KETUA KEHORMATAN REI ACEH:

Sayid Fadhil Memiliki Kompetensi Memimpin BPKS

Oleh ,
Sayid Fadhil Memiliki Kompetensi Memimpin BPKS
Foto: http://www.travellers.web.id

“Dia (Sayid Fadil) praktisi bisnis berskala nasional dan internasional, akademisi, pelobi ulung, dan memiliki jaringan luas di dunia usaha. Saya kenal sejak di otoritas Batam," kata Tgk Zulfikar.

KBA ONE, Banda Aceh: Ketua Kehormatan Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Aceh Zulfikar Syahabuddyn, SE, AK, menilai salah satu kandidat Kepala BPKS Sabang yaitu Dr. Drs. Sayid Fadhil, SH, M.Hum, memiliki kompetensi mumpuni untuk memimpin lembaga itu. “Pengalaman dan disiplin ilmunya sangat mendukung,” kata Zulfikar kepada KBA ONE, di Banda Aceh, Minggu 3 Desember 2017.

Teungku Zulfikar menggambarkan pengelolaan kawasan free port Sabang ke depan harus dipercayakan kepada orang yang memiliki komitmen tinggi dan pengalaman internasional. Salah satu persyaratan itu, kata dia, ada pada sosok Sayid Fadhil.

“Dia (Sayid Fadil) praktisi bisnis berskala nasional dan internasional, akademisi, pelobi ulung, dan memiliki jaringan luas di dunia usaha. Saya kenal sejak di otoritas Batam. Waktu itu saya katakan beliau harus mendukung Sabang agar bisa maju seperti Batam dan Singapura,” kenang Tgk Zulfikar. 

Tgk Zulfikar, Ketua Kehormatan Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Aceh. | Foto: KBA Azhari Bahrul

Sebagai pelaku dunia usaha, Tgk Zulfikar punya obsesi besar untuk ikut mendorong memajukan kawasan pelabuhan bebas Sabang seperti free port di belahan negara lain. Apalagi, tambahnya, Sabang memiliki pelabuhan strategis jika ditinjau dari posisinya.

Pelabuhan bebas, jelas Tgk Zulfikar, adalah pelabuhan yang dibebaskan dari pengawasan pabean oleh pemerintah karena alasan-alasan khusus.  Makanya Pelabuhan bebas tidak termasuk daerah pajak bagi suatu negara. Kapal dari negara mana pun boleh masuk dan berniaga tanpa pembayaran bea masuk dan keluar.

“Bea dan cukai baru dikenakan apabila barang-barang melalui perbatasan pelabuhan bebas dikirim menuju ke daerah pedalaman,” jelasnya.

Posisi strategis Sabang ini, tambahnya, harus bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh komponen di tubuh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Makanya, kata dia, lembaga ini harus kuat dan memiliki pemimpin yang visioner. “Menurut saya, ini menurut saya, kriteria itu ada di diri Sayid Fadhil,” tegas Tgk Zulfikar.

Berdasarkan Keputusan Ketua Tim Seleksi Calon Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Nomor 515/04/TIMSEL/2017 Tanggal 24 November 2017 tentang Peserta Lulus Seleksi Administrasi Calon Manajemen BPKS, empat kandidat Kepala BPKS dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi. Mereka adalah Husnan, ST, MP, Dr. Muhammad Ikhsan, SE, Msi, Salahuddin, Dr. Drs. Sayid Fadil, SH, M.Hum.

Free Port Sabang

Tahun 1896 Sabang dibuka sebagai pelabuhan bebas untuk perdagangan umum dan sebagai pelabuhan transit barang-barang hasil pertanian Deli yang telah menjadi daerah perkebunan tembakau sejak 1863. Pada Perang Dunia II tahun 1942, Sabang diduduki Jepang dan dijadikan basis pertahanan wilayah barat. Ini yang menyebabkan Sabang ditutup sebagai pelabuhan bebas.

Kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1963, Sabang kembali ditetapkan sebagai Pelabuhan Bebas dan pelaksanaannya diserahkan kepada Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE). Pada 1985 status Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ditutup oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 dengan alasan maraknya penyeludupan dan Batam sebagai pengganti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pada 1993 Posisi Sabang mulai diperhitungkan kembali dengan dibentuknya Kerjasama Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Setelah itu, tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Pada 22 Januari 2000, Presiden Gus Dur menerbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2000 tentang pelabuhan bebas Sabang.

Komentar

Loading...