Tak Menempel Salinan C1 di Papan Pengumuman TPS

Sebagian Besar PPS di Pidie Terancam Pidana

Oleh ,
Sebagian Besar PPS di Pidie Terancam Pidana
Ilustrasi |Foto: Ist

KBA.ONE, Pidie - Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Pidie berpeluang tersandung sanksi pidana Pemilu gara-gara tidak menempel salinan formulir C-1 hasil perolehan suara di papan pengumuman tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kejadian ini memicu reaksi Panitia Pengawasa Pemiliahn (Panwaslih) Pidie. Melalui Kepala Divisi Pengawasan dan Kerjasama Antar Lembaga, Ismalianto yang dihubungi KBA.ONE, Minggu 21 April 2019, membenarkan adanya dugaan pelanggaran, soal belum ditempelnya salinan formulir C1 hasil perhitungan suara oleh petugas PPS ditiap TPS.

 “Kita dari Panwaslih tidak akan mentolerir hal itu, dan telah mengirimkan surat rekomendasi temuan tersebut kepada KIP setempat untuk segera ditindaklanjuti kepada setiap PPS,” katanya.

 Katanya, sesuai Pasal 508 Undang Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dihukum dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah.

Selain itu diatur pula dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 dalam Pasal 61 ayat (1).

Panwaslu Pidie, tambah Ismalianto, juga berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pasal 5 huruf b. Ditegaskan, Panwaslu tingkat desa melakukan pengawasan terhadap penyampaian hasil penghitungan suara di tingkat daerah, desa, dengan cara memastikan PPS mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, yakni menempelkan pada sarana pengumuman di daerah kelurahan/desa atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita terus mengawasi setiap PPS,” katanya.   

Menindaklanjuti hal itu, Divisi Teknis Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie, Fuadi Yusuf yang dikonfirmasi KBA.ONE, Minggu 21 April 2019, membenarkan kejadian itu dan pihaknya, telah mendapat teguran dari Panwaslih, untuk segera mungkin menindaklanjuti temuan tersebut.

“Kejadian itu benar adanya dan KIP telah diminta oleh Panwaslih untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut dan segera mungkin memerintahkan kepada penyelenggara Pemilu di tingkat gampong, PPS segera melaksanakannnya,” katanya.

Soal alpanya PPS menempel salinan formulir C1 hasil perhitungan suara di papan pengumuman di TPS, Fuadi menjelasakan, kemungkinan faktor kelelahan pihak penyelenggara di tingkat gampong. Sebab, ada penambahan waktu penghitungan suara dari usai pemungutan suara, pukul 13.00 WIB, penghitungan suara dimulai hingga pukul 00.00 WIB dan penambahan waktu 12 jam ke depan tanpa jeda.

“Kemungkinan faktor kelelahan inilah, sehingga banyak PPS lupa menempelkan salinan hasil perolehan suara formulir C-1. Meski kita telah berulang kali menyampaikan dalam setiap kesempatan pada Bimbingan Teknis (Bimtek),” jelas Fuadi

Meski demkian, ujar Fuadi lagi, masih ada waktu 7 hari (7x24 Jam) setelah penghitungan suara di TPS, PPS wajib mengumumkan hasil perolehan suara salinan formulir C1 di tempat yang mudah diakses publik.

“Jika ini tidak diindahkan maka KIP Pidie akan mengambil tindakan tegas kepada PPS yang melanggar ketentuan tersebut,” ungkapnya. ***

Komentar

Loading...