Setelah Menganggap Sesat, Indonesia akan Memajaki Bitcoin

Setelah Menganggap Sesat, Indonesia akan Memajaki Bitcoin
Ilustrasi Bitcoin | iStock

Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing menilai investasi Bitcoin menyesatkan, lantaran berkedok investasi dengan iming-iming bunga tinggi yang tak masuk akal.

MINAT masyarakat berinvestasi bitcoin kian meningkat seiring lonjakan harga mata uang digital tersebut. Melihat hal ini, pemerintah menyasarnya sebagai hal yang wajib "dipajaki".

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan keuntungan dari hasil jual beli atau investasi bitcoin merupakan penghasilan yang kena pajak. “Apabila dalam bertransaksi atau investasi bitcoin terdapat keuntungan, itu merupakan penghasilan yang dikenakan pajak (PPh). Sesuai (sistem) self assessment, wajib pajak melaporkan penghasilan tersebut dalam surat pemberitahuan pajak tahunan dan membayar pajak,” ujar Yoga kepada Katadata, Selasa, 5 Desember 2017.

Menurut dia, tidak ada perhitungan khusus mengenai keuntungan investasi bitcoin. "Normal saja, selisih antara harga jual dengan harga beli itu keuntungan yang menjadi obyek pajak penghasilan," ucapnya.

Ia menegaskan, wajib pajak juga harus mencantumkan kepemilikan bitcoin dalam kolom harta pada surat pemberitahuan tahunannya. Jika tidak mencantumkan, lalu harta tersebut ditemukan petugas, wajib pajak bisa terancam sanksi berupa denda. “Iya (terancam kena sanksi), baik penghasilan yang diperoleh maupun harta senilai harga perolehan bitcoin dilaporkan dalam SPT tahunan,” ujarnya.

Dalam wawancara dengan Katadata pertengahan Oktober lalu, CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan menampik anggapan bahwa selama ini investasi bitcoin tidak kena pajak. Adapun Bitcoin Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu bursa mata uang digital terbesar di Indonesia. “Ada dong (pajak). Semua penghasilan wajib (kena pajak),” kata dia.

Namun, pembayaran pajak merupakan kewajiban masing-masing investor bitcoin. "(Kalau pajak) Anda sendiri, Anda sendiri (yang mengurus),” ucapnya.

Oscar tak menampik perlunya regulasi yang jelas mengenai bitcoin agar otoritas terkait bisa mengawasi jual-belinya sehingga tidak terjadi penghindaran pajak. Ia menyarankan agar bitcoin diperlakukan sebagai komoditas layaknya emas. “Kalau dilarang justru problem karena orang akan kirim bitcoin ke luar negeri,” kata dia.

BI Melarang

Adapun Bank Indonesia telah melarang penggunaan bitcoin sebagai mata uang. Alasannya, rupiah satu-satunya mata uang sah di Indonesia. Penyelenggara sistem pembayaran berizin pun dilarang memproses transaksi pembayaran dengan bitcoin dan mata uang digital lainnya.

Harga bitcoin tercatat telah meroket lebih dari 1.000% sejak akhir tahun lalu. Mengacu pada coindesk.com, harga bitcoin telah menembus US$ 12.000 atau lebih dari Rp 160 juta pada perdagangan Rabu, 6 Desember 2017.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menjelaskan, Bitcoin dan mata uang virtual lainnya seperti Ethereum bukan alat pembayaran yang sah. "Sebaiknya merchant (pedagang) jangan menerima (uang virtual) sebagai alat pembayaran. Nanti kalau ada apa-apa, BI sudah bilang bahwa jangan menerima itu," ujar Mirza di kawasan Kuningan, Rabu, 6 Desember.

Selain itu, kata Mirza, pelarangan penggunaan Bitcoin cs juga didasari oleh nilainya yang sangat fluktuatif atau tidak stabil. Bitcoin dan beberapa mata uang virtual lainnya di satu waktu bisa naik tajam, tetapi di waktu lain mengalami penurunan yang sangat tajam pula.

Tak hanya itu, BI juga mensinyalir bahwa penggunaan Bitcoin cs rentan disalahgunakan. "Memang kalau dilihat dari harganya itu bisa naik abis, itu terus turun abis, itu kemudian naik lagi."

Sebelumnya, Satuan Tugas Waspada Investasi di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan juga tak merekomendasikan masyarakat untuk berinvestasi pada Bitcoin.

