Soal Gugatan Pemberian Izin PT EMM

Tumbang di PTUN Jakarta, Walhi Aceh Banding ke MA

Tumbang di PTUN Jakarta, Walhi Aceh Banding ke MA
PTUN Jakarta. | Foto: Ist

Muhammad Nur menilai gagalnya gugatan terhadap BKPM pusat tidak terlepas dari kesalahpahaman hakim PTUN yang lemah soal dampak sosial dan kerusakan lingkungan di Aceh.

KBA.ONE, Banda Aceh - Gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh dan masyarakat Beutong Ateh, Nagan Raya, terhadap Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat atas izin yang dikeluarkan kepada PT.Emas Mineral Murni (EMM) untuk mengeksplorasi tambang emas di kawasan hutan lindung Aceh Tengah dan Nagan Raya, ditolak  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Walhi Aceh akan melakukan gugatan banding ke Mahkamah Agung dalam kurun waktu 14 hari ke depan. "Walhi akan mempersiapkan materi gugatan banding," ujar Muhammad Nur, kepada KBA.ONE, Kamis, 11 April 2019.

Muhammad Nur menilai gagalnya gugatan terhadap BKPM pusat tidak terlepas dari kesalahpahaman hakim PTUN yang lemah soal dampak sosial dan kerusakan lingkungan di Aceh. Padahal, katanya, gugatan Walhi bersama - sama masyarakat Butong Ateh, Nagan Raya, sudah dipelajari dan ditelaah hukum oleh para pakar hukum di Aceh.

Kemungkinan kasus penolakan oleh Hakim PTUN Jakarta, kata M. Nur, akan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami juga akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Hakim PTUN Jakarta atas keputusannya menolak gugatan Walhi Aceh dan Masyarakat Beutong Ateh, Nagan Raya," tegas M.Nur.

Muhammad Nur menjelaskan selama persidangan berlangsung sudah banyak alat bukti yang disampaikannya agar Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengabulkan keinginan masyarakat untuk mencabut izin PT.EMM.

"Walhi mengajukan gugatan itu bersama masyarakat Beutong Ateuh, Nagan Raya, serta masyarakat Aceh Tengah yang terdampak  kerusakan alam dan menghancurkan ekosistem yang ada dilokasi 10.000 hektar lahan tambang milik PT.EMM itu," kata M.Nur.

Sudah Sesuai Aturan

Perkara yang teregistrasi dengan nomor 241/G/LH/2018/PTUN-JKT ini diadili sebagaimana gugatan WALHI terhadap surat keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia nomor: 66/I/IUP/PMA/2017.

Gugatan tersebut yaitu tentang persetujuan penyesuaian dan peningkatan tahap izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam dalam rangka penanaman modal asing untuk komoditas emas kepada PT EMM.

SK tersebut pun diketahui keluar pada tanggal 19 Desember 2017.

PTUN Jakarta yang telah melakukan persidangan sejak Oktober 2018, dengan memeriksa sejumlah saksi, menolak semua gugatan yang diajukan Walhi Aceh.

Majelis yang terdiri dari Ketua M . Arief Pratomo, dibantu hakim anggota Bagus Darmawan,  Andi Ali Rahman, dan Panitera Pengganti Tri Bhakti Adi menilai proses yang  dilakukan PT EMM di Aceh telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Dan tidak ditemukan kesalahan di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh sebagai wilayah eksplorasi.

“Dengan putusan ini majelis memberikan waktu, apakah mau melakukan upaya hukum lanjutan atau tidak. Waktu selama 14 hari majelis nilai cukup,” kata Ketua Majelis M Arief Pratomo saat memimpin sidang.

Mendengar putusan majelis hakim,  penggugat Zakaria yang diwakili  Kuasa Hukum Khalied Affandi dan kawan-kawan tidak menerima. Mereka pun melakukan walk out.  “Yang pasti kami tidak menerima putusan ini,” tegas kuasa hukum Walhi, Khalied, di luar ruang sidang. ***

Komentar

Loading...