Sayid Fadhil Gugat Dewan Kawasan Sabang ke PTUN

Oleh ,
Sayid Fadhil Gugat Dewan Kawasan Sabang ke PTUN
Sayid Fadhil. | Foto: Ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh telah menerima berkas gugatan atas pemberhentian Dr. Drs. Sayid Fadhil, SH, MH, sebagai kepala Badan Penguasaan Kawasan Sabang (BPKS), dan surat pendaftaran gugatan itu bernomor 06/G/2019/ PTUN-BNA.

"Gugatan itu telah diterima oleh PTUN Banda Aceh hari Jum'at, 8 Maret 2019," kata Bahadur Satri, SH, ketua tim Advokat Sayid Fadhil, kepada KBA.ONE, Sabtu, 9 Maret 2019.

Gugatan atas keberatan pemberhentian Sayid Fadhil selaku kepala BPKS ditujukan kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS) terdiri dari Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Walikota Sabang, Nazaruddin, dan Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali.

Menurut tim kuasa hukum Sayid Fadhil yang teridiri dari delapan orang itu, mereka telah melakukan beberapa tahapan seperti melayangkan surat somasi terhadap Plt. Gubernur Aceh, tahap kedua mengirim surat somasi atas pemberhentian ketua BPKS secara sewenang - wenang kepada Kementerian Dalam Negeri. "Dan selama satu minggu belum ada jawaban dari Kemendagri, surat keberatan juga dilayangkan kepada presiden selaku pemegang otoritas tertinggi di kawasan Sabang," kata Bahadur Satri.

Bahadur, SH. | Foto: Ist.

Tahapan selanjutnya, tambah Bahadur,  adalah mengajukan gugatan melalui PTUN Banda Aceh "Jadi, sesuai mekanisme baru dalam mengajukan gugatan ke PTUN telah kita tempuh semua tahapan," ujar Bahadur.

Menurut tim advokat, penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Banda Aceh karena tergugat telah mengeluarkan kedua objek sengketa yaitu surat keputusan bersama DKS tentang lemberhentian Sayid Fadhil selaku kepala BPKS, dan kedua surat keputusan Plt. Gubernur Aceh yang mengangkat pelaksana tugas kepala BPKS.

Sesuai Undang Undang Nomor 30 tahun 2014, pihak penggugat boleh mengajukan gugatan dalam tenggat waktu 90 hari setelah keluarnya surat keputusan dari DKS tentang pemberhentian kepala BPKS Sayid Fadhil, kata Bahadur Satri.

Menurut tim kuasa hukum Sayid Fadhil, amanah Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986, jika ada orang atau badan yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang silakukan DKS terhadap Sayid Fadhil, maka dapat mengajukan keberatan tertulis ke pada pengadilan yang berwenang yaitu PTUN. Sehingga, katanya, objek yang disengketakan seperti SK pemberhentian Sayid Fadhil selaku kepala BPKS dan SK Plt. Kepala BPKS bisa dibatalkan demi hukum, kata Bahadur.

Bahadur meminta kepada PTUN Banda Aceh agar membatalkan surat keputusan DKS terkait pemberhentian Sayid Fadhil aelaku kepala BPKS dan menunda dan membatalkan pelaksana tugas kepala BPKS.  Kemudian, katanya, DKS harus merehabilitasi nama baik Sayid Fadhil serta memohon kepada PTUN agar membuat keputusan seadil - adilnya sebagaimana prinsip keadilan dalam bahasa hukum Ex Aquo et Buno.

Surat gugatan itu ditanda tangani delapan orang tim advokat terdiri dari Bahadur Satri, SH, Izwar, SH, Arif Fadillah, SH, Yofnedi, SH, MM, Zuraidah, SH, Nurul Ikhsan, SH, Armalia, SH dan Dyna Sofya, SH, demikian kata Bahadur Satri. ***

Komentar

Loading...