Bahkan, Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing menilai investasi Bitcoin menyesatkan, lantaran berkedok investasi dengan iming-iming bunga tinggi yang tak masuk akal, misalnya sebesar 1-5 persen per hari. "Kami mengimbau kalau mau berinvestasi kepada yang logis, bukan Bitcoin. Jadi masyarakat jangan ikut ke sana," ujar Tongam.

Namun, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Thomas Lembong mendukung Bitcoin. "Sebetulnya saya sangat mendukung itu, karena itu berpotensi untuk menjadi inovasi yang besar," ujar Lembong. Bitcoin, kata dia, dapat memberikan kemudahan bagi para pengguna.

Ke depannya, kata Lembong, sistem transaksi mata uang virtual tersebut dapat menjadi solusi dalam mewujudkan pasar bebas. Menurut mantan Menteri Perdagangan itu, Bitcoin tidak akan mengganggu pasar saham tradisional karena pangsa pasarnya yang masih kecil. "Pasarnya masih sangat kecil sekali, transaksi mereka (mata uang virtual) US$ 70 triliun sampai US$ 80 triliun per tahun sedangkan pasar saham bisa mencapai US$5 triliun sampai US$7 triliun per hari," jelasnya.

Adapun "kegundahan" Bank Indonesia terhadap Bitcoin tak lain karena mata uang digital transaksinya dapat berjalan tanpa membutuhkan bantuan kartu kredit ataupun bank sentral. Bitcoin didesain sedemikian rupa untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan transaksi perdagangan secara lebih cepat, simple dan efisien menggunakan jaringan internet yang ada.

Mata uang virtual ini dikembangkan pada 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Sosoknya belum diketahui hingga saat ini. Mata uang ini seperti halnya Rupiah atau Dollar, namun hanya tersedia di dunia digital. Konsepnya mungkin terdengar seperti eGold, walaupun sebenarnya jauh berbeda (sejarah lengkapnya bisa dibaca di sini).

Bitcoin memiliki fitur sebagai berikut transfer instant secara peer to peer. Artinya, Bitcoin berjalan tanpa memiliki server pusat. Server penyimpanannya bersifat desentralisasi dan terdistribusi—dibagi ke berbagai server yang dijalankan oleh setiap pengguna yang terhubung ke dalam jaringan.

Tidak seperti emas, Bitcoin bisa dikirimkan ke mana saja dalam hitungan detik, kapanpun dan darimanapun. Pengiriman uang dengan Bitcoin bisa terjadi hanya dengan modal sebuah smartphone dan koneksi internet. Biaya pengiriman pun bisa dihilangkan sampai gratis.

Namun untuk mempercepat transaksi, biasanya dompet Bitcoin akan memotong biaya sekitar 500 hingga 3.000 rupiah, tidak peduli berapa jumlah uang yang dikirimkan. Dompet ini salah satu "alat" yang wajib dimiliki seseorang jika ingin menyimpan Bitcoin.

Transaksi Bitcoin bersifat irreversible. Sekali ditransfer tidak bisa dibatalkan kecuali si penerima bersedia mengirimkan kembali Bitcoin itu.

Transaksi bitcoin juga bersifat pseudonymous. Semua transaksi yang pernah dilakukan sekaligus saldo Bitcoin yang dimiliki seseorang bisa terlihat oleh publik alias bersistem transparan. Tentu saja, siapa pemilik alamat Bitcoin tersebut tidak diketahui bila dirahasiakan.

Keunggulan Bitcoin lainnya, yang digadang-gadang sebagai mata uang masa depan, tidak dikontrol oleh lembaga atau pemerintah apapun. Bitcoin menggunakan database Blockchain yang tidak dikontrol oleh suatu pihak tapi sangat terbuka untuk umum. Jika ada yang ingin mengubah atau memalsukan data transaksi Bitcoin, harus meretas jutaan server tersebut pada saat bersamaan.

Bitcoin juga bisa ditukar atau dikonversi ke dalam mata uang biasa seperti Dollar maupun Rupiah. Caranya, cukup bermodalkan beberapa "alat" hanya lewat telepon genggam yang terkoneksi internet.

Secara umum, Bitcoin dapat diperoleh misalnya, melalui mining atau penampangan berbekal sebuah komputer canggih, pasar Bitcoin, dan Faucet. Yang terakhir ini merupakan situs yang membagikan Bitcoin secara gratis dengan persyaratan tertentu. Misalnya, dengan menonton iklan, memainkan game, dan lain-lain. Cara lain, mengais Bitcoin lewat media sosial Steemit. Setiap postingan dan komentar di Steemit "dibayar" dengan Bitcoin.

Komentar

Loading...