Wabup Agara: ASN Harus Penuhi Kewajiban Bayar Pajak

Wabup Agara: ASN Harus Penuhi Kewajiban Bayar Pajak
Acara Pekan Panutan Pajak di Kutacane. | KBA. ONE: Mursal Gayo.

KBA.ONE, Aceh Tenggara -Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bukhari, menegaskan pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi melalui E-Filing merupakan suatu kewajiban. 

Sesuai Suran Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 41 Tahun 2019. Maka ASN,TNI, Polri wajib mematuhi dan mentaati segala ketentuan perudang undangan yang berlaku yaitu, memiliki NPWP, membayar pajak serta mengisi dan menyampaikan SPT tahunan dengan lengkap, benar dan tapat waktu.

Bukhari meiminta kepada semua ASN, terutama yang berpenghasilan tinggi, agar dapat memenuhi kewajiban membayar pajak. Selajutnya, wajib disosialisasikan atau diimplementasikan kepada masyarakat.

Sebagai aparatur pemerintah, harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan hanya menekan masyarakat untuk taat bayar pajak, tetapi tanpa diimbangi pelayanan dan pengayoman yang baik pada masyarakat," pinta H.Bukhari.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam, Raden Herwin Rizana, menjelaskan
Kontribusi pajak terhadap APBN Tahun 2019 adalah 82,5 persen atau sebesar Rp 1.577 triliun. Artinya pajak merupakan salah satu pendukung pembangunan terbesar. Karena itu, kontribusi masyarakat dalam hal wajib pajak untuk berpartisipasi sangat dibutuhkan.

Raden Herwin Rizana mengatakan itu pada kegiatan Pekan Panutan penyampaian SPT Tahun Orang Pribadi tahun pajak 2018, di Oproom Kantor Bupati Aceh Tenggara, Kamis 21 Maret 2019.

R.H. Rizana mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya acara itu, khususnya dukungan dan kerjasama Bupati Agara serta jajaranya.

"Kegiatan ini membawa manfaat utama bagi peningkatan kesadaran pembayaran dan pelaporan pajak di Aceh Tenggara. Semua dalam rangka memberi kontribusi pada pendapatan negara, untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sektor," tuturnya.

R.H.Rizana menjelaskan program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) adalah aplikasi berbasi web yang dijalankan di Dinas Perizinan Pemerintah Daerah. Hal itu untuk memastikan bahwa permohonan izin seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan lainnya telah memiliki Nomon Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah menyampaikan SPT Tahunan selama dua tahun berturut-turut.

Terkait pelaksanaanya di Pemerintah Daerah, Mendagri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaannya, Pemkab Aceh Tenggara telah pula mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor. 32 Tahun 2018 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak KSWP dalam pemberian perizinan dan layanan publik tertentu di Kabupaten Aceh Tenggara. | MURSAL GAYO, Aceh Tenggara.

Komentar

Loading...