Soal Puteh, MaTA: KIP Abaikan Saja Putusan Panwaslih Aceh - Hukum - Kantor Berita Aceh (KBA)

Soal Puteh, MaTA: KIP Abaikan Saja Putusan Panwaslih Aceh

Soal Puteh, MaTA: KIP Abaikan Saja Putusan Panwaslih Aceh
Majelis Panwaslih Aceh saat menggelar sidang sengketa pemilu, Kamis 9 Agustus 2018. Photo:KBA/Sara Masroni

Pengabulan permohonan Abdullah Puteh menjadi preseden buruk pemberantasan korupsi

KBA.ONE, Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyesalkan sikap Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh yang mengabulkan permohonan Abdullah Puteh. agar diterima sebagai bakal calon anggota DPD RI di Pemilu 2019. Keputusan Panwaslih dinilai sebagai langkah mundur agenda pemberantasan korupsi, dan menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan pemilu di Aceh.

"Ini mengisyaratkan bahwa Panwaslih Aceh tidak memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Padahal, pemberantasan korupsi menjadi agenda besar di negeri ini yang perlu terus didengungkan disemua tingkatan," kata Koordinator Bidang Hukum dan Politik, MaTA, Baihaqi, Kamis 9 Agustus 2018.

Baihaqi menilai keputusan Panwaslih sebagai bentuk dukungan terhadap koruptor agar dapat kembali mencalonkan diri sebagai pejabat negara. Tak hanya itu, keputusan mengabulkan gugatan Abdulah Puteh juga akan berdampak buruk bagi Panwaslih Aceh,

"Masyarakat Aceh akan menilai Panwaslih Aceh tidak memiliki integritas dan moralitas. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang sedang diagendakan Panwaslih Aceh dalam penyelenggaraan pemilu mendatang," tanya Baihaqi.

Baihaqi meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tetap mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Undang-undang itu kata Baihaqi dapat menjadi landasan untuk tidak menjalankan putusan Panwaslih, apalagi keputusan Panwaslih tidak bersifat final dan mengikat.

"Pada pasal 4 ayat (3) peraturan PKPU sudah jelas disebutkan bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Jadi KIP Aceh tidak perlu menjalankan putusan ini,” ujar Baihaqi.

Baihaqi mengatakan pasal 469 (1) UU Nomor 7 tahun 2007 menyebutkan Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan putusan final dan mengikat, kecuali putusan terhadap 3 point. Ketiganya yakni sengketa berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tefen anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta penetapan Pasangan Calon.

"UU tersebut bisa menjadi landasan untuk tidak menjalankan putusan Panwaslih. Kalau tetap dijalankan maka patut diduga KIP Aceh juga bagian dari Panwaslih dan ini kesalahan fatal karena telah mengangkangi peraturan KPU," kata Baihaqi.

Seperti diberitakan, Panwaslih Aceh, mengabulkan gugatan yang diajukan Abdullah Puteh untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD RI. Keputusan tersebut dibacakan dalam sidang sengketa pemilu yang digelar di Kantor Panwaslih Aceh, Kamis 9 Agustus 2018.

Kepada wartawan Ketua Majelis Sidang Panwaslih Aceh, Zuraida Alwi beralasan keputusan Panwaslih Aceh tersebut telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang harus dihormati termasuk oleh KIP Aceh. Melalui surat keputusan bernomor 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 itu, Panwaslih juga meminta KIP menindaklanjuti putusan agar menerima pencalonan Abdulah Puteh sebagai anggota DPD RI.

"Kita harus mengikuti hirarki sebuah hukum. Peraturan KPU tidak boleh mangangkangi undang-undang dan kami memberi waktu hingga 3 hari ke depan agar putusan ini diproses secepatnya oleh KIP Aceh," kata Zuraida usai sidang.

Komentar

Loading...