana. Tunggu hasil penyelidikan,” katanya Kasat Reskrim Polres Aceh Barat, Iptu Muhammad Isral, Kamis, 9 Agustus 2018.

Sementara itu Kepala Bagian Umum, Rumah Sakit Swasta Harapan Sehat, Toni Ronaldi, mengatakan tempat penyimpanan rumah sakit tersebut yang turut disegel hanya dijadikan tempat penyimpanan limbah sementara. Toni mengaku, limbah yang disimpan di tempat penyimpanan rumah sakit itu merupakan limbah cair dan limbah padat sebelum diambil PT Mufid, selaku rekanan rumah sakit itu.

“Kalau untuk limbah cair sudah ada Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) bahkan izinnya bangunannya juga sudah ada. Sedang untuk limbah lainnya selama ini untuk pemusnahannya kita bekerjasama dengan PT Mufid,” kata Toni.

Menurut Toni, tempat penyimpanan limbah dirumah sakit itu telah ada sejak 2015 silam. Keberadaannya kata Toni juga telah ditinjau Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK), Dinas Kesehatan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Barat.

"Hasil peninjauannya memang rekomendasinnya tidak layak sehingga hingga kini belum memiliki izin. Tapi untuk sementara kami tunggu hasil penyelidikan kepolisian dan nantinya izin pendiriannya dan kelayakan akan kita urus. Kami juga akan berkonsultasi dengan masyarakat," kata Toni.

Komentar

Loading